Belasan Polisi Peras WNA Malaysia Rp2,5 Miliar di Konser DWP Mulai Disidang Etik

Sidang etik tersebut telah dinyatakan selesai pada Jumat (24/1) pekan lalu.

20 anggota Polda Metro jaya yang diputus telah melanggar Kode Etik Profesi Polri (KKEP).

Total hingga saat ini sudah 14 anggota Polda Metro Jaya dinyatakan melanggar dan disanksi dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) digelar Propam Polri.

Sejumlah polisi dihukum usai terbukti terlibat dalam kasus pemerasan penonton Djakarta Warehouse Project.

Sidang etik yang digelar hari ini dilaksanakan di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Sidang etik dua anggota polisi itu digelar di gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (7/1) hari ini.

Salah satunya terungkap jika perbuatan licik tersebut sudah direncanakan

Komisioner Kompolnas, Choirul Anam menanggapi, peluang pemeriksaan hingga ke Kapolda Karyoto buntut dari kasus ini

Dua anggota Kepolisian tersebut yakni inisial D dan S.

Namun, proses pengusutan pidana baru akan dilakukan setelah seluruh anggota polisi yang terlibat dalam kejadian itu melalui sidang etik.

Kompolnas menduga kasus pemerasan 18 anggota polisi terhadap 45 Warga Negara (WN) Malaysia saat menonton Djakarta Warehouse Project (DWP) sudah direncanakan.

Saat ini proses sidang etik terhadap para polisi terlibat masih berlangsung di Mabes Polri.

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmadja.

Budi juga menambahkan dalam pengungkapan industri narkoba rumahan (clandestine laboratory) itu, dua orang ditangkap.

Kabar yang beredar polisi berpangkat Briptu tersebut lolos sidang kode etik. Hal itu diunggah dalam akun Instagram @dinaskegelapan_kotasemarang.

Penjaga indekos blak-blakan bahwa indekos yang ia jaga bebas. Penghuni bebas menerima tamu di jam kapan pun bahkan menginap.

AKBP Basuki tak diakui kedekatannya oleh si saksi kunci yang membuatnya meradang. Ruang sidang sempat panas.

AKP ARM dituduh melakukan tindakan penganiayaan terhadap seorang korban di Polsek Kajang.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menetapkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Sungai Lumpur, IM, sebagai tersangka pemerasan izin pelayaran kapal usai operasi tangkap tangan (OTT) di Palembang, Kamis.

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim diduga mendapatkan jatah dari fee pengurusan izin tinggal WNA sebesar Rp 100 juta per minggu setiap hari Jumat.

Selain Silmy, KPK juga menetapkan delapan orang lainnya sebagai tersangka dari total 17 orang yang sebelumnya diamankan dalam operasi penindakan kasus tersebut.

Namun, Budi belum merinci ruangan apa saja yang disegel karena rangkaian baru dilakukan tadi malam.

Silmy diduga terlibat praktik korupsi dengan memberikan perintah atau menerima sejumlah uang saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada tahun 2023 hingga 2024.

Penumpang WNA diduga diperas oleh sopir taksi tersebut dan rekan perempuannya yang ingin membantu malah mendapatkan intimidasi.