Jokowi Panggil Sejumlah Menteri Bahas Rempang

ia sampaikan saat menjawab pertanyaan awak media terkait beberapa wilayah yang masih bermasalah seperti Rempang.

Xinyi Grup masih berkomitmen membangun Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Menurut Bahlil, 300 kepala keluarga (KK) dari total 900 KK bersedia dipindahkan ke Tanjung Banun.

Sempat terjadi konflik dalam pembangunan Proyek Rempang Eco City.

Pemerintah dan warga Pulau Rempang telah membuat beberapa kesepakatan.

Kesepakatan itu didapatnya setelah Bahlil bermukim selama dua hari di Pulau Rempang.

Pemerintah terus berupaya agar warga Pulau Rempang bisa direlokasi.

Bahlil mengatakan kegiatan investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah ingin merelokasi warga di Pulau Rempang untuk mewujudkan kawasan Rempang Eco City.

Batam sudah dijadikan daerah industri di era Presiden Kedua Indonesia, Soeharto melalui Keputusan Presiden No. 74 tahun 1971.

Ada komunikasi tidak berjalan baik antara aparat mengawal proses relokasi dengan warga yang menolak pembangunan Proyek Rempang Eco City.

Presiden Jokowi ungkap penyebab konflik di Pulau Rempang

Warga yang terdampak pembanguann Rempang Eco-City dijanjikan mendapat hunian pengganti dan ditarget rampung tahun ini.

Menurut Muhaimin atau cak Imin masyarakat di Rempang tidak diberikan wadah untuk berdialog,

Ombudsman mendesak pemerintah segera memperbaiki kesalahan prosedur yang terjadi.

"Hampir 400KK yang sudah mendaftar sukarela. 27 KK sudah berada di rumah transit sementara dan sisanya masih proses," kata Bahlil

Mereka menolak keras penggusuran Pulau Rempang. Mereka juga menuntut pemerintah agar menghentikan praktik perampasan tanah terhadap warga Pulau Rempang.

Pandra menyampaikan selama pemeriksaan terhadap Burhan selaku saksi, berjalan dengan lancar.

Investasi besar-besaran dari China mengancam kehidupan warga Pulau Rempang yang telah berada di pulau itu lebih dari seabad lalu.

Seorang warga Bekasi Selatan YRS (23) ditangkap polisi karena diduga menyebarkan pesan bernada provokasi untuk menyerang petugas.

Dalam aksinya mereka menuntut untuk menyikapi konflik lahan di Rempang.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta warga Pulau Rempang tidak perlu khawatir dengan kehadiran prajurit TNI.

Hal itu guna membantah kabar beredar soal dampak dari bentrokan yang memakan korban jiwa.