DPR Tak Akan Melawan! Siap Patuh Jika MK Hapus Tunjangan Pensiun Dewan

DPR akan mengkaji putusan MK itu terutama terkait klausul pejabat negara yang tidak lagi menduduki jabatannya bisa menerima hak pensiun bahkan diwariskan.

Saat ini pimpinan DPR akan mendalami dahulu putusan MKD dan menggelar rapat.

Keduanya meminta MK menghapus terkait uang pensiun bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diberikan seumur hidup.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku pihaknya menerima masukan dari masyarakat terkait dana pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI.

Dia menolak keras adanya rencana penambahan program pensiun

Mega bahkan sampai mempertanyakan ke Mahfud MD yang merupakan mantan ketua MK.

DPR membuka peluang mengikuti putusan MK terkait aturan Pilkada.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dianulir badan legislatif maupun eksekutif.

DPR Ungkap Alasan Revisi UU Polri, Untuk Samakan Batas Usia Pensiun Penegak Hukum

Namun, delapan anggota DPR RI itu belum menandatangani hak angket

Menurut Dasco, apabila pembahasan Undang-Undang dipaksakan dan terburu-buru, maka berpotensi kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baik NasDem maupun Gerindra menyatakan mereka baru mendengar isu tersebut dan tidak ada rencana untuk bergabung.

Dalam pandangan mini fraksi, seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap RUU PPRT. Tidak ada satupun fraksi yang menolak.

Pertemuan berlangsung empat mata di sebuah ruangan.

Awalnya Zulhas lebih dulu menyinggung soal dampak dari perang yang terjadi di Timur Tengah antara Amerika-Israel dengan Iran.

Menurut Dasco, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk DPR RI.

Badan Legislasi DPR RI membeberkan 12 poin krusial dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang disepakati, menjanjikan perlindungan komprehensif.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dalam Rapat Paripurna pada Selasa (21/4), menjadi hadiah istimewa untuk Hari Kartini dan Hari Buruh. Pengesahan RUU PPRT ini telah dina

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, meluncurkan buku berjudul "Kekuasaan Yang Menolong" yang membawa semangat politik untuk menolong rakyat dan mengabdi kepada masyarakat luas.

Aliansi Perguruan Tinggi Berbasis Badan Penyelenggara (Aperti) mendesak pemerintah meninjau ulang Permendiktisaintek 3/2026. Kuota PTN yang tak terkendali dinilai memicu persaingan tidak sehat bagi PTS. Simak selengkapnya.

Badan Legislasi DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk dibawa ke rapat paripurna, menandai langkah maju dalam perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga.

Anggota DPR Rudianto Tjen optimis pembukaan rute Penerbangan Internasional Belitung-Singapura akan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat, serta membuka pintu investasi.