Ucapan Ade Armando dinilai menciderai konstitusi.
Pernyataan Ade Armando tentang politik dinasti di DIY mendapatkan penolakan dari banyak pihak terutama dari masyarakat DIY.
Usai viral di media sosial tentang pernyataan Ade Armando tentang politik dinasti di DIY, kantor PSI DIY pun menjadi sasaran demonstrasi pada Senin (4/12) lalu.
Selain melakukan demonstrasi, masyarakat Yogyakarta juga melaporkan pernyataan Ade Armando yang merupakan politisi PSI ini ke Polda DIY. Laporan ini dilakukan pada Rabu (6/12) kemarin.
Menanggapi polemik ini, tim Hukum Jaringan Nasional (Jarnas) For Gibran, Siswadi Islam mengatakan, apa yang dilakukan Ade Armando telah menciderai konstitusi.
"Ade Armando sungguh tidak mengerti konstitusi, apa yang dia katakan soal Yogyakarta menjalankan politik dinasti telah mencederai konstitusi," kata Siswadi, Kamis (7/12).
Siswadi menjelaskan, Yogyakarta merupakan daerah istimewa yang ditetapkan dan diatur secara sah lewat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Ade Armando harus baca Pasal 18B ayat 1 UUD 1945 Bab VI tentang Pemerintah Daerah. Di situ disebutkan dengan jelas bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang," jelasnya.
Siswadi juga mengungkapkan bahwa Gubernur Yogyakarta yang dijabat oleh Sultan Kraton Yogyakarta dengan wakilnya dari Adipati Pura Pakualam juga berdasarkan konstitusi.
"Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta dari sultan Kraton Yogyakarta dengan wakil dari adipati Pura Pakualam merupakan amanah dari konstitusi. Ini tertuang dalam UU No. 13 tahun 2012. Ade Armando jelas tidak paham hal ini," ungkap Siswadi.
Selain itu, Ade Armando dinilai sangat mencoreng nama Partai Solidaritas Indonesia.
"Dengan ini secara tegas kami dari Jarnas For Gibran meminta Ade Armando untuk mundur dari PSI. Ini sangat memalukan dan mencoreng nama PSI," ucapnya.
Siswadi khawatir jika Ade Armando tidak mengundurkan diri atau dipecat oleh PSI akan berakibat buruk pada citra PSI di Pemilu 2024 terutama di DIY.
"Kalau yang bersangkutan tak mau mundur, Ketua PSI harus tegas memecat Ade Armando. Jangan karena satu titik rusak susu sebelanga. Suara PSI pasti tergerus, ini berbahaya untuk PSI," tegas Siswadi.
Secara rinci Siswadi juga menuturkan pada Pemilu 2019 yang lalu PSI memperoleh 45.347 suara di Yogyakarta.
"Pemilu 2019 lalu PSI meraih 45.347 suara DPR RI, 42.669 untuk DPRD Provinsi, 31.102 untuk DPRD Kabupaten Kota. Bahkan saat ini ada 1 anggota DPRD Provinsi dari PSI. Kasihan kalau perjuangan kader-kader di Yogyakarta rusak gara-gara Ade Armando," tutup Siswadi.
Ade Armando dinilai tak paham Pasal 18B ayat 1 UUD 1945 Bab VI tentang Pemerintah Daerah.
Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep merespons pernyataan kadernya Ade Armando soal politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta
Baca Selengkapnya
Kaesang mengaku, pertemuan dengan Gus Yahya ini hanya untuk meminta nasihat cara berpolitik dengan santun tanpa harus mencela orang lain.
Baca Selengkapnya
Diketahui, hanya Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep yang hadir ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca Selengkapnya
Kaesang Pangarep resmi ditunjuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah dua hari bergabung dengan partai tersebut.
Baca Selengkapnya
PDI Perjuangan bicara peluang kerjasama dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.
Baca Selengkapnya
PDIP masih membuka pintu bagi partai politik mau kerja sama di Pilpres 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Hanya saja, Sultan menerangkan bahwa DIY diakui sebagai daerah istimewa karena asal-usul, sejarah dan budayanya.
Baca Selengkapnya
Para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan melakukan pertemuan, di DPP Partai Golkar, Ini yang Dibahas
Baca Selengkapnya
Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Deddy Yevry Sitorus mengungkapkan Ridwan Kamil digoda Capres lain agar tidak berpasangan dengan Ganjar.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi