Tarif Royalti Musisi Indonesia di Platform Digital Masih Minim, Begini Strategi Menteri Hukum untuk Mengatasinya

Pemerintah Indonesia menginisiasi langkah strategis dengan mendesak organisasi internasional menetapkan standar global untuk tata kelola royalti musik, demi memastikan transparansi dan akuntabilitas distribusi royalti digital yang adil bagi para kreator.

Indonesia menyerukan standardisasi global dalam tata kelola royalti musik dan lagu, mendorong transparansi dan akuntabilitas di tengah eksploitasi karya digital yang kian masif.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyoroti ketimpangan royalti digital di platform ASEAN. Dengan potensi pasar 700 juta jiwa, distribusi pendapatan bagi pencipta karya masih jauh dari kata adil.

Menkumham Supratman Andi Agtas menyoroti belum akuratnya sistem **Distribusi Royalti Digital** bagi kreator di tengah pesatnya digitalisasi, mendorong Indonesia menginisiasi langkah strategis global untuk keadilan.

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menjajaki kolaborasi strategis dengan platform musik digital seperti Spotify, bertujuan memperkuat ekosistem musik Indonesia dan meningkatkan daya saing global.

Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan industri kreatif dunia yang kini bernilai lebih dari USD 2,3 triliun per tahun.

Menkumham Supratman Andi Agtas mendesak ASIRI untuk mendaftarkan kodifikasi lagu ke PDLM, memastikan perlindungan hak cipta musisi Indonesia di tengah tantangan digital dan pembajakan.

Spotify mendukung usulan pemerintah, dalam hal ini Kemenkum, dalam tata kelola royalti.

Menteri Hukum menyebut, musik bukan sekadar hiburan di ruang publik, tetapi juga karya yang memiliki nilai ekonomi dan pantas dihargai.

Indonesia memperkenalkan Protokol Jakarta, sebuah inisiatif ambisius untuk memastikan keadilan royalti bagi para kreator dari platform digital global. Bagaimana langkah ini bisa mengubah lanskap industri kreatif?

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memperkenalkan gagasan Protokol Jakarta di forum ASEAN. Inisiatif ini bertujuan memastikan keadilan royalti dari platform global untuk kekayaan intelektual, sebuah langkah penting bagi para pencipta.

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) harus transparan dalam pengelolaan royalti musik.

Ari Bias mengaku banyak penyanyi yang merespons imbauannya, namun Agnez Mo tidak memberikan tanggapan.

Meskipun peraturan yang berlaku sudah lengkap dan mengikat, tetap saja terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dihadapi.

All I Want for Christmas is You milik Mariah Carey jadi salah satu lagu yang selalu diputar saat Natal.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memastikan sistem Distribusi Royalti LMKN berbasis data penggunaan lagu akan berjalan paralel dengan skema Unlogged Performance Allocation (UPA) mulai Juni 2026, menjamin transparansi dan keadilan bagi para pemeg

Kantor Wilayah Kemenkum NTT memperkuat pengawasan kekayaan intelektual Sumba Barat, menyasar pelaku usaha dan instansi terkait. Upaya ini bertujuan mencegah tindak pidana serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkumham Babel) gencar mengedukasi perlindungan Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang paten dan royalti musik, guna meningkatkan kesadaran di kalangan akademis

Pakar hukum UGM, Laurensia Andrini, menyoroti transparansi royalti dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) sebagai tantangan krusial bagi industri musik di era digital, memicu pertanyaan tentang keadilan bagi musisi.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) dalam memperjuangkan hak royalti musik, demi ekosistem musik yang sehat dan adil.

Komisioner LMKN menegaskan penggunaan musik berhak cipta untuk live streaming di media sosial seperti TikTok dan YouTube kini diwajibkan membayar royalti. Bagaimana mekanismenya?