Belasan Polisi Peras WNA Malaysia Rp2,5 Miliar di Konser DWP Mulai Disidang Etik

Sidang etik tersebut telah dinyatakan selesai pada Jumat (24/1) pekan lalu.

20 anggota Polda Metro jaya yang diputus telah melanggar Kode Etik Profesi Polri (KKEP).

Total hingga saat ini sudah 14 anggota Polda Metro Jaya dinyatakan melanggar dan disanksi dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) digelar Propam Polri.

Sejumlah polisi dihukum usai terbukti terlibat dalam kasus pemerasan penonton Djakarta Warehouse Project.

Sidang etik yang digelar hari ini dilaksanakan di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Sidang etik dua anggota polisi itu digelar di gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (7/1) hari ini.

Salah satunya terungkap jika perbuatan licik tersebut sudah direncanakan

Komisioner Kompolnas, Choirul Anam menanggapi, peluang pemeriksaan hingga ke Kapolda Karyoto buntut dari kasus ini

Dua anggota Kepolisian tersebut yakni inisial D dan S.

Namun, proses pengusutan pidana baru akan dilakukan setelah seluruh anggota polisi yang terlibat dalam kejadian itu melalui sidang etik.

Kompolnas menduga kasus pemerasan 18 anggota polisi terhadap 45 Warga Negara (WN) Malaysia saat menonton Djakarta Warehouse Project (DWP) sudah direncanakan.

Saat ini proses sidang etik terhadap para polisi terlibat masih berlangsung di Mabes Polri.

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmadja.

Budi juga menambahkan dalam pengungkapan industri narkoba rumahan (clandestine laboratory) itu, dua orang ditangkap.

Kabar yang beredar polisi berpangkat Briptu tersebut lolos sidang kode etik. Hal itu diunggah dalam akun Instagram @dinaskegelapan_kotasemarang.

Penjaga indekos blak-blakan bahwa indekos yang ia jaga bebas. Penghuni bebas menerima tamu di jam kapan pun bahkan menginap.

AKBP Basuki tak diakui kedekatannya oleh si saksi kunci yang membuatnya meradang. Ruang sidang sempat panas.

AKP ARM dituduh melakukan tindakan penganiayaan terhadap seorang korban di Polsek Kajang.

Adapun penanganan perkara tersebut masih berada pada tahap klarifikasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami aliran dana pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk potensi keterlibatan Forkopimda setempat, memicu pertanyaan besar mengenai sumber dan penggunaan dana ters

KPK mengungkap keresahan kepala dinas di Tulungagung akibat dugaan pemerasan oleh Bupati Gatut Sunu Wibowo dengan modus ancaman surat mundur dan penagihan uang rutin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo atur pemenang jasa kebersihan dan keamanan serta pengadaan alkes, usai terjaring OTT dan ditetapkan sebagai tersangka pemerasan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka dugaan pemerasan, dengan uang hasil kejahatan dipakai untuk THR Forkopimda dan kepentingan pribadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) kepada Forkopimda, menilai GSW tak belajar dari kasus serupa di Cilacap pasca-OTT.