Profil Ade Armando, Mantan Dosen UI yang Dilaporkan Polisi Usai Pernyataan Politik Dinasti Yogyakarta

Ade Armando merupakan sosok yang beberapa kali mengeluarkan pernyataan kontroversial

Ade Armando merupakan sosok yang beberapa kali mengeluarkan pernyataan kontroversial

Profil Ade Armando, Mantan Dosen UI yang Dilaporkan Polisi Usai Pernyataan Politik Dinasti Yogyakarta

Jelang Pilpres 2024, suhu politik tanah air makin memanas. Terakhir, Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus pegiat media sosial serta mantan Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando dilaporkan dengan tuduhan penyebaran ujaran kebencian.

Laporan ini merupakan buntut dari pernyataan Ade yang mengatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai perwujudan dari politik dinasti sesungguhnya.

Lalu seperti apa sosok Ade
Armando sesungguhnya?

Dr. Ade Armando, M.Sc lahir di Jakarta pada 24 September 1961. Ia dibesarkan oleh keluarga perantau Minangkabau pasangan Mayor Jus Gani dan Juniar Gani.

Ayahnya adalah seorang diplomat yang terpaksa harus turun setelah terkena dampak runtuhnya pemerintah Soekarno. Setelah dipecat dari militer, Jus Gani membawa keluarganya ke Malaysia untuk berdagang.

Saat tinggal di Malaysia, Ade Armando pernah dipermalukan oleh seorang guru di depan teman-temannya karena tidak lancar berbahasa Inggris.

Hal itu memicunya untuk belajar hingga bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Pada tahun 1968, Ade dan keluarganya kembali ke Indonesia dan menetap di Bandung dalam keadaan pailit.

Pendidikan Ade Armando

Setamat SMA, Ade mendaftar kuliah di FISIP UI untuk menjadi diplomat. Karena nilai mata kuliah ilmu politiknya rendah, Ade pindah ke jurusan Ilmu Komunikasi. Di kampus ia aktif dalam pers mahasiswa Warta UI.

Lulus dari Komunikasi UI pada tahun 1988, Ade melanjutkan studi di Universitas Negeri Florida dan meraih gelar master of science pada tahun 1991. Selanjutnya ia meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia pada tahun 2006.

Kontroversi Ade Armando

Selama jadi akademisi, Ade dikenal sebagai sosok kontroversial. Pada 23 Mei 2015, ia dilaporkan kepada kepolisian oleh Johan Khan sebagai buntut pernyataannya yang menyebut “Allah bukan Orang Arab”.

Pada 25 Januari 2017 Ade ditetapkan oleh penyidik Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya sebagai tersangka UU ITE. Namun penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada 20 Februari 2017. Hingga kini kasusnya belum dilanjutkan oleh pihak kepolisian.

Pada 28 Oktober 2021, Ade kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial mengenai ketidaksetujuannya tentang penerapan syariat Islam di Indonesia. Ia secara konsisten menolak penegakan syariat Islam walau ia sendiri mengakui penerapannya cukup berhasil di Aceh.

“Anda bisa saja tidak setuju dengan saya tapi saya juga bisa tidak setuju dengan anda dan adalah kewajiban saya menyampaikan pandangan bahwa kewajiban bagi umat Islam untuk menegakkan syariat Islam adalah sesuatu yang berbahaya bagi Indonesia,” kata Ade dalam video yang diunggah kanal YouTube Cokro TV.

Mengalami Penganiayaan Saat Demonstrasi

Pada 11 April 2022, Ade ikut dalam demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR dalam rangka menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

 Saat demonstrasi itu, Ade mengalami penganiayaan oleh sesama massa demonstrasi.

Akibat penganiayaan ini, enam orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Komar, Marcos Ismail, Fikri Hidayatullah, Abdul Latip, Dhia UI Haq, dan Muhammad Bagja.

Pada awal Desember 2023 ini, Ade diduga mengeluarkan pernyataan ujaran kebencian terkait politik dinasti DIY.

Tercatat sudah ada dua kelompok masyarakat yakni Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa dan Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) yang melaporkan Ade ke Polda DIY.

Salah seorang pelapor dari Paman Usman yang juga Lurah Karangwuni, Kulon Progo, Anwar Musadad, mengaku para lurah di DIY merasa sakit hati dengan pernyataan Ade Armando.

“Saya sebagai lurah pemangku keistimewaan tentu merasa sakit hati terhadap pernyataan yang diberikan oleh A. Maka dari itu kita membuat laporan biar semua paham bahwa kita juga negara hukum boleh berpendapat tapi juga paham risikonya dan mungkin untuk pembelajaran yang lain agar berhati-hati agar tidak ada si A yang lain lagi,” kata Anwar dikutip dari Liputan6.com pada Minggu (10/12).