Ironi di Balik Kenaikan Gaji DPR dan Rumah Dinas yang Terbengkalai

Rumah dinas dibangun negara pada tahun 1988 itu dibiarkan terbengkalai.

Tembok besar bercat putih dengan atap melengkung itu berdiri kaku di Jalan Deper Raya, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan.

Dua barrier dan satu cone berwarna oranye dipasang tegak, memalangi jalan. Di baliknya, seorang petugas sekuriti duduk di kursi panjang. Tatapannya awas, tak pernah lepas dari siapa pun yang melintas.

Di kompleks ini, hanya dua titik yang masih nampak aktifitas masjid dan TK Anak Bangsa. Namun tak ada tamu yang bisa melangkah tanpa izin.

Meski, mereka hanya ingin salat atau mengambil uang di ATM yang ada di area itu. Setiap kali ada yang datang, satpam selalu bertanya keperluan.

Padahal dulu, warga sekitar masih bebas jogging di area ini. Kini sudah dilarang total. Area itu kini benar-benar dijaga sejak rumah dinas ditingggal penghuni padan Oktober 2024, usai pelantikan anggota DPR baru. Aliran listrik pun diputus PLN. Jam sepuluh malam, suasana gelap gulita.

Puluhan rumah dari Blok A sampai Blok F kini seperti bangunan mati. Dindingnya masih berdiri, tapi rumput liar mulai merayap. Tukang kebun terakhir berhenti 31 Desember 2024, kontraknya habis. Sejak itu, halaman dibiarkan terbengkalai.

Jumlah sekuriti pun berkurang. Dulu 33 orang berjaga sekali piket, kini tinggal 13 yang berjaga dengan sistem piket, shift pagi hingga pagi berikutnya. Rutinitas mereka hanya menjaga aset negara berupa bangunan dan inventaris di dalamnya.

Saat malam hari berada di sana, datang seorang kurir paket.

"Ada orang namanya Joe, Pak?” Bertanya.

“Oh iya, ada. Samping masjid ya," jawab sekuriti.

Tak lama, si kurir keluar lagi sambil gelisah.

"Pak, kok nggak ada orangnya? Saya ngeri pak, gelap banget,” katanya. Sekuriti akhirnya mengantar ke alamat tujuan.

Dari luar, bangunan dua lantai itu hanya tampak tembok putih pucat dan jendela kaca yang gelap. Tak ada cahaya, tak ada tanda-tanda kehidupan. Tembok putih menjulang, dengan daun rambat kering menggantung di kawat besi.

DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp50 Juta

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memastikan bahwa gaji bagi Anggota DPR tidak mengalami kenaikan, tetapi ada tambahan tunjangan berupa tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan.

Dia mengatakan bahwa tambahan tunjangan itu menggantikan rumah dinas DPR RI yang kini sudah tidak ada. Dengan begitu, tunjangan rumah dinas itu diberikan dengan nominal yang disesuaikan tersebut.

"Jadi tunjangan perumahan DPR itu Rp50 juta, tepatnya kurang lebih Rp58 juta dipotong itu mereka terima sekitar Rp50 juta," kata Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (19/8).

Selain tunjangan rumah dinas itu, dia menjelaskan bahwa Anggota DPR RI bisa menerima gaji hampir Rp70 juta setiap bulannya. Angka itu, terdiri dari gaji pokok sekitar Rp7 juta, tunjangan BBM sekitar Rp7 juta, tunjangan beras Rp12 juta, hingga komponen-komponen tunjangan lainnya.

"Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar Rp58 juta mungkin. Gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik. Tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini mungkin terima hampir Rp69-70 juta," kata dia.

Menurut dia, kenaikan terjadi hanya pada tunjangan-tunjangan saja. Dia mengatakan tunjangan itu menyesuaikan dengan harga kebutuhan pada saat ini.

Dia mengungkapkan bahwa gaji pokok bagi Anggota DPR RI itu sudah 15 tahun tak mengalami kenaikan. Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa para wakil rakyat memahami saat ini sedang diberlakukan kebijakan efisiensi.

Dia mengatakan bahwa Anggota DPR RI saat ini tugasnya bukan hanya menghadiri rapat-rapat saja, melainkan juga membahas anggaran hingga legislasi yang cukup pelik.

"Kawan-kawan di DPR juga memaksimalkan apa yang didapat untuk bekerja dengan baik," tandasnya.