Kesepakatan Politik Tingkat Dewa dan Berubahnya Peta Politik Pilkada

Akrobat politik tersaji di depan mata publik. Jelang detik akhir pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada 2024. Drama politik terjadi dalam 24 jam.

Akrobat politik tersaji di depan mata publik. Jelang detik akhir pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada 2024. Drama politik terjadi dalam kurun waktu 24 jam.

Elite politik di tingkat pusat dan daerah melakukan manuver. Saling jual beli 'kepentingan' menuju kesepakatan politik antar partai. Calon kepala daerah yang semula dijagokan untuk bertarung, satu per satu berguguran. Berganti wajah lain untuk mengakomodir kepentingan partai dalam kontestasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2024 membuka celah bagi partai politik untuk bongkar pasang dukungan calon kepala daerah. Putusan ini mengizinkan partai politik atau gabungan partai politik mengusung calon tanpa kursi di DPRD. Putusan MK ini pada Selasa (20/8) pekan lalu.

Setelah putusan MK ini, peta politik pencalonan kepala daerah pun berubah. Kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah itu juga membuat beberapa partai politik bisa mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi.

Lobi-lobi elite partai politik intens terjadi pascaputusan MK. Konsolidasi berlangsung cepat. Kesepakatan koalisi partai politik yang semula terbentuk seketika kembali cair.

Sebut saja, PDIP yang mengusung Pramono Anung-Rano Karno di last minute pendaftaraan Pilkada Jakarta. Di Jabar, PKS dan Partai NasDem yang semula bersama KIM Plus mengusung Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, kini memisahkan diri mengusung Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie. Sejumlah sumber di internal partai menceritakan kesepakatan politik di balik berubahnya arah politik di Pilkada 2024.

Berikut cerita di balik berubahnya peta politik Pilkada 2024:

Anies Terganjal di Jakarta

Perubahan peta politik pascaputusan MK begitu kentara di Pilkada Jakarta. PDIP yang disebut-sebut hanya menjadi penonton akhirnya ikut bertarung di Pilkada Jakarta. PDIP resmi mendaftarkan dua kader mereka, Pramono Anung dan Rano Karno sebagai bakal Cagub dan Cawagub Jakarta.

Nama mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan sempat menguat. PDIP berencana memasangkan Anies dengan Rano Karno. Bahkan, Anies yang berbatik merah hadir ke markas PDIP di hari pengumuman calon kepala daerah gelombang ketiga. Hingga Senin (26/8) siang, pasangan Anies-Rano Karno masih menjadi kandidat terkuat untuk Jakarta.

Foto Anies-Rano Karno duduk di kursi kayu dengan wajah semringah beredar. Duduk di lantai 4 markas PDIP menunggu keputusan Megawati Soekarnoputri. Sayangnya hingga akhir acara deklarasi, duet Anies-Rano Karno urung diumumkan.

Sumber merdeka.com di internal PDIP mengatakan, PDIP mengajukan syarat kepada Anies bila ingin diusung menjadi Cagub Jakarta. Salah satu syaratnya Anies bergabung ke partai banteng moncong putih. Anies menyanggupi syarat itu.

"Anies sudah siap gabung ke PDIP, tapi kesepakatan politik berubah," kata seorang elite PDIP kepada merdeka.com.

Petinggi PDIP lain yang mengetahui cerita di balik batalnya Anies-Rano mengatakan keputusan partai mengusung Pramono Anung bukan karena alasan faktor politik. Dia menyebut, ada persoalan lain yang membuat PDIP batal mengusung Anies dan memilih Pramono.

"Dipilihnya Pramono bukan faktor elektoral atau urusan politik," ujar sumber ini.

Pramono bercerita, awalnya menolak Ketika namanya diputuskan menjadi calon Gubernur Jakarta. Pramono juga tidak menduga dan berharap akan mendapat penugasan dari PDI Perjuangan itu.

"Saya tidak menduga, tidak meminta, dan tidak pernah berharap," tulis Pram di instagram resminya @pramonoanungw dikutip Rabu (28/8).

Pramono akhirnya tidak bisa menolak mandat dari Megawati. Pria yang menjabat Sekretaris Kabinet ini menuturkan ada peran Presiden Joko Widodo (Jokowi) di balik pencalonannya di Pilkada Jakarta.

Setelah ditunjuk Megawati, Pramono menghadap Presiden Jokowi. Mereka duduk empat mata. Pramono meminta izin maju Pilkada Jakarta. Mulanya, Jokowi tertawa terbahak-bahak mendengar Pramono diusung. "Beliau (Jokowi) tertawa terbahak-bahak," ujar Pramono.

Akan tetapi, Pramono yakin maju setelah menerima izin dari Jokowi. Jokowi berpesan agar Pramono tidak menyia-nyiakan kesempatan dari PDIP itu.

"Beliau bilang begini, ‘mas, maju’. Karena kalau berdua kadang-kadang beliau memanggil mas. Mas maju, ini tidak semua orang diberikan amanah seperti itu. Pak saya minta izin, bapak izinkan? Saya izinkan," ucap dia.

Terpisah, Ketua DPP PDIP Puan Maharani membantah isu pemilihan Pramono di Pilkada Jakarta adalah bentuk kompromi. Bukan pula sinyal PDIP merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Enggak ada, enggak ada kompromi kita semua baik-baik saja. Berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan kesatuan," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan

Menurut Puan, pemilihan Pram bukan berarti PDIP merapat ke istana sebab, Pramono sejak awal memang bagian dari istana.

"Pak Pram kan memang sekarang di istana Pak Pram saat ini masih Seskab masih di istana jadi kompromi apa ya," terangnya.

Duet Pramono-Rano Karno yang diusung PDIP dan Partai Hanura akan berhadapan dengan Ridwan Kamil-Suswono. Pasangan RK-Suswono memborong dukungan 15 partai politik yang tergabung dalam KIM Plus.

KIM Plus beranggotakan Gerindra, Golkar, PSI, Partai Demokrat, PAN, Partai Garuda dan Partai Gelora, PKN, PBB dan Prima. Lima partai di luar KIM yang menyusul yakni PKS, NasDem, PKB, PPP dan Perindo.

KIM Plus merupakan gabungan partai pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024 ditambah partai di luar koalisi. RK-Suswono menguasai suara DPRD Jakarta sebanyak 90 kursi.

Suara parpol yang diperoleh pendukung RK-Suswono pada Pemilu 2024 yakni, 4.798.259 suara. Ditambah parpol non parlemen yakni, 216.092 suara. Total perolehan suara parpol pendukung RK-Suswono di Pilkada Jakarta yakni 5.014.351 suara.

Selain Pramono-Rano dan RK-Suswono, Pilkada Jakarta juga akan diramaikan pasangan calon independen Dharma Pongrekun - Kun Wardana. Dharma-Kun telah ditetapkan memenuhi syarat maju sebagai pasangan calon independen di Pilkada DKI Jakarta.

Skenario Dasco di Banten

KIM Plus tampak pecah di Pilkada Banten. Setelah Golkar menarik dukungan dari Andra Soni-Dimyati Natakusumah yang diusung KIM Plus. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan surat rekomendasi B1-KWK kepada Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi.

Sehari sebelumnya Airin-Ade secara resmi telah diusung PDI Perjuangan, yang notabene partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sementara di hari yang sama, Golkar baru menyerahkan dukungan kepada Andra-Dimyati. Golkar resmi berkoalisi dengan PDIP di Pilkada Banten.

Perbedaan arah politik di Pilgub Banten inilah yang ditangkap sebagai sinyal perpecahan di internal KIM, khususnya hubungan Gerindra dan Golkar. Sekjen Partai Golkar Sarmuji buru-buru membantah hubungan retaknya KIM di Banten.

Sarmuji memastikan menyakini KIM dan Prabowo Subianto bakal menerima keputusan Golkar mengusung Airin-Ade Sumardi. "Kami yakin karena Pak Prabowo demokratis, pasti beliau juga tidak ada masalah," kata Sarmuji saat dihubungi merdeka.com.

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membagikan foto pertemuan dengan elite Partai Golkar. Mereka duduk bersama selepas PDIP mengumumkan dukungan ke Airin pada Senin (26/8) malam.

Hadir Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia ditemani Airin, Wakil Ketua Umum Golkar Adies Kadir, Sekjen Golkar Sarmuji dan Bendum Golkar Sari Yuliati.

"Bersama Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Calon Gubernur Provinsi Banten Airin Rachmi Diany Sedang Berdiskusi untuk Kemajuan Banten dan Indonesia," kata Dasco di akun Instagram pribadinya @sufmi_dasco.

Seorang petinggi KIM membocorkan, dalam pertemuan itu, Airin menawarkan komposisi Cagub-Cawagub Banten kepada Dasco. Airin mengusulkan jatah Cagub berasal dari Golkar, sementara Cawagub dari Gerindra.

Sumber ini menyebutkan, usulan Airin itu ditolak Dasco lantaran KIM terlanjur mengusung Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Rapat dadakan itu akhirnya diputuskan KIM mengizinkan Golkar mengusung Airin agar PDIP tidak sepenuhnya mendapatkan keuntungan elektoral.

"Airin bilang ya sudah kita gabung aja Golkar dan Gerindra, wakilnya Gerindra," ujar sumber ini.

Merdeka.com telah mengonfirmasi lobi-lobi Dasco dengan elite-elite Golkar ke Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Namun, Muzani menolak memberikan tanggapan saat dicecar pertanyaan soal dinamika Pilkada Banten itu.

Dengan keluarnya Golkar, pasangan Andra-Dimyati kini didukung 8 partai KIM, di antaranya Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat, PAN, Partai NasDem, PKB, PSI, dan PPP.

Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi sudah mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Rabu (28/8) hari ini. Sedangkan, Andra-Dimyati akan mendaftar pada Kamis (29/8) siang.

Antiklimaks Anies di Jawa Barat

Putusan MK juga membuat peta politik di Pilkada Jawa Barat tidak kalah dinamis. Di last minute penutupan pendaftaraan Pilkada Jabar, berhembus kencang isu PDIP bakal mengusung Anies, Kamis (29/8). PDIP selangkah lagi bisa mengusung Anies berpasangan dengan Ketua DPD Jabar Ono Surono.

"95 persen (usung Anies-Ono)" kata Bendahara Umum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Bandung, Folmer Siswanto Maruhum Silalah.

Sayangnya, tiga jam jelang penutupan Pilkada Jabar, kabar mengejutkan datang. Anies menyatakan batal maju di Pilkada Jabar. Mantan Gubernur Jakarta itu menolak kesempatan maju menjadi Cagub Jabar dari PDIP.

"Anies tidak maju di Jabar," kata Sahrin.

Anies beralasan, tidak ada aspirasi dari warga Jabar dan partai politik yang memintanya maju seperti di Jakarta. Tak hanya itu, tawaran maju Pilkada Jabar juga disebutnya baru hari ini. Itulah yang kemudian menjadi pertimbangan lainnya yang membatalkan maju di Jabar.

"Kalau di Jakarta memang banyak aspirasi warga masyarakat yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Itu juga terefleksi dalam keputusan partai di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Anies mengatakan seluruh partai di Indonesia saat ini tersandera oleh pemegang kekuasaan. Dia menyebut partai politik terancam bila mencalonkan tokoh yang tidak dikehendaki penguasa.

"Ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandera oleh kekuasaan. Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih," tutur Anies dalam siaran langsung di akun YouTube pribadinya.

PDIP buka-bukaan upaya mengusung Anies gagal di momen krusial karena campur tangan pihak luar yang melakukan penjegalan. Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono mengatakan, Anies Baswedan memenuhi semua unsur kriteria untuk memimpin Jawa Barat. Kapasitas dan pengalaman memimpin wilayah DKI Jakarta, bisa diterapkan di wilayah Jabar.

Namun, semua tiba-tiba berubah pada malam hari. Ia menegaskan, semua upaya yang sudah dilakukan diganggu oleh pihak luar.

"Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDIP Perjuangan, kekuatan-kekuatan yang sangat besar itu pada akhirnya membuat pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan,” kata Ono di Kantor KPU Jabar.

Ono memberikan petunjuk siapa dalang atas penjegalan Anies di Pilkada Jabar. Dia membocorkan sosok itu adalah Mulyono dan kroni-kroninya.

"Mulyono (nama samara) dan geng, Tulis saja Mulyono," tegas dia.

Diketahui, Mulyono yang dimaksud diduga berkaitan dengan istilah yang sempat ramai dibahas oleh netizen di media sosial. Nama tersebut merupakan pengganti untuk sosok Joko Widodo, merujuk pada buku berjudul 'Jokowi Menuju Cahaya' Karya Alberthiene Endah yang terbit pada tahun 2018.

Dalam buku itu tertulis bahwa Mulyono adalah nama yang diberikan oleh orang tua saat Joko Widodo masih kecil. Namun, karena saat kecil sering sakit-sakitan, nama Mulyono berganti dengan Joko Widodo.

PDIP akhirnya mengusung Jeje Wiradinata dan Ronal Sunandar Surapradja. Jeje merupakan mantan bupati Pangandaran. Sementara Ronal Surapradja seorang artis.

Dengan demikian, sebanyak tiga pasangan calon di Pilkada Jabar. Mereka adalah Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan diusung koalisi besar KIM Plus. Demul-Erwan memborong dukungan koalisi gemuk dari Gerindra, Demokrat, Partai Buruh, Gelora, Partai Garuda, PKN, Prima, Perindo, PBB dan Partai Ummat.

Sementara, PKS dan NasDem memutuskan berpisah jalan dengan mayoritas partai KIM. Dua partai ini mengusung Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie melawan Demul-Erwan. Rencananya, pasangan Syaikhu-Ilham bakal mendaftar ke KPUD Jabar pada Kamis (29/8) besok.

PKB mengusung pasangan calon sendiri yaitu Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwi Naratina atau Gita KDI. Pasangan ini mengusung tagline "Jawa Barat bahagia" ini selanjutkan akan mempromosikan diri sebagai Cagub-Cawagub.

'Kawin Paksa' Politik di Jawa Timur

Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak memborong dukungan 15 partai politik di Pilkada Jawa Timur. Partai-partai ini mayoritas tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, pendukung Prabowo-Gibran.

Mereka adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, PAN, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, Partai Garuda dan Partai Prima.

Satu partai KIM yang tidak bergabung mendukung Khofifah-Emil adalah PKB. Usai putusan MK, PKB punya cukup kursi di DPRD Jawa Timur untuk mencalonkan gubernur dan wakil gubernur tanpa berkoalisi dengan partai lain. PKB memilih dua kadernya yaitu Nur Hamidah-Lukmanul Hakim.

PKB sempat dikabarkan akan berkoalisi dengan PDIP untuk melawan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim. PKB menyodorkan nama mantan Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar, sementara PDIP memilih Tri Rismaharini atau Risma.

PDIP akhirnya mengawinkan 'paksa' Risma dan KH Zahrul Azhar Asad atau Gus Hans sebagai Cagub dan Cawagub Jatim. Dugaan ini bukan tanpa alasan. Risma mengaku tidak mengenal Gus Hans secara pribadi, meski mereka telah resmi dipasangkan.

"Saya secara personal belum kenal betul dengan Gus Hans," kata Risma usai ziarah ke Makam Sunan Bungkul Surabaya.

Risma menyatakan dirinya diyakinkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju dalam Pilkada Jatim 2024.

"Saat itu, Bu Mega meyakinkan, Mbak Risma pasti punya pasangan nanti. Meskipun saya bingung saat itu karena saya disuruh milih beberapa orang, tidak mau," ungkapnya.

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah mengatakan keputusan mengusung pasangan ini berangkat dari keresahan melihat Jatim pada periode sebelumnya kerap berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya miris melihat Jatim sebagai wilayah basis santri, tetapi pemerintahannya belakangan ini diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kalau pemerintahannya tidak amanah, dan tidak jujur, sulit Jawa Timur bisa lebih maju. Risma, Gus Hans akan resik-resik kotoran di pemerintahan," kata Said.

Diketahui, Gus Hans merupakan mantan Juru Bicara Tim Pemenangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak pada Pilgub Jatim 2018 lalu. Saat itu, Gus Hans mengantarkan Khofifah-Emil menang atas pasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) - Puti Guntur Soekarnoputri.

Tak hanya itu, Gus Hans yang merupakan Wakil Ketua DPD Golkar Jatim pun juga berhadapan dengan partainya sendiri yaitu Golkar yang mengusung Khofifah-Emil. Risma-Gus Hans diusung oleh tiga partai politik yaitu PDIP, Partai Hanura dan Partai Ummat.

Jenderal Penjaga Kandang Banteng

Peta politik di Pilkada Jawa Tengah ikut berubah menyusul putusan MK. PDIP memenuhi syarat ambang batas Pilkada 7,5 persen untuk mengusung kader mereka sendiri.

PDIP mengusung Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi sebagai Cagub dan Cawagub Jateng jelang pendaftaran Pilkada 2024. Perang bintang akan tersaji di Pilkada Jateng.

Sebab, Andika Perkasa yang merupakan mantan Panglima TNI berpangkat Jenderal bakal melawan Irjen Pol Ahmad Luthfi yang diusung KIM Plus. KIM Plus memasangkan Ahmad Luthfi dengan politikus PPP yang juga anak ulama ternama Mbah Moen, Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin.

KIM Plus yang mengusung Lutfi-Taj Yasin di antaranya, Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, NasDem, PKS, PKB, PSI, PPP, Gelora, Garuda, dan Perindo. Total syarat dukungan yang dikantongi Luthfi-Taj Yasin mencapai 13.772.832 suara.

Sebelum memilih Taj Yasin, nama Kaesang Pangarep sempat mengemuka mendampingi Ahmad Luthfi. Namun, wacana mencalonkan Kaesang kandas karena putusan MK nomor 70 yang mensyaratkan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur paling rendah 30 tahun sejak penetapan.

Berdasarkan hasil survei Pilkada Jateng Litbang Kompas, nama Kaesang Pangarep, Ahmad Luthfi, dan Taj Yasin Maimoen menjadi tiga kandidat teratas.

Kaesang Pangarep berada di posisi puncak elektabilitas dengan 7 persen. Di urutan kedua, Ahmad Luthfi dengan elektabilitas 6,8 persen. Kemudian Taj Yasin di urutan ketiga dengan 3,2 persen. Tak ada nama Andika di urutan tiga teratas.

Jajak pendapat tersebut dilakukan pada 20-25 Juni 2024 dengan responden sebanyak 500 orang dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Teman Dekat Gibran di Pilkada Solo

Dinamika Pilwalkot Solo juga berubah. KGPAA Mangkunegara X atau Gusti Bhre mundur dari pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surakarta 2024 yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM). Enam partai politik tersebut yakni Gerindra, Golkar, PSI, PAN, PKS, dan PKB.

Mundurnya Gusti Bhre membuat KIM harus mengganti pasangan calon. Usai lobi-lobi, akhirnya KIM sepakat menunjuk Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Respati Ardi sebagai pengganti Bhre.

"Informasi ini memang cukup akrobatik, secepat itu. Kemarin hari Selasa kumpul partai mengumumkan bahwa Gusti Bhre mundur," kata Sekretaris DPD Partai Golkar Surakarta Taufiqurahman di Solo, Jawa Tengah.

Disinggung alasan mundurnya Bhre dari pencalonan, ia mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahuinya secara pasti. Meski demikian, ia memperkirakan pertimbangannya dari sisi keluarga.

"Alasan pribadi, keluarga. Lebih tepatnya langsung tanya Gusti Bhre saja," katanya.

PDIP sebenarnya bisa mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo tanpa koalisi. PDIP bisa mencalonkan kader sendiri karena memenuhi syarat kursi DPRD Jateng. PDIP memiliki 143.433 suara. Namun, hingga saat ini PDIP belum menentukan pasangan calon di Pilkada Solo.

Komika Mundur dari Tangerang Selatan

Perubahan peta politik berikutnya terjadi di Pilkada Tangerang Selatan. Partai Gerindra menarik kadernya Ahmad Riza Patria dari pencalonan Pilkada Tangsel. Sebelumnya, Riza diusung menjadi bakal Calon Wali Kota dipasangkan dengan Komika Marshel Widianto sebagai Cawagub.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penarikan Ariza karena ia akan mendapatkan tugas khusus dari Gerindra untuk di luar kabinet.

"Bahwa Ariza Patria akan ada penugasan khusus dari partai di luar kabinet, yang akan diemban sehingga ditarik pencalonannya dari Pilkada Tangsel," kata Dasco kepada wartawan, Jakarta, Rabu (28/8).

Dengan mundurnya Riza, Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengalihkan dukungan ke Benyamin Davnie-Pilar. Tidak hanya Gerindra, Demokrat ikut mengalihkan dukungan kepada paslon tersebut.

Selain Gerindra dan Demokrat, partai yang ikut mendukung Benyamin-Davine ialah PAN, NasDem, PSI, PPP, PDIP dan Golkar. Sedangkan, PKS mendukung Ruhamaben di Pilwalkot Tangsel.

Pupus Mimpi Adik Raffi di Bandung Barat

Selain itu, dinamika pada Pilkada Kabupaten Bandung Barat cukup kompleks. Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak bekerjasama dalam pengusungan calon. Demokrat dan PKS mengusung pasangan Gilang Dirga dan Didik Agus Triwiyono.

Sementara, PAN dan Gerindra mengusung paslon Jeje dan Abdul Harris. Namun, Jeje kini terpaksa berpisah dengan Abdul Harris lantaran tak jadi maju.

Oleh karenanya, adik ipar Raffi Ahmad itu akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPP PAN sebelum mendaftar ke KPU KBB. Ia juga memastikan jika pasangannya akan tetap dari Partai Gerindra.

Jeje mengaku akan mendaftar sebagai kandidat paslon pada Pilbup Bandung Barat antara tanggal 28 dan 29 Agustus mendatang.

Sementara itu, Golkar dan PKB berkoalisi yang kemungkinan kabarnya mengusung Edi Rusyandi dan Unjang Asari. Edi Rusyandi dari Partai Golkar, juga bakal segera melakukan pendaftaran. Anggota DPRD Jawa Barat periode 2019-2024 itu menyebut dirinya akan berpasangan dengan sosok dari PKB, namun ia tidak menyebutkan namanya.

Meski begitu, beredar kabar jika nama yang akan menemaninya di kontestasi Pilbup ialah Unjang Asari.

"Pokoknya di antara hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Pasangan Insya Allah dari PKB. Masih sesuai dengan yang beredar," ucapnya di Hotel Novena, Lembang.

Edi menuturkan saat ini komunikasi politik yang dijalin dengan PKB sudah sangat kuat. Diakuinya tinggal mematangkan persiapan menjelang pendaftaran Pilkada di Bandung Barat.

KIM Klaim Solid

Sekjen PAN Demisioner Eddy Soeparno mengakui peta politik di internal KIM untuk Pilkada 2024 memang banyak berubah. Partai-partai KIM mengutak atik calon kepala daerah menyusul putusan MK dan pengesahan PKPU Pilkada.

"Adanya putusan MK pasti banyak perubahan yang tadinya enggak bisa maju kader tiba-tiba bisa maju. Yang tadinya kita sudah berkoalisi tiba-tiba," kata Eddy di KPUD DKI Jakarta.

Eddy mengungkapkan, PAN juga membuat beberapa perubahan pasangan calon kepala derah. Baik masih bersama KIM atau pindah koalisi.

Akan tetapi, menurut Eddy, dinamika tersebut hal lumrah dalam politik. Sebab, setiap partai politik pasti bakal mendorong kader terbaiknya menjadi kepala daerah.

"Menurut saya ya itu sah-sah saja, baik saja. Karena lebih banyak lagi partisipasi dari kader-kader atau calon-calon yang bisa diajukan di Pilkada," ujar Eddy.

Meski peta politik berubah, Demokrat meyakini KIM Plus tetap solid baik di pusat dan daerah. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan koalisi Pilpres tidak mungkin bisa linear dengan Pilkada. Meskipun, KIM Plus bersepakat mengupayakan koalisi sampai ke level Pilkada.

"Namun diikhtiarkan agar sebanyak mungkin kepala daerah terpilih berasal dari kader partai yang menjadi bagian dari kIM. Sehingga mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada masa Pemerintahan Pak Prabowo mendatang," tutur Kamhar.

Faktor Partai Ubah Peta Politik

Peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai, putusan MK ini baik bagi partai politik karena memberikan peluang untuk berkompetisi secara terbuka. Menurut dia, faktor yang memicu partai politik mengubah konfigurasi di Pilkada karena pertimbangan elektoral.

"Pilkada juga menjadi ajang bagi partai politik untuk promosi kader terbaiknya. Dengan munculnya calon dari kader partai, mesin partai bisa bergerak lebih efektif," papar Saidiman.

Tak hanya memamerkan kader terbaik, Saidiman menyebut perubahan ini tak lepas dari deal-deal politik. Misalnya, deal politik KIM Plus di Pilkada Jakarta.

Dia menduga partai-partai yang dulunya mendukung Anies seperti PKS, NasDem dan PKB menarik dukungan demi tukar guling dengan jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.

"Agak susah dimengerti bagaimana calon populer seperti Anies ditinggalkan oleh partai seperti PKS atau Nasdem. Kemungkinan besar ada deal politik yang lebih besar di balik keputusan tersebut. Dan itu adalah kursi cabinet," kata Saidiman.

Selain itu, beberapa partai politik memutuskan berpindah haluan dari KIM untuk mengusung calon sendiri karena sejumlah alasan. Di antaranya dinamika di daerah, karakter pemilih dan basis pendukung.

"Daerah daerah tertentu tidak bisa dipaksakan, pasti yang kuat misalnya kader partainya, ya pasti ingin mengusung kadernya, tidak bisa dipaksakan dari KIM juga," kata pengamat politik Ujang Komarudin.

Untuk itu, Ujang menila dinamika peta politik Pilkada pascaputusan MK di mana partai ada yang putar haluan dan tetap pada KIM adalah fenomena lazim. Hal ini lantaran partai mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan elektoral dari kader-kadernya di daerah.