Trump Ultimatum Hamas, Beri Waktu 3 Hari untuk Terima Kesepakatan Damai di Gaza

Apa saja ancaman yang diungkapkan Trump jika Hamas menolak rencana perdamaian yang diajukan?

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan ultimatum kepada Hamas pada Selasa (30/9/2025) untuk menerima rencananya dalam mengakhiri konflik di Gaza dalam jangka waktu tiga hingga empat hari.

Jika Hamas menolak tawaran tersebut, Trump memperingatkan bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi yang serius, seperti yang dilaporkan oleh Japan Today pada Rabu (1/10).

Rencana yang disetujui oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mencakup beberapa poin penting, seperti gencatan senjata, pembebasan seluruh sandera dalam waktu 72 jam, pelucutan senjata kelompok militan Palestina, serta penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza.

Trump bahkan menyatakan kesediaannya untuk memimpin langsung otoritas transisi setelah perang. Beberapa negara besar, termasuk negara-negara Arab dan Muslim, menyambut positif proposal tersebut.

Namun, Hamas masih mempertimbangkan syarat-syarat yang diajukan dan belum memberikan jawaban resmi.

Konsultasi Hamas dan Peran Qatar

Sumber dari Palestina yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Hamas tengah melakukan konsultasi internal yang diperkirakan akan memakan waktu beberapa hari, mengingat kompleksitas masalah yang ada. Qatar, yang menjadi tempat tinggal bagi beberapa pemimpin Hamas yang berada di pengasingan, juga mengumumkan akan mengadakan pertemuan dengan Hamas dan pejabat Turki pada malam Selasa.

"Masih terlalu dini untuk membicarakan respons, tetapi kami optimis bahwa rencana ini cukup komprehensif," ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar.

Tindakan Israel dan Respons Netanyahu

Setelah kembali dari Washington D.C, Netanyahu mengungkapkan rencananya kepada kabinet, mengklaim kesepakatan tersebut dapat memenuhi "seluruh tujuan perang Israel." Ia juga menekankan bahwa militer Israel akan terus mempertahankan kehadirannya di sebagian besar wilayah Gaza dan menolak gagasan pembentukan negara Palestina.

Di dalam negeri, rencana yang diajukan oleh Trump mendapatkan kritik tajam dari kalangan sayap kanan Israel. Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan, menyebut rencana tersebut sebagai "kegagalan diplomatik besar" dan memperingatkan bahwa perang di Gaza akan kembali terulang.

Rencana Trump juga mencakup pengiriman pasukan internasional sementara serta pembentukan otoritas transisi yang melibatkan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Negara-negara sekutu Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia memberikan dukungan yang kuat terhadap proposal ini. Selain itu, Tiongkok dan Rusia juga menunjukkan dukungan mereka terhadap rencana tersebut.

Skeptisisme di Gaza

Walaupun mendapatkan dukungan global, banyak warga Gaza yang meragukan efektivitas rencana ini. "Rencana ini tidak realistis. Amerika dan Israel tahu Hamas tidak akan pernah menerima syarat seperti ini. Itu artinya perang akan terus berlanjut," ungkap Ibrahim Joudeh, seorang warga Gaza berusia 39 tahun. Sementara itu, Otoritas Palestina menyambut baik rencana Trump sebagai "upaya tulus dan penuh tekad."

Namun, Jihad Islam, yang merupakan sekutu Hamas, berpendapat bahwa rencana ini justru akan memperpanjang agresi terhadap rakyat Palestina.