Ini Satu-Satunya Presiden Amerika yang Anti-Israel dan Bukan Zionis, Dia Kemudian Mati Dibunuh

Presiden AS ini ingin menjauhkan kaum Zionis Yahudi dari dorongan rasis, militeristik, dan ultra nasionalistik yang mengacaukan dunia.

John F. Kennedy (JFK) merupakan Presiden Amerika Serikat (AS) ke-35 pada masa jabatan (1961-1963). Dia merupakan satu-satunya presiden AS yang berani bersikap tegas terhadap ideologi Zionis.

Enam dekade lebih sejak Kennedy dibunuh, banyak pengamat yang berasumsi jika ia selamat dari pembunuhan dan memenangkan masa jabatan kedua, bisa saja penjajahan Israel di Palestina yang mendasari perang tak berkesudahan berkembang ke arah yang berbeda.

Selama masa jabatan singkatnya, Kennedy mengubah arah kebijakan luar negeri AS secara signifikan. Dia kerap kali berbenturan dengan CIA dan kompleks industri militer dalam menetapkan kebijakan terhadap negara-negara Dunia Ketiga dan Uni Soviet, demikian dilansir LA Progressive.

Kennedy juga menentang ambisi militer dan politik Zionis Israel. Saat itu, negara Israel baru berusia 13 tahun dan masih dalam proses pembentukan identitas. Komunitas internasional juga masih cukup vokal berusaha mencari solusi kompromi terkait pengungsi Palestina pasca-Nakba 1948.

Pemerintahan Kennedy berupaya menjaga hubungan baik dengan Israel dan negara-negara Arab. Ia ingin memperluas pengaruh AS di Timur Tengah, termasuk dengan negara-negara yang bersahabat dengan Uni Soviet dan menentang mitra-mitra NATO.

Secara pribadi, JFK mendukung gerakan nasionalisme Arab dan Afrika. Pada 1957, saat menjadi senator, ia mengkritik kebijakan AS yang mendukung dan mengirim senjata kepada Prancis dalam perang melawan kemerdekaan Aljazair. Dalam sebuah pidato di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Kennedy mengecam “imperialisme Barat” dan menyerukan agar AS mendukung kemerdekaan Aljazair.

Saat berkampanye pada 1960, Kennedy berbicara dalam konvensi Zionist of America. Ia memuji Israel namun juga menekankan pentingnya berteman dengan seluruh bangsa Timur Tengah. Ia berkata, AS harus “bertindak cepat dan tegas terhadap negara manapun di Timur Tengah yang menyerang tetangganya,” seraya menambahkan, “Timur Tengah butuh air, bukan perang; traktor, bukan tank; roti, bukan bom.”

Kennedy mengatakan secara gamblang kepada para Zionis, “Saya tidak percaya bahwa Israel sungguh-sungguh ingin terus menjadi negara garnisun (militer sebagai pusat sumber daya) yang dikelilingi oleh ketakutan dan kebencian.” Dengan mempertahankan objektivitas dan netralitas dalam konflik Israel-Arab, ia ingin menjauhkan Zionisme Yahudi dari impuls rasis, militeristik, dan ulta-nasionalistik yang kini mengakar.

Perintahkan Aturan Ketat

Di bawah Jaksa Agung Robert Kennedy, Departemen Kehakiman (DOJ) memerintahkan American Zionist Council (AZC) untuk mendaftar sebagai agen negara asing. Perintah tersebut mewajibkan Israel melaporkan kegiatan serta pendanaan yang telah dilakukan. AZC adalah cikal bakal dari AIPAC (American Israel Public Affairs Committee).

Pada 21 November 1962, Asisten Jaksa Agung menulis, “Penerimaan dana dari bagian Amerika Jewish Agency for Israel menjadikan AZ sebagai agen pihak asing… pendaftaran diwajibkan.”

Senator William Fulbright bahkan menggelar sidang dengar pendapat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat pada Mei dan Agustus 1963. Hasilnya mengatakan bahwa donasi bebas pajak dari United Jewish Appeal yang seharusnya digunakan untuk bantuan kemanusiaan, ternyata digunakan kembali di AS untuk melobi dan kampanye demi Israel.

Meski AZC berusaha menunda, DOJ pada 11 Oktober menuntut pendaftaran dan memberi tenggat 72 jam. Dalam memo 17 Oktober, pengacara AZC memohon agar tidak diwajibkan mendaftar. Mereka bersedia membuka laporan keuangan, namun khawatir jika didaftarkan sebagai agen asing, “akan diberitakan luas oleh American Council on Judaism dan pada akhirnya menghancurkan gerakan Zionis.” Ini menunjukkan bahwa saat itu, Zionisme politik belum sepenuhnya dominan di komunitas Yahudi AS dan bahkan banyak ditentang dari dalam.

Dukung Hak Rakyat Palestina

Pada 1939, John F Kennedy mengunjungi Palestina selama dua pekan. Dalam surat panjang kepada ayahnya, ia menggambarkan kondisi rumit di sana.

Kennedy menulis, “Simpatinya orang-orang di lapangan tampaknya ada pada pihak Arab. Bukan hanya karena beberapa pemimpin Yahudi bersikap arogan dan tidak bisa kompromi, tapi karena mereka merasa bahwa wilayah ini telah menjadi tanah Arab selama beberapa abad. Palestina bukanlah milik Inggris untuk diserahkan begitu saja.”

Ia mencatat bahwa komunitas Yahudi pun terpecah antara “kelompok Ortodoks yang tidak mau kompromi sama sekali” dan “kelompok liberal yang lebih muda yang khawatir terhadap kaum reaksioner.”

Pada awal 1960-an, kebijakan AS belum dikunci untuk menyetujui apapun yang dilakukan. AS mendukung Resolusi PBB 194 yang menyatakan “pengungsi yang ingin kembali ke rumah mereka dan hidup damai dengan tetangganya harus diizinkan melaksanakannya secepat mungkin.” Bagi yang memilih tidak kembali, mereka berhak atas kompensasi sesuai prinsip hukum internasional.

Berupaya Hentikan Nuklir Israel

Pertentangan terbesar antara Kennedy dan Israel adalah terkait program nuklir Israel yang dirahasiakan.

Setelah krisis rudal Kuba 1962, Kennedy sadar betapa mudahnya perang nuklir bisa pecah. Baik disengaja maupun tidak. Ia khawatir jika Israel memiliki senjata nuklir, mereka akan semakin agresif dan sulit diajak kompromi dalam isu Palestina.

Kennedy menuntut pemeriksaan dan meminta agar AS diizinkan melakukan inspeksi dua kali setahun oleh ilmuwan independen. Tuntutan tersebut terjadi ketika badan Intelijen AS mencurigai pembangunan fasilitas nuklir di Dimona tahun 1962.

Akibat dari tuntutan tersebut, hubungan AS dan Israel memanas. Perdana Menteri Israel David Ben-Gurion menghindari permintaan ini. Pada 4 Mei, JFK menanggapi kekhawatiran Ben Gurion dan menegaskan kembali komitmen AS terhadap Israel serta perdamaian di Timur Tengah. Kennedy mengatakan bahwa ia jauh lebih khawatir terhadap “pengembangan sistem ofensif canggih yang berhasil” ketimbang “serangan awal dari negara Arab.”

Reporter Magang: Devina Faliza Rey