Ternyata Tak Semua Orang Bisa Daftar PPPK Guru, Harus Ada SK Honorer dan Terdaftar di Database

Pemerintah membuka pendaftaran seleksi PPPK Tahap II.

Ini menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN (Aparatur Sipil Negara) cukup tinggi.

Seleksi calon PPPK dilakukan transparan melalui proses pendaftaran hingga selesai. Seluruh tahapan seleksi tersebut tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.

Formasi PPPK dialokasikan sebagai upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

Proses pendaftaran untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 resmi dibuka pada 1 Oktober 2024.

Pembukaan seleksi PPPK tersebut berdekatan dengan berakhirnya waktu pendaftaran CPNS 2024.

Adapun pengadaan PPPK yang diprioritaskan antara lain Pelamar prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023).

BKN juga memerlukan waktu lebih untuk bisa merekrut para tenaga honorer yang belum terdata.

Pendaftaran seleksi PPPK akan ditutup pada Senin, 9 Oktober 2023.

PPPK guru pada kebutuhan umum, yang semula tanggal 30 September s.d 9 Oktober 2023 menjadi 4 hingga 9 Oktober 2023.

Hasil dari seleksi administrasi PPPK akan diumumkan pada 13-16 Oktober 2023.

Penjadwalan ulang ini disebabkan masih berlangsungnya proses optimalisasi PPPK teknis Tahun Anggaran 2022 di sejumlah instansi.

Pemerintah Kota Mataram mengajukan 200 Formasi CASN Mataram 2026 ke KemenPAN RB, dengan mayoritas untuk CPNS pelamar umum. Simak rincian dan alasan di balik usulan ini!

Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk menjaga Belanja Pegawai APBD tetap di bawah 30 persen demi kesehatan fiskal daerah, dengan berbagai strategi penyesuaian yang diterapkan.

Berita palsu mengenai CPNS banyak tersebar di media sosial, termasuk klaim mengenai tautan pendaftaran CPNS untuk Kementerian Imigrasi.

Karena adanya keterbatasan fiskal, pemerintah perlu mempertimbangkan proporsi antara jumlah ASN/PNS baru hingga mereka yang mendekati masa pensiun.

Sejumlah opsi tengah dikaji, termasuk kebutuhan formasi di berbagai instansi serta penyesuaian dengan kondisi fiskal dan prioritas pembangunan nasional.

Tersangka diketahui berinisial YS (56) warga Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang berprofesi sebagai buruh.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan agar gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menyusul kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah yang akan berlaku mulai tahun 2027.

Mendagri Tito minta daerah efisiensi anggaran dan tingkatkan PAD untuk bayar PPPK. Belanja seremonial dinilai bisa dipangkas demi gaji pegawai.

Pemerintah Provinsi NTB resmi menunjuk BPR NTB sebagai bank penyalur gaji PPPK dan pegawai pemerintah lainnya. Langkah ini diharapkan mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan memperkuat ekonomi lokal.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberlakukan kebijakan WFH PPPK selama dua bulan. Langkah ini diambil karena kondisi fiskal daerah yang menantang dan potensi dampak kenaikan harga BBM, serta ketidakmampuan membayar THR dan gaji ke-13.

Kabar gembira bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Banten! Pemprov Banten memastikan PPPK paruh waktu akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2026. Simak detail alokasi anggaran dan mekanisme pencairannya.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung alokasikan Rp50 miliar untuk pembayaran gaji PPPK Tulungagung paruh waktu di 2026. Anggaran ini tidak pengaruhi komposisi belanja pegawai daerah.