LMKN

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memastikan sistem Distribusi Royalti LMKN berbasis data penggunaan lagu akan berjalan paralel dengan skema Unlogged Performance Allocation (UPA) mulai Juni 2026, menjamin transparansi dan keadilan bagi para pemeg

Kanwil Kemenkum Lampung gencar edukasi royalti hak cipta kepada pelaku usaha hiburan di Bandarlampung. Ini bertujuan meningkatkan kepatuhan hukum dan melindungi karya kreatif.

Untuk pengguna yang menyerahkan data, royalti akan dibagikan langsung sesuai penggunaan.

Pakar hukum UGM, Laurensia Andrini, menyoroti transparansi royalti dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) sebagai tantangan krusial bagi industri musik di era digital, memicu pertanyaan tentang keadilan bagi musisi.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menegaskan kewajiban royalti platform digital seperti TikTok, YouTube, dan Spotify untuk musik berhak cipta, bukan dibebankan kepada kreator, demi ekosistem musik yang adil dan transparan.

Komisioner LMKN menegaskan penggunaan musik berhak cipta untuk live streaming di media sosial seperti TikTok dan YouTube kini diwajibkan membayar royalti. Bagaimana mekanismenya?

Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) diharapkan menjadi fondasi utama dalam pengelolaan royalti musik yang lebih transparan dan adil di Indonesia, menjawab tantangan industri musik.

Kemenkum melalui DJKI tegaskan distribusi royalti musik wajib sesuai aturan, menyusul dugaan penahanan dana oleh LMKN yang dilaporkan ke KPK. Pahami pentingnya transparansi pengelolaan royalti.

Kemenkum Bengkulu berkomitmen memastikan tata kelola royalti musik yang akuntabel dan transparan, demi keadilan bagi para pencipta. Bagaimana sistem baru ini bekerja?

Musikus Once Mekel mendukung penuh penerapan Sistem Royalti Musik Satu Pintu oleh LMKN, menilai kebijakan ini krusial untuk memperkuat kelembagaan dan transparansi industri musik.

Musisi Pongki Barata menyoroti peliknya persoalan distribusi royalti musik menjelang Konferensi Musik Indonesia (KMI) 2025. Apa saja tantangan utama yang harus diurai?

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) meluncurkan sistem digital Inspiration untuk digitalisasi pembayaran royalti musik, memastikan transparansi dan akuntabilitas bagi pencipta dan pengguna komersial. Bagaimana dampaknya?

Pakar hukum UGM Laurensia Andrini menegaskan bahwa royalti lagu adalah hak moral dan ekonomi pencipta. Mengapa banyak musisi belum menerima hak mereka dan apa akar permasalahannya?

LMKN telah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai laporan yang diajukan Yoni Dores terhadap Lesti Kejora terkait dugaan pelanggaran hak cipta.

LMKN menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak yang mungkin timbul akibat keputusan tersebut di kalangan masyarakat.

LMKN mengungkapkan beberapa acara musik besar yang belum menyelesaikan pembayaran royalti.

Piyu dari Padi Reborn mengungkapkan keluhannya mengenai penerimaan royalti yang hanya sebesar Rp125.000 setahun.

Meskipun peraturan yang berlaku sudah lengkap dan mengikat, tetap saja terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dihadapi.