FOTO: Emak-Emak Ikut Aksi Solidaritas untuk Pulau Rempang

Kekecewaan memuncak, ratusan Warga Pondok Kelapa Bongkar Pagar TPS yang telah puluhan tahun digunakan, setelah diklaim sebagai milik pribadi dan menghambat pembuangan sampah.

Mereka menolak rencana pembangunan pemukiman di atas tanah negara eks Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) di Cimulang, Bogor.

BP Batam akan mengedepankan langkah-langkah persuasif guna menyelesaikan rencana investasi di Kawasan Rempang.

Insiden itu bermula ketika seorang pekerja PT MEG mengamankan sebuah spanduk warga yang penolakan proyek Rempang Eco-City.

Budi, salah seorang warga mengaku resah dan khawatir jika ada aktivitas tambang pasir

Dalam aksinya mereka menuntut untuk menyikapi konflik lahan di Rempang.

Buntut warga Pulau Rempang bentrok dengan polisi, sejumlah orang jadi tersangka.

Mahfud menyebut, kesalahan yang dilakukan oleh KLHK adalah mengeluarkan izin penggunaan tanah kepada pihak yang tidak berhak.

Sigit mengimbau dalam menyelesaikan masalah ini pihaknya juga akan mendorong adanya musyawarah. Sehingga kejadian bentrokan, seperti hari ini bisa dicegah.

Warga yang terdampak pembanguann Rempang Eco-City dijanjikan mendapat hunian pengganti dan ditarget rampung tahun ini.

Ombudsman mendesak pemerintah segera memperbaiki kesalahan prosedur yang terjadi.

Investasi besar-besaran dari China mengancam kehidupan warga Pulau Rempang yang telah berada di pulau itu lebih dari seabad lalu.

Harusnya, sebelum menetapkan sebuah kawasan harus dilakukan studi dan penelitian mengenai tingkat bahayanya.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap sosok yang bakal melakukan investasi di Pulau Rempang

Kemitraan strategis antara perusahaan besar dengan UMKM akan terus dikembangkan.

Pembangunan PSN Eco City membuat warga Rempang berang hingga melakukan perlawanan beberapa waktu lalu.

Dalam diskusi tersebut menghasilkan 6 kesepakatan dari warga Rempang.

Komnas HAM minta negara tidak melanggar hak masyarakat.

Luhut menuturkan, dalam berbagai konflik seperti yang terjadi di Rempang, bisa dipastikan ada oknum provokator yang memecah belah masyarakat.

Bahlil mengatakan kegiatan investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Polisi masih terus mencari aktor di balik aksi anarkis Senin (11/09) di depan kantor BP Batam.