Ahok Diperiksa KPK jadi Saksi Kasus Korupsi LNG

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli Siregar, mengatakan penyidik telah menggali informasi dari Mantan Komisaris Utama (Komut) Pertamina Ahok

Ahok mengaku senang bisa membantu Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi Pertamina Patra Niaga.

Harli belum memastikan apakah Ahok akan hadir dalam pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, Ahok menyatakan siap dipanggil Kejaksaan Agung.

Ahok menantang persidangan kasus ini digelar secara terbuka.

Ahok diperiksa oleh penyidik dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) tahun 2019–2024.

KPK rampung memeriksa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai saksi dari kasus korupsi LNG.

Ahok tampak mengenakan baju batik lengan panjang dengan celana panjang biru.

KPK memeriksa politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hari ini, Kamis, 9 Januari 2025

Ahok mengatakan dirinya diperiksa sebatas saksi dari LNG Pertamina.

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut KPK memegang banyak kasus korupsi di PT Pertamina.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut polemik lahan RS Sumber Waras telah selesai. Lahan tersebut disebut siap dibangun rumah sakit internasional.

Dalam persidangan, Ahok diinterogasi oleh Wa Ode Nur Zaenab, yang merupakan pengacara dari Terdakwa Hari Karyuliarto.

Mantan Direktur Gas PT Pertamina (Persero), Hari Karyuliarto, meminta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Nicke Widyawati bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan LNG Pertamina, memicu sorotan terhadap periode kepemimpinan mereka.

Sebagai Ketua Komite Audit Pertamina saat itu, Ahok juga tak menerima laporan harga sewa terminal tersebut kemahalan.

Di eranya menjabat, Ahok mengaku tidak terima laporan temuan BPK soal penyewaan kapal yang didakwakan kepada para terdakwa.

Ahok blak-blakan alasan dirinya mundur sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Penetapan status hukum tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam penyidikan perkara yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan.

Kakanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi.

Namun, Budi belum merinci ruangan apa saja yang disegel karena rangkaian baru dilakukan tadi malam.

KPK menetapkan Silmy Karim sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait izin tinggal WNA. Kemenimipas menonaktifkan Silmy.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan bebas dari praktik korupsi yang merugikan masyarakat.

Petugas keamanan tetap berjaga di sejumlah titik, namun tidak terlihat adanya pengamanan tambahan yang lebih ketat dari biasanya.