Jangan Sampai Terlewat, Ini Jadwal Pendaftaran PPPK untuk Formasi Guru

Ini menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN (Aparatur Sipil Negara) cukup tinggi.

Pelamar prioritas untuk fase pertama mencakup Guru Prioritas dan D-IV Bidang Pendidik Tahun 2024, mantan Tenaga Honorer Kategori II (THK-II).

Namun, pemerintah kini masih berfokus untuk penyelesaian seleksi CASN 2024, baik untuk formasi CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Formasi PPPK dialokasikan sebagai upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

Proses pendaftaran untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 resmi dibuka pada 1 Oktober 2024.

Pembukaan seleksi PPPK tersebut berdekatan dengan berakhirnya waktu pendaftaran CPNS 2024.

Adapun pengadaan PPPK yang diprioritaskan antara lain Pelamar prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023).

BKN juga memerlukan waktu lebih untuk bisa merekrut para tenaga honorer yang belum terdata.

PPPK guru pada kebutuhan umum, yang semula tanggal 30 September s.d 9 Oktober 2023 menjadi 4 hingga 9 Oktober 2023.

Kemendagri membuka pendaftaran untuk seleksi CPNS dan PPPK 2023.

Kriteria pelamar pada kebutuhan khusus yakni pelamar prioritas, eks tenaga honorer kategori II dan guru non aparatur Sipil Negara (Non ASN) di sekolah negeri.

Sejumlah instansi pemerintah daerah telah mengumumkan formasi kebutuhan PPPK dalam Seleksi CPNS 2023.

Syarat pendaftaran SSCASN menjadi faktor penting bagi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berencana mendaftar melalui portal resmi pada tahun 2026.

Pemerintah Kota Mataram mengajukan 200 Formasi CASN Mataram 2026 ke KemenPAN RB, dengan mayoritas untuk CPNS pelamar umum. Simak rincian dan alasan di balik usulan ini!

Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk menjaga Belanja Pegawai APBD tetap di bawah 30 persen demi kesehatan fiskal daerah, dengan berbagai strategi penyesuaian yang diterapkan.

Berita palsu mengenai CPNS banyak tersebar di media sosial, termasuk klaim mengenai tautan pendaftaran CPNS untuk Kementerian Imigrasi.

Karena adanya keterbatasan fiskal, pemerintah perlu mempertimbangkan proporsi antara jumlah ASN/PNS baru hingga mereka yang mendekati masa pensiun.

Sejumlah opsi tengah dikaji, termasuk kebutuhan formasi di berbagai instansi serta penyesuaian dengan kondisi fiskal dan prioritas pembangunan nasional.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

DPR meminta pemerintah daerah tetap memenuhi kewajibannya terhadap para pegawai.

Proses transisi dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawai.

Mendagri juga memaparkan sejumlah strategi guna menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen.

Mendagri menjelaskan, salah satu isu yang banyak menjadi perhatian daerah berkaitan dengan ketentuan belanja pegawai.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mendesak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk segera mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Bengkulu, paling lambat Senin mend