Hamas Setuju Sebagian Rencana Gencatan Senjata Trump di Gaza, Tapi Butuh Negosiasi Lanjutan

Hamas mengumumkan menyetujui pembebasan seluruh tawanan Israel, pengembalian jenazah, serta penyerahan administrasi Gaza kepada badan Palestina independen.

Pejabat senior Hamas, Mousa Abu Marzouk, mengatakan pada Jumat bahwa kelompok perlawanan Palestina itu telah menyetujui rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk gencatan senjata di Jalur Gaza “secara prinsip”, dengan mendukung garis besar utamanya, namun menegaskan bahwa pelaksanaannya masih memerlukan proses negosiasi.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi Aljazeera asal Qatar, Abu Marzouk menekankan bahwa kelompoknya “akan menyerahkan senjata kepada negara Palestina di masa depan,” serta menegaskan bahwa nasib rakyat Palestina adalah urusan nasional yang tidak dapat diputuskan oleh Hamas sendirian.

“Kami telah menyetujui rencana AS dalam garis besarnya, sebagai prinsip,” ujarnya.

Abu Marzouk menambahkan bahwa pelaksanaan rencana tersebut “memerlukan negosiasi rinci melalui mediator.”

Ia menegaskan bahwa Hamas “akan memasuki negosiasi mengenai semua isu yang berkaitan dengan gerakan dan senjatanya.”

“Misalnya, semua detail terkait pasukan penjaga perdamaian memerlukan pemahaman dan klarifikasi,” katanya, seperti dilansir Anadolu, Sabtu (4/10).

Abu Marzouk menjelaskan bahwa Hamas “akan menyerahkan senjata kepada negara Palestina yang akan datang, dan pihak yang memerintah Gaza-lah yang nantinya akan memegang senjata.”

Ia juga menegaskan bahwa “membentuk masa depan rakyat Palestina adalah urusan nasional yang tidak bisa diputuskan oleh Hamas sendirian,” sambil menyerukan agar Washington melihat secara positif masa depan rakyat Palestina.

Abu Marzouk menambahkan bahwa “telah ada kesepakatan nasional untuk menyerahkan administrasi Gaza kepada pihak independen yang bernaung di bawah Otoritas Palestina.”

Ia menegaskan bahwa Hamas adalah “gerakan pembebasan nasional, dan definisi terorisme dalam rencana tersebut tidak dapat diterapkan pada kami.”

Sebelumnya, Hamas mengumumkan pihaknya telah menyetujui pembebasan seluruh tawanan Israel, pengembalian jenazah, serta penyerahan administrasi Gaza kepada badan Palestina independen dalam tanggapannya terhadap rencana gencatan senjata Trump untuk Gaza.

Dalam pernyataannya di Telegram, Hamas mengatakan “isu-isu lain yang dibahas dalam proposal Presiden Trump terkait masa depan Jalur Gaza dan hak-hak sah rakyat Palestina bergantung pada posisi nasional yang bersatu, berdasarkan hukum dan resolusi internasional yang relevan.”

Seorang sumber Palestina mengatakan kepada Anadolu bahwa Hamas telah menyerahkan tanggapannya terhadap rencana Trump kepada para mediator dan meminta klarifikasi atas beberapa klausul.

Hamas menyatakan bahwa mereka telah melakukan “konsultasi mendalam dalam lembaga kepemimpinannya, serta konsultasi luas dengan kekuatan dan faksi Palestina, juga dengan mediator dan pihak sahabat, untuk mencapai posisi yang bertanggung jawab dalam menanggapi rencana Presiden AS Donald Trump.”

Hamas juga menegaskan kesiapan mereka untuk “segera” memasuki negosiasi melalui mediator guna membahas rincian rencana tersebut.

Israel memperkirakan ada 48 tawanan Israel di Gaza, termasuk 20 yang masih hidup, sementara sekitar 11.100 warga Palestina ditahan di penjara-penjara Israel, dengan kondisi penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian medis, yang telah menyebabkan banyak kematian, menurut laporan media dan lembaga hak asasi manusia Palestina maupun Israel.

Sebelumnya pada hari Jumat, Trump memberi Hamas tenggat waktu hingga pukul 6 sore waktu Washington (22.00 GMT) hari Minggu untuk menyetujui rencananya terkait Jalur Gaza.

Gedung Putih merilis rencana rinci pada 29 September, yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, diikuti dengan program rekonstruksi komprehensif dan restrukturisasi politik serta keamanan di wilayah tersebut.

Rencana itu bertujuan menjadikan Gaza zona bebas senjata, dengan mekanisme pemerintahan transisi yang diawasi langsung oleh Trump melalui badan internasional baru yang bertugas memantau pelaksanaan rencana tersebut.

Rencana itu juga mencakup pembebasan semua tawanan Israel yang ditahan Hamas dalam waktu 72 jam setelah persetujuan, sebagai imbalan atas pembebasan ratusan tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel.

Rencana tersebut menetapkan penghentian permusuhan, perlucutan senjata kelompok perlawanan Palestina, serta penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, yang kemudian akan dikelola oleh otoritas teknokrat di bawah pengawasan badan internasional yang dipimpin oleh Presiden AS.

Israel telah mempertahankan blokade atas Gaza selama hampir 18 tahun, wilayah yang dihuni hampir 2,4 juta orang. Blokade itu diperketat pada bulan Maret ketika Israel menutup perbatasan dan memblokir pengiriman makanan serta obat-obatan, yang menyebabkan kelaparan meluas di wilayah tersebut.

Sejak Oktober 2023, pengeboman Israel telah menewaskan hampir 66.300 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. PBB dan kelompok hak asasi manusia berulang kali memperingatkan bahwa wilayah itu kini menjadi tidak layak huni, dengan kelaparan dan penyakit menyebar cepat di tengah pengungsian massal.