Setelah Tunjangan Perumahan, DPR Kini Kaji Dana Pensiun Seumur Hidup

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa DPR tidak akan menolak keputusan MK terkait uji materi Undang-Undang yang mengatur.

Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

"DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya," kata Dasco.

Tunjangan tersebut berlaku selama lima tahun, atau selama anggota DPR periode 2024-2029 menjabat.

Tunjangan ini akan mulai berlaku dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025, dengan total dana yang mencapai Rp600 juta.

Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.

Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan sebagian besar rumah dinas anggota dewan kini sudah tak layak huni. Baik yang di daerah Kalibata maupun Ulujami.

Semua anggota DPR RI memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai Undang-Undang.

Anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA).

Pemberian tunjungan mulai berlaku sejak mereka resmi dilantik sebagai anggota dewan terpilih 1 Oktober 2024. Namun besarannya belum dirinci.

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Anggota DPR dan DPD akan dipilih melalui Pemilihan Umum.

DPR akan mengkaji putusan MK itu terutama terkait klausul pejabat negara yang tidak lagi menduduki jabatannya bisa menerima hak pensiun bahkan diwariskan.

Keduanya meminta MK menghapus terkait uang pensiun bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diberikan seumur hidup.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan dana reses bukan naik tapi mengalami penyesuaian.

Anggota DPR tidak hanya menerima gaji dan tunjangan yang tinggi, tetapi mereka juga berhak atas pensiun setelah masa jabatannya berakhir.

DPR menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.

Selain itu, DPR RI juga melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025.

Puan pun memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.

Media sosial pun ramai membahas 17+8 Tuntutan Rakyat ini yang artinya 17 tuntutan rakyat dalam sepekan.