Sorot
{{caption}}
Prabowo Siapkan Amnesti Napi pada HUT Ke-81 RI

{{caption}}
Latihan Militer Manajer Kopdes Disetop, Ini Gantinya

{{caption}}
RUU HAM Perkuat Komnas HAM, Beri Kewenangan Penyidikan

{{caption}}
Latihan Militer Manajer Kopdes Resmi Disetop Buntut 5 Peserta Meninggal

{{caption}}
TB Hasanuddin Sebut Biaya Latihan Militer Manajer Kopdes Rp 30 Juta per Orang

{{caption}}
Akal-akalan Bos Percetakan Cari Untung dari Penyekapan Pegawai

Topik Terkait
{{caption}}
Ironi di Balik Kenaikan Gaji DPR dan Rumah Dinas yang Terbengkalai

Rumah dinas dibangun negara pada tahun 1988 itu dibiarkan terbengkalai.

{{caption}}
DPR Usul Rumah Dinas Ditiadakan dan Penggantian dengan Uang, Menteri PUPR Respons Begini

Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.

DPR
{{caption}}
Fantastis, Intip Transferan Gaji & Tunjangan Anggota DPR periode 2024-2029, Bisa Bawa Pulang Rp50 Juta

Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan sebagian besar rumah dinas anggota dewan kini sudah tak layak huni. Baik yang di daerah Kalibata maupun Ulujami.

DPR
{{caption}}
FOTO: Ini Penampakan dan Spesifikasi Rumah Dinas DPR yang Disebut Tak Layak hingga Diganti Tunjangan Fantastis

Ternyata tidak semua rumah dinas DPR bisa disebut tidak layak huni, sebab kondisinya masih terbilang kokoh.

{{caption}}
45 Persen Rumah Jabatan DPR Masih Layak Huni, Kenapa Tidak Diberikan ke Anggota Dewan?

Sekjen DPR mengakui 45 persen rumah dari sekitar 596 rumah yang ada di Kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI masih dalam kategori layak untuk dihuni.

{{caption}}
Tak Lagi Dipakai, Begini Nasib Rumah Dinas Anggota DPR

Kementerian Keuangan masih membahas mengenai rencana ke depan terkait pengelolaan rumah dinas DPR.

{{caption}}
Anggota DPR Harus Kosongkan Rumah Dinas pada Akhir Oktober 2024

Anggota DPR yang sudah masa habis jabatan (2019-2024) atau yang terpilih kembali (2024-2029) harus mengosongkan RJA pada akhir Oktober 2024.

{{caption}}
Terungkap Alasan Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Dinas, Agar Tetap Produktif

Walaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.

DPR
{{caption}}
Meski Punya Rumah di Jakarta, Anggota DPR Tetap Dapat Tunjangan Rumdin

Semua anggota DPR RI memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai Undang-Undang.

DPR
{{caption}}
Tak Hanya Bocor, Rumah Dinas DPR di Kalibata Banyak Tikus dan Rayap

Rumah-rumah di perumahan itu hanya terlihat sedikit kusam.

{{caption}}
Melihat dari Dekat Kondisi Rumah Dinas DPR yang Dianggap Tak Layak bagi Anggota Dewan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengecek langsung kondisi perumahan rumah dinas Anggota DPR di Kalibata.

{{caption}}
Anggota DPR Tak Dapat Rumah Dinas dan Diganti Tunjangan, Bagaimana dengan Pimpinan Dewan?

Anggota DPR RI 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan.

{{caption}}
VIDEO: Tegas Prabowo Perintahkan Cabut Tunjangan Rumah DPR & Hapus Biaya ke Luar Negeri

Presiden Prabowo juga memerintahkan agar anggota DPR yang bermasalah segera dicopot dari jabatannya.

{{caption}}
Anggota DPR Bisa Cicil Rumah Pakai Tunjangan Rumah Dinas

Tunjangan itu akan masuk dalam komponen gaji tiap bulan semua anggota.

dpr
{{caption}}
Istimewanya Anggota DPR: Tak Dapat Rumdin, Diganti Tunjangan Seharga Sewa Rumah di Senayan

Anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA).

dpr
{{caption}}
Tak Dapat Rumdin, Anggota DPR akan Terima Tunjangan Seharga Sewa Rumah di Senayan hingga Kebayoran

Besaran tunjangan perumahan anggota DPR RI akan disesuaikan dengan harga sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi, hingga Kebayoran.

{{caption}}
Anggota DPR 2024-2029 Tak Dapat Rumah Dinas, Ini Kompensasinya

Indra menyebut besaran dana tunjangan perumahan untuk anggota DPR masih dikonsultasikan.

dpr
{{caption}}
Anggota DPR tak lagi dapat Fasilitasi Rumah Dinas, Diganti Tunjangan Perumahan

Pemberian tunjungan mulai berlaku sejak mereka resmi dilantik sebagai anggota dewan terpilih 1 Oktober 2024. Namun besarannya belum dirinci.