Anggota DPR Harus Kosongkan Rumah Dinas pada Akhir Oktober 2024

DPR menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.

Selain itu, DPR RI juga melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025.

Rumah dinas dibangun negara pada tahun 1988 itu dibiarkan terbengkalai.

Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.

Ternyata tidak semua rumah dinas DPR bisa disebut tidak layak huni, sebab kondisinya masih terbilang kokoh.

Anggota DPR periode ini tak dapat RJA lantaran kondisi rumah sudah tua, dan biaya perawatan sudah tak seimbang dengan anggaran

Walaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.

Semua anggota DPR RI memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai Undang-Undang.

Rumah-rumah di perumahan itu hanya terlihat sedikit kusam.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengecek langsung kondisi perumahan rumah dinas Anggota DPR di Kalibata.

Anggota DPR RI 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan.

Tunjangan itu akan masuk dalam komponen gaji tiap bulan semua anggota.

Presiden Prabowo juga memerintahkan agar anggota DPR yang bermasalah segera dicopot dari jabatannya.

Sekjen DPR mengakui 45 persen rumah dari sekitar 596 rumah yang ada di Kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI masih dalam kategori layak untuk dihuni.

Kementerian Keuangan masih membahas mengenai rencana ke depan terkait pengelolaan rumah dinas DPR.

Anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA).

Besaran tunjangan perumahan anggota DPR RI akan disesuaikan dengan harga sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi, hingga Kebayoran.

Indra menyebut besaran dana tunjangan perumahan untuk anggota DPR masih dikonsultasikan.

Presiden Prabowo Subianto mendesak DPR Peka Wakil Rakyat dan membatalkan tunjangan perumahan Rp50 juta serta moratorium kunjungan luar negeri. Akankah desakan ini mengubah wajah parlemen di mata publik?

Fraksi PDI Perjuangan DPR mendesak penghentian tunjangan perumahan DPR dan fasilitas lain yang dinilai berlebihan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku pihaknya menerima masukan dari masyarakat terkait dana pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI.