34 Orang jadi Tersangka Buntut Bentrokan di Depan Kantor BP Batam

Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya mengatakan, pengungkapan kasus ini adalah tindakan anarkisme, penganiayaan secara bersama-sama.

Polres Batang mengumumkan penambahan **tersangka kericuhan DPRD Batang** menjadi lima orang, termasuk pelajar. Dua di antaranya bahkan positif narkoba. Siapa provokator di balik aksi anarkis ini?

Dari total 169 orang yang diamankan, 160 orang telah dipulangkan. Sementara 9 lainnya ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka.

Para tersangka yakni berinisial S, MZ, DS, HW, MB, TJ, GS, MF, EF, MM, JA, TA, dan AH.

Dalam bentrokan tersebut, 10 orang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan langsung dilakukan penahanan.

Kejadian bermula dari pertemuan antara terduga pelaku berinisial AK dan MAG dengan seseorang bernama KT alias A.

Dalam proses penangkapan, polisi menyita sejumlah barang bukti berbahaya, termasuk senjata api dan senjata tajam.

BP Batam akan mengedepankan langkah-langkah persuasif guna menyelesaikan rencana investasi di Kawasan Rempang.

Polisi masih terus mencari aktor di balik aksi anarkis Senin (11/09) di depan kantor BP Batam.

Delapan warga yang ditangkap itu akan diproses hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk isu yang beredar luas di lokasi terkait adanya bayi meninggal saat bentrokan terjadi, Nugroho memastikan bahwa kabar tersebut tidak benar.

Polisi harap jangan ada lagi sweeping agar ciptakan situasi aman dan kondusif.

Xinyi Grup masih berkomitmen membangun Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Secara gamblang, Bahlil menyebut jika Rempang Eco City termasuk PSN yang dibuat oleh kepentingan dunia usaha.

Dia bilang persoalan di Pulau Rempang hanya masalah misskomunikasi

Menteri Bahlil menjelaskan awal mula konflik Pulau Rempang.

Dalam diskusi tersebut menghasilkan 6 kesepakatan dari warga Rempang.

Investasi besar-besaran dari China mengancam kehidupan warga Pulau Rempang yang telah berada di pulau itu lebih dari seabad lalu.

Pembangunan PSN Eco City membuat warga Rempang berang hingga melakukan perlawanan beberapa waktu lalu.

Mereka menolak keras penggusuran Pulau Rempang. Mereka juga menuntut pemerintah agar menghentikan praktik perampasan tanah terhadap warga Pulau Rempang.

Komnas HAM minta negara tidak melanggar hak masyarakat.

Luhut menuturkan, dalam berbagai konflik seperti yang terjadi di Rempang, bisa dipastikan ada oknum provokator yang memecah belah masyarakat.

Bahlil mengatakan kegiatan investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Ada komunikasi tidak berjalan baik antara aparat mengawal proses relokasi dengan warga yang menolak pembangunan Proyek Rempang Eco City.