Tahukah Anda? DJP Tegaskan Warisan Bukan Objek PPh, Ahli Waris Bisa Ajukan Bebas Pajak!

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa pajak berkeadilan sebagai respons atas keresahan publik terhadap kenaikan pajak, menekankan objek pajak pada harta produktif dan kebutuhan sekunder.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa warisan tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Simak detail aturan dan cara pengajuan bebas Pajak Warisan di sini!

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluruskan bahwa warisan bukan merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh)."

DPRD Kabupaten Tangerang memastikan tidak ada pembahasan kenaikan PBB Tangerang, hanya pemutakhiran dan penyesuaian NJOP. Apa dampaknya bagi masyarakat?

Jika kebijakan ini benar diterapkan maka sangat memberatkan rakyat Indonesia.

Mufti menyatakan bahwa wacana ini berpotensi menyengsarakan rakyat, karena mereka sudah terbebani dengan berbagai pajak yang ada.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN Asnaedi menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

"Apakah benar tanah warisan akan diambil negara?" tanya Dede.

Pengunggah menyebutkan bahwa dia telah dikenakan PPN 12 persen untuk makanan yang dibelinya.

Terkait faktur pajak, Suryo menyebut tak semua faktur pajak diterbitkan secara insidentil, tetapi juga bisa secara sistematis.

Setiap orang dan entitas juga dilarang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan, atau mengurangkan informasi dari yang seharusnya disampaikan.

Perombakan jabatan yang dilakukan bukan hanya berkaitan dengan angka restitusi pajak. Ini juga sebagai upaya untuk menertibkan pengambilan kebijakan.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa wajib pajak orang pribadi kini dapat memperpanjang pelaporan SPT Pajak hingga satu bulan, berakhir April 2026.

Secara rinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.943.687 SPT.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan kesiapan penuh untuk menerapkan aturan pajak marketplace, namun implementasinya masih menanti keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mempertimbangkan stabilitas ekonomi.

Empat yacht asing di Pantai Marina Jakarta disegel Bea Cukai dan DJP karena dugaan penyalahgunaan fasilitas impor. Simak detail **penyegelan yacht asing** ini dan potensi kerugian negara.

Masa pelaporan SPT kini diperpanjang hingga 30 April, yang menyebabkan munculnya fenomena "joki pajak" di media sosial.

Pemerintah Kabupaten Kudus mencatat Realisasi Pajak Daerah Kudus hingga April 2026 mencapai 30,08 persen dari target. Sektor mana saja yang berkontribusi besar dan mana yang butuh optimalisasi?

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang mengambil tindakan tegas berupa pemasangan stiker terhadap restoran yang menunggak pajak. Ini adalah sanksi administratif bagi penunggak pajak restoran untuk meningkatkan kepatuhan.

Geliat industri hiburan malam di Karawang tak sejalan dengan kepatuhan regulasi. Banyak tempat beroperasi tanpa Izin Hiburan Malam Karawang lengkap, memicu sorotan tajam pemerintah daerah.

Sejumlah tempat hiburan malam (THM) di Karawang diduga beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak, merugikan pendapatan daerah. Satpol PP Karawang akan segera memanggil para pelaku usaha THM Karawang yang melanggar.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp307,5 miliar pada tahun 2026, menunjukkan tren positif di triwulan pertama.

Kemendagri bersama Jasa Raharja memperkuat komitmen mendukung transformasi layanan pajak daerah melalui digitalisasi dan integrasi data demi peningkatan kepatuhan serta efisiensi pemungutan.