LIVE

Heboh Isu Tanah Belum Bersertifikat Bakal Diambil Negara Mulai 2026, Kementerian ATR Beri Penjelasan

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN Asnaedi menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

sertifikat tanah
Heboh Isu Tanah Belum Bersertifikat Bakal Diambil Negara Mulai 2026, Kementerian ATR Beri Penjelasan
Heboh Isu Tanah Belum Bersertifikat Bakal Diambil Negara Mulai 2026, Kementerian ATR Beri Penjelasan (merdeka.com)

Beredar isu di masyarakat, dengan tidak berlakunya girik, verponding dan letter c, tanah yang belum bersertifikat mulai tahun 2026 akan diambil negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membantah tegas isu tersebut.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN Asnaedi menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

"Informasi terkait tanah girik yang tidak didaftarkan hingga 2026 nanti tanahnya akan diambil negara itu tidak benar,” ujar Asnaedi di Jakarta, Selasa (1/7).

Dia menjelaskan sedari dulu, girik, verponding dan bekas hak lama lainnya bukan menjadi alat bukti kepemilikan tanah, namun dapat menjadi petunjuk bahwa di dalam sebidang tanah itu dulunya adanya bekas kepemilikan hak/hak adat.

"Ini seperti yang tertuang di UU Nomor 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mana bekas hak lama seperti girik ini dapat dilakukan pengakuan, penegasan dan konversi sesuai peraturan,” katanya.

Asnaedi kembali menekankan bahwa negara tidak melakukan perampasan tanah, bagi tanah yang masih memiliki girik dan bekas hak lama lainnya.

"Kalau itu giriknya ada, tanahnya ada, dia juga tetap menguasai tanah miliknya, ya enggak ada kaitannya itu diambil oleh negara," ujarnya.

Wajib Didaftarkan Paling Lama 5 Tahun

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dalam Pasal 96, dinyatakan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perorangan, wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Sehubungan dengan itu, jika dihitung sejak terbitnya PP tersebut maka tahun 2026 seharusnya sudah terdaftar semua tanah-tanah bekas milik adat. Asnaedi berharap masyarakat semakin terdorong untuk segera mendaftarkan tanahnya agar memperoleh sertipikat sebagai bukti kepemilikan yang sah dan diakui negara.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan secara menyeluruh.

"Kami harapkan masyarakat tidak perlu khawatir. Justru ini jadi momentum agar masyarakat segera menyertifikatkan tanahnya. Negara hadir untuk memberikan kepastian hukum, bukan mengambil hak masyarakat," katanya.

Untuk bisa mengetahui informasi yang valid terkait kebijakan pertanahan dan pendaftaran tanah, masyarakat dapat mengakses kanal informasi yang telah disediakan oleh Kementerian ATR/BPN.

Beberapa kanal yang dapat diakses antara lain situs web di www.atrbpn.go.id; akun sosial media resmi Kementerian ATR/BPN; dan kanal-kanal pengaduan, termasuk Hotline Pengaduan di nomor 0811-1068-0000.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kabut Putih Masuk ke Rumah Bikin Panik Warga Tuban, Terungkap Penyebabnya

{{caption}}
Daftar 10 Saham Top Gainers Sepekan, Ada BREN, GULA, BBHI hingga CUAN

{{caption}}
Fakta yang Baru Terungkap, Kondisi di Bawah Jalan Lenteng Agung

{{caption}}
Jemaah Haji Ungkap Layanan di Tenda Mina, Ini yang Paling Berkesan

{{caption}}
Bahlil Ingin Bertemu Pencipta Lagu 'Mas Bahlil Ganteng'

{{caption}}
Tinggalkan Paris, Gestur Tak Terduga Prabowo ke Pengawal Prancis Jadi Sorotan

Topik Terkait
{{caption}}
Masyarakat Pemegang Girik Tak Perlu Khawatir, Kementerian ATR/BPN Pastikan Proses Sertifikat Tanah Girik Tetap Bisa Dilakukan

Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat pemilik girik untuk tidak cemas. Proses pengurusan sertifikat tanah girik masih dapat dilakukan, memastikan kepastian hukum hak atas tanah.

Sertifikat Tanah Girik
{{caption}}
Tahukah Kamu? Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah Kini Jadi Prioritas Pemerintah!

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dan Kemenag genjot percepatan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah. Langkah ini penting untuk kepastian hukum dan jaga aset umat.

sertifikasi tanah wakaf
{{caption}}
Menteri Nusron soal Tanah Nganggur 2 Tahun Disita Negara: Bakal Diserahkan ke Bank Tanah

Nusron Wahid mengungkapkan proses penetapan tanah nganggur, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021, memerlukan waktu hingga 587 hari.

Tanah Terlantar
{{caption}}
Istana soal Rencana Ambil Alih Tanah Nganggur 2 Tahun: Supaya Tak Ada Lahan Terlantar

Hasan mengatakan, pengambilalihan tanah terlantar oleh pemerintah menganut prinsip keadilan agraria dan tidak dilakukan sepihak.

Hasan Nasbi
{{caption}}
Klarifikasi Nusron Wahid Usai Heboh 'Negara Bisa Ambil Tanah Bersertifikat Tak Dipakai 2 Tahun'

Nusron Wahid meluruskan isu tanah bersertifikat bakal disita negara jika tak dimanfaatkan selama dua tahun.

Nusron Wahid
{{caption}}
Siap-Siap, Tanah Bersertifikat Tak Dipakai 2 Tahun Bisa Diambil Negara

Tanah itu bakal dikategorikan sebagai tanah terlantar.

Nusron Wahid
{{caption}}
Dicecar Dede Yusuf soal Tanah Warisan Bakal Diambil Negara, Menteri ATR Nusron Wahid: Tidak Betul!

"Apakah benar tanah warisan akan diambil negara?" tanya Dede.

Dede Yusuf
{{caption}}
Rawan Diserobot, 26.000 Bidang Tanah di Sulsel Belum Bersertifkat

Sementara Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebut pihaknya mencatat sekitar 29.000 bidang tanah dengan berbagai persoalan.

berita update
{{caption}}
Kantah Serang Serahkan 130 Sertifikat PTSL 2026, Pacu Target 9.000 Bidang Selesai Semester I

Kantor Pertanahan Kabupaten Serang telah menyerahkan 130 sertifikat perdana program PTSL 2026 kepada masyarakat Desa Labuan, menandai dimulainya upaya mencapai target 9.000 bidang pada semester pertama tahun ini.

atr bpn
{{caption}}
Penyelesaian SHM Transmigran Kalsel: Kementerian Transmigrasi Pastikan Hak Masyarakat Dipulihkan

Penyelesaian masalah ini akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, mediasi di lapangan, serta langkah administratif yang cepat.

hak lahan
{{caption}}
PTSL Temanggung 2026: Kantor Pertanahan Targetkan 500 Hektare Tanah Terpetakan

Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung bersiap mencapai target ambisius pemetaan 500 hektare bidang tanah dan penerbitan 10.998 sertifikat melalui program PTSL Temanggung 2026, memastikan tertib administrasi pertanahan. Simak strategi pelaksanaannya!

administrasi pertanahan
{{caption}}
BPN NTT Targetkan 15.800 Sertifikat Redistribusi Tanah pada 2026, Perkuat Reforma Agraria

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTT menargetkan penerbitan 15.800 sertifikat Redistribusi Tanah pada 2026, sebuah langkah strategis untuk memperkuat reforma agraria dan kepastian hukum tanah bagi masyarakat.

bpn ntt
{{caption}}
Seskab Teddy Terima Menteri ATR Nusron Wahid, Fokus Sertifikat Tanah Korban Bencana dan Penertiban HGU

Pertemuan kedua pejabat negara itu membahas sejumlah isu strategis, terutama di bidang agraria dan tata ruang.

nusron wahid
{{caption}}
Menteri ATR Tegaskan Kepastian dan Transparansi Kunci Peningkatan Kualitas Layanan Pertanahan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan pentingnya kepastian dan transparansi waktu dalam peningkatan kualitas layanan pertanahan, demi kepuasan masyarakat.

jakarta
{{caption}}
Kemendagri Desak Percepatan Penetapan Batas Desa, Cegah Konflik dan Beri Kepastian Hukum

Kementerian Dalam Negeri mendesak pemerintah daerah mempercepat Penetapan Batas Desa untuk kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik, mengingat baru 14,4% yang tuntas.

administrasi desa
{{caption}}
Mafia Tanah Sulit Diberantas, Menteri ATR Nusron Wahid: Sampai Kiamat Kurang 2 Hari Masih Ada

Nusron menyebut bahwa untuk melawan mafia tanah perlu memperkuat internal BPN.

berita update
{{caption}}
Menteri ATR Siapkan 920 Ribu Hektare Lahan untuk Dukung Pengembangan Etanol Nasional

Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi 920 ribu hektare lahan guna mendukung pengembangan etanol 10 persen (E10) di Indonesia, mendekati target 1 juta hektare untuk produksi bahan bakar nabati.

atr bpn
{{caption}}
Lantik 840 Pejabat Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron: Jangan Manfaatkan Jabatan untuk Kesombongan

Nusron mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

berita update
{{caption}}
Tahun 2028, Kementerian ATR Targetkan Layanan Pertanahan Digital Sepenuhnya: Siap Terapkan Blockchain!

Kementerian ATR/BPN menargetkan Layanan Pertanahan Digital sepenuhnya pada 2028, mengintegrasikan blockchain dan AI untuk efisiensi serta keamanan. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

ai pertanahan