Kasus Pemerasan Penonton DWP, Sistem Komando di Kepolisian Disorot

Kepala Divisi (Kadiv) Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim menegaskan tidak ada toleransi kepada personel Polri, yang terbukti melakukan pemerasan.

Sidang etik tersebut telah dinyatakan selesai pada Jumat (24/1) pekan lalu.

20 anggota Polda Metro jaya yang diputus telah melanggar Kode Etik Profesi Polri (KKEP).

Total hingga saat ini sudah 14 anggota Polda Metro Jaya dinyatakan melanggar dan disanksi dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) digelar Propam Polri.

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menegaskan bakal menindak tegas anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri menjatuhkan sanksi demosi lima tahun terhadap Briptu Dodi atas dugaan pemerasan penonton DWP.

Sidang etik yang digelar hari ini dilaksanakan di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Kedua polisi itu adalah Brigadir DW alias Dwi Wicaksono dan Bripka RP alias Ready Pratama.

Menurutnya, hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Sidang etik dua anggota polisi itu digelar di gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (7/1) hari ini.

Donald dianggap sengaja membiarkan anggotanya melakukan pemerasan terhadap 45 penonton DWP

Selain sanksi demosi, DF dan S juga masing-masing dijatuhi hukuman penempatan khusus (patsus) 30 dan 20 hari.

Sidang etik yang digelar hari ini dilaksanakan di Ruang Sidang Bidpropam Polda Metro Jaya, gedung Promoter, Lantai 1, pada Jumat (17/1).

Keduanya dinyatakan sama-sama terlibat melakukan pemeresan saat mengamankan penonton konser DWP.

Salah satunya terungkap jika perbuatan licik tersebut sudah direncanakan

Dua anggota Kepolisian tersebut yakni inisial D dan S.

Tak hanya Donald, anak buahnya seorang kanit di Subdit III Polda Metro Jaya juga dipecat.

Namun, proses pengusutan pidana baru akan dilakukan setelah seluruh anggota polisi yang terlibat dalam kejadian itu melalui sidang etik.

India telah menyampaikan protes terhadap serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Jumariah tak kuasa menahan rasa syukur setelah berhasil menunaikan ibadah haji dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat.

Kebijakan tersebut tetap dipertahankan sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat di tengah penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

Dalam tahap pengujian, penelitian memanfaatkan sekitar 12.000 data ibu hamil yang berasal dari Lombok Barat dan Garut.

Pengamanan dilakukan untuk memastikan jalannya aksi berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

BEM SI Kerakyatan menanggapi rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026 mendatang.