LIVE

Warga Pulau Rempang yang Mau Direlokasi Bakal Diberi Sertifikat Hak Milik

Pemerintah akan memberikan sertifikat hak milik untuk warga Pulau Rempang yang mau direlokasi.

bentrokan pulau rempang
Warga Pulau Rempang yang Mau Direlokasi Bakal Diberi Sertifikat Hak Milik
Warga Pulau Rempang yang Mau Direlokasi Bakal Diberi Sertifikat Hak Milik (merdeka.com)

Pemerintah akan memberikan sertifikat hak milik untuk warga Pulau Rempang yang mau direlokasi.

Warga Pulau Rempang yang Mau Direlokasi Bakal Diberi Sertifikat Hak Milik

Warga Pulau Rempang yang Mau Direlokasi Bakal Diberi Sertifikat Hak Milik

Warga Pulau Rempang yang Mau Direlokasi Bakal Diberi Sertifikat Hak Milik

Menteri Agraria Tata Ruang (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, akan memberikan sertifikat hak milik (SHM) kepada warga yang bersedia direlokasi untuk pengembangan Rempang Eco-City.

Warga Pulau Rempang yang Mau Direlokasi Bakal Diberi Sertifikat Hak Milik

Sertifikat akan langsung diserahkan setelah tanah dan bangunan sudah diinden di lokasi yang ditetapkan, dan proses pembangunan telah dimulai.

"Sambil dilakukan pembangunan dan diawasi, kami bisa langsung menyerahkan sertifikatnya," ujar Hadi usai menghadiri rapat koordinasi percepatan pengembangan proyek Rempang Eco City, di Batam Kepulauan Riau, dikutip Antara, Minggu (17/9).

Merdeka.com

Selain itu, untuk hak pengelolaan lahan (HPL) tempat relokasi di Dapur 3 Sijantung, Kecamatan Galang, Kota Batam itu juga tinggal diserahkan saja.

Dia menegaskan, sertifikat yang akan diberikan merupakan sertifikat hak milik. Sertifikat tersebut akan disamakan dengan sertifikat yang diserahkan di 37 lokasi kampung tua di Batam. Dengan demikian, masyarakat tidak boleh memperjualbelikan, melainkan hanya dapat dimiliki oleh masyarakat yang terdampak.

Tempat relokasi tersebut telah dipersiapkan, yang mana masing-masing kepala keluarga akan memperoleh lahan seluas 500 meter persegi, dengan bangunan rumah tipe 45 yang nilainya sekitar Rp 120 juta.

"Sekarang masih dalam proses, kami sudah minta supaya clear and clean (jelas dan bersih), setelah itu baru kami serahkan HPL-nya sesuai hasil pengukuran di lapangan," jelasnya.

Warga Pulau Rempang yang Mau Direlokasi Bakal Diberi Sertifikat Hak Milik

Sementara, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir terkait bangunan relokasi yang akan disediakan oleh pemerintah.

"Pemerintah itu orangnya boleh berganti, tapi pemerintahan itu jalan terus. Kalau itu sudah menjadi keputusan dengan landasan hukum yang sudah kuat, tak perlu ada keraguan itu," katanya.

Merdeka.com

Menurutnya, dalam pembangunan rumah relokasi tahap pertama diperkirakan dalam sekali membangun, hanya membutuhkan waktu sekitar 6-7 bulan.

Namun, pembangunannya dilakukan secara bertahap. Sehingga jika dihitung secara total, seluruh warga Rempang akan mendapat rumah relokasi dalam rentang waktu kurang lebih dua tahun.

"Contoh kayak sekarang di lokasi (tahap pertama) hanya 700 KK, gampang saya pikir itu. Saya ini kan mantan kontraktor, kalau cuma bangun 2000 sampai 3000 rumah itu enggak terlalu susah. Kalau kontraktor, begitu ada uangnya langsung bisa cepat dibangun," ujar Bahlil.

Merdeka.com

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Siti Nur Azzura
Editor Siti Nur Azzura
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Ungkap Ada BUMN Rugi Terus, 240 Langsung Ditutup

{{caption}}
Prabowo Ungkap Alasan Gaji Guru di Indonesia Tak Bisa Naik

{{caption}}
Hadiri Munas NU, Prabowo: Kiai dan Ulama Paling Dekat dengan Rakyat

{{caption}}
Kabar Baik di Balik Deretan Motor MBG

{{caption}}
Prabowo Puji Lagu Yalal Wathon: Ini Lebih dari Kopassus

{{caption}}
Prabowo: Yang Tak Naikkan Harga BBM Itu Presiden

Topik Terkait
{{caption}}
Trivia: Selesaikan Masalah Puluhan Tahun, Pemerintah Targetkan 13.000 Sertifikat Tanah Transmigrasi Rampung 2025

Kementerian Transmigrasi terus mengakselerasi program Sertifikasi Tanah Transmigrasi, menargetkan 13.000 sertifikat rampung pada 2025 untuk menyelesaikan isu puluhan tahun. Simak detailnya!

Batam
{{caption}}
Trivia: Selesaikan Masalah Puluhan Tahun, Mentrans Targetkan 13 Ribu Bidang Sertifikasi Tanah Transmigrasi Selesai Tahun Ini

Kementerian Transmigrasi menargetkan 13 ribu bidang Sertifikasi Tanah Transmigrasi selesai tahun ini, mempercepat penyelesaian masalah yang tertunda puluhan tahun. Simak detailnya!

Rempang Eco-City
{{caption}}
Kabar Terbaru Pembangunan Rumah Baru untuk Warga Rempang: Dana Belum Cair dari Sri Mulyani

Warga yang terdampak pembanguann Rempang Eco-City dijanjikan mendapat hunian pengganti dan ditarget rampung tahun ini.

pulau Rempang Galang
{{caption}}
Bahlil Pastikan Pembangunan PSN Rempang Eco City Berlanjut, Bagaimana Nasib Warga?

Xinyi Grup masih berkomitmen membangun Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Bentrokan Pulau Rempang
{{caption}}
Bahlil Soal Rempang: 400 KK Bersedia Dipindah Sukarela, 27 KK Sudah di Hunian Sementara

"Hampir 400KK yang sudah mendaftar sukarela. 27 KK sudah berada di rumah transit sementara dan sisanya masih proses," kata Bahlil

Bentrok Pulau Rempang
{{caption}}
Jokowi Perintahkan Konflik Rempang Diselesaikan Secara Kekeluargaan

Jokowi menginstruksikan hal ini saat memanggil sejumlah menteri untuk mambahas konflik Rempang.

Presiden Jokowi
{{caption}}
Bahlil Pastikan Tidak Ada Warga Rempang yang Direlokasi ke Pulau Galang

Kesepakatan itu didapatnya setelah Bahlil bermukim selama dua hari di Pulau Rempang.

investasi di Pulau Rempang
{{caption}}
Tak Hanya Rumah Baru, Seluruh Warga Rempang Dapat Uang Makan Rp1,2 Juta per Bulan

Masing-masing keluarga juga akan mendapat tambahan dana Rp1,2 juta sebagai uang pengganti untuk sewa rumah.

Bentrokan Pulau Rempang
{{caption}}
Menteri Bahlil Janji Tak akan Bongkar Makam Leluhur di Pulau Rempang

Pemerintah terus berupaya agar warga Pulau Rempang bisa direlokasi.

Kementerian Investasi
{{caption}}
Relokasi Warga Pulau Rempang, Segini Hitungan Ganti Rugi dari Pemerintah

Pemerintah ingin merelokasi warga di Pulau Rempang untuk mewujudkan kawasan Rempang Eco City.

Bentrokan Pulau Rempang
{{caption}}
Menteri ATR/BPN Hadi: Masyarakat yang Menempati Pulau Rempang itu Tidak Punya Sertifikat

Pemerintah telah menawarkan untuk mencarikan tempat tinggal baru atau relokasi yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat yakni sebagai nelayan.

Bentrokan Pulau Rempang
{{caption}}
Bahlil Bantah Tudingan Anies Soal Proyek Rempang sebagai Titipan

Secara gamblang, Bahlil menyebut jika Rempang Eco City termasuk PSN yang dibuat oleh kepentingan dunia usaha.

bacapres anies baswedan
{{caption}}
Menteri Bahlil Klaim Situasi di Rempang Membaik Pasca Bentrok

Dia bilang persoalan di Pulau Rempang hanya masalah misskomunikasi

bahlil lahadalia
{{caption}}
Bahlil Soal Investasi Pulau Rempang: Saya Sekolah di Kampung Tapi Enggak Bodoh-Bodoh Banget!

Menteri Bahlil menjelaskan awal mula konflik Pulau Rempang.

bahlil lahadalia
{{caption}}
Bahlil Klaim Warga Rempang Tak Tolak Investasi, Tapi Tuntut 6 Kesepakatan Ini

Dalam diskusi tersebut menghasilkan 6 kesepakatan dari warga Rempang.

bentrokan pulau rempang
{{caption}}
FOTO: Potret Kehidupan Warga Pulau Rempang Terancam Terusir dari Tanah Leluhur

Investasi besar-besaran dari China mengancam kehidupan warga Pulau Rempang yang telah berada di pulau itu lebih dari seabad lalu.

bentrokan pulau rempang
{{caption}}
Luhut Akui Dokumen AMDAL Proyek Rempang Eco-City Masih Diproses: Enggak Ada Masalah

Harusnya, sebelum menetapkan sebuah kawasan harus dilakukan studi dan penelitian mengenai tingkat bahayanya.

bentrokan pulau rempang
{{caption}}
KUHP Baru Jadi Senjata Ampuh Berantas Mafia Tanah, Bamsoet Ungkap Strategi Penegakan Hukum

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan KUHP Baru jadi landasan hukum kuat berantas mafia tanah, terutama kasus pemalsuan dokumen. Sinergi lintas lembaga dan digitalisasi kunci sukses penegakan hukum.

bambang soesatyo
{{caption}}
Kemendagri Percepat Penegasan Batas Desa di Sultra, Dorong Pemerataan Ekonomi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat program penegasan batas desa di Sulawesi Tenggara, krusial untuk legalitas wilayah dan pemerataan ekonomi desa. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah membangun dari desa.

astacita prabowo
{{caption}}
DPRD Jabar Dukung Penambahan Luas Lahan Pertanian Berkelanjutan Karawang Jaga Ketahanan Pangan

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Karawang menambah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) demi menjaga ketahanan pangan dan mencegah alih fungsi lahan di Karawang.

alih fungsi lahan
{{caption}}
Menteri PKP Prioritaskan Pemanfaatan Lahan Rusun dan Kota Satelit dari Kementerian ATR/BPN

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memprioritaskan pemanfaatan lahan rusun dan kota satelit yang disediakan Kementerian ATR/BPN untuk program perumahan nasional, demi mengatasi kebutuhan hunian masyarakat.

hunian vertikal
{{caption}}
Pertamina EP dan Pemda Perkuat Sinergi Dukung Ketahanan Energi Pangan Nasional

PT Pertamina EP berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga ketahanan energi pangan nasional. Sinergi ini diwujudkan melalui harmonisasi tata ruang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

hulu migas
{{caption}}
Optimalisasi Aset Tanah Gowa: Pemkab Gowa, Kementerian ATR/BPN, dan KPK Bersinergi Tingkatkan PAD

Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk optimalisasi aset tanah Gowa, membuka jalan bagi peningkatan Pendapatan As

aset tanah