Menteri Bahlil Klaim Situasi di Rempang Membaik Pasca Bentrok

Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyampaikan permintaan maaf atas perlakuan pemerintah sebelumnya.

Ombudsman mendesak pemerintah segera memperbaiki kesalahan prosedur yang terjadi.

Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City di Kepulauan Riau menjadi sorotan pascabentrokan.

Menko Luhut turut mengungkapkan wajah baru Rempang usai masuknya investasi.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, jika pihaknya telah menurunkan Polisi Militer (POM) TNI di kawasan Pulau Rempang.

Luhut menuturkan, dalam berbagai konflik seperti yang terjadi di Rempang, bisa dipastikan ada oknum provokator yang memecah belah masyarakat.

Ada komunikasi tidak berjalan baik antara aparat mengawal proses relokasi dengan warga yang menolak pembangunan Proyek Rempang Eco City.

Presiden Jokowi ungkap penyebab konflik di Pulau Rempang

Buntut warga Pulau Rempang bentrok dengan polisi, sejumlah orang jadi tersangka.

Jokowi pun menyoroti bentrok yang terjadi antara masyarakat Pulau Rempang dengan anggota polisi.

Tengah malam, Presiden langsung menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit membahas bentrok tersebut.

Menurut Jokowi, permasalahan ini disebabkan komunikasi yang tidak terbangun dengan baik.

BP Batam akan mengedepankan langkah-langkah persuasif guna menyelesaikan rencana investasi di Kawasan Rempang.

Insiden itu bermula ketika seorang pekerja PT MEG mengamankan sebuah spanduk warga yang penolakan proyek Rempang Eco-City.

Secara gamblang, Bahlil menyebut jika Rempang Eco City termasuk PSN yang dibuat oleh kepentingan dunia usaha.

Xinyi Grup masih berkomitmen membangun Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Menteri Bahlil menjelaskan awal mula konflik Pulau Rempang.

Dalam diskusi tersebut menghasilkan 6 kesepakatan dari warga Rempang.

Investasi besar-besaran dari China mengancam kehidupan warga Pulau Rempang yang telah berada di pulau itu lebih dari seabad lalu.

Harusnya, sebelum menetapkan sebuah kawasan harus dilakukan studi dan penelitian mengenai tingkat bahayanya.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut ada keterlibatan dari negara asing dalam konflik Pulau Rempang.