Realisasi PAD Bantul Capai Rp608,9 Miliar, Sektor Pariwisata Jadi Penyumbang Terbesar!

Hingga 24 Oktober 2025, Realisasi PAD Bantul telah menembus angka Rp608,9 miliar, mendekati target tahunan Rp773 miliar. Akankah Bantul melampaui target pendapatan daerahnya?

Pemerintah Kabupaten Bantul menunjukkan progres positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Hingga tanggal 24 Oktober 2025, Realisasi PAD Bantul tercatat mencapai Rp608,9 miliar. Angka ini mendekati target yang ditetapkan sebesar Rp773 miliar untuk satu tahun anggaran.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul, Istirul Widilastuti, mengungkapkan optimisme. Pencapaian ini menunjukkan kinerja berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terus berupaya. Beberapa di antaranya bahkan sudah melampaui target pendapatan yang telah ditentukan.

Meskipun ada beberapa OPD yang masih berjuang, BPKPAD Bantul tetap yakin. Mereka optimistis dapat mencapai atau bahkan melampaui target Realisasi PAD Bantul. Sektor pariwisata menjadi salah satu penopang utama pendapatan daerah ini.

Kinerja Gemilang OPD Melampaui Target Pendapatan

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul telah menunjukkan performa luar biasa. Mereka berhasil melampaui target pendapatan yang ditetapkan hingga periode 24 Oktober 2025. Hal ini menjadi indikator positif bagi Realisasi PAD Bantul secara keseluruhan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul termasuk dalam daftar ini. Pencapaian mereka berkontribusi signifikan terhadap total pendapatan daerah. Upaya kolektif ini memperkuat fondasi keuangan Bantul.

Disnakertrans Bantul menjadi contoh nyata keberhasilan dengan pencapaian impresif. Istirul Widilastuti menyatakan, "Kalau yang Disnakertrans itu dari target sekitar Rp400 juta sudah terealisasi sekitar Rp600 jutaan. Jadi sudah mencapai 150 persen dari target, pendapatan itu di antaranya berasal dari retribusi tenaga kerja asing yang disetorkan perusahaan."

Pendapatan Disnakertrans sebagian besar berasal dari retribusi tenaga kerja asing. Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyetorkan retribusi ini. Kontribusi ini menunjukkan potensi pendapatan dari sektor non-pajak yang efektif.

Sektor Pariwisata dan Upaya Peningkatan Pendapatan Lainnya

Di sisi lain, beberapa OPD masih terus menggenjot pendapatan daerah untuk mencapai target. Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pariwisata menjadi fokus utama dalam upaya ini. Mereka memiliki peran strategis dalam peningkatan Realisasi PAD Bantul.

Dinas Pariwisata, khususnya, berkontribusi besar melalui penarikan retribusi masuk kawasan wisata. Meskipun masih sedikit di bawah target, optimisme tetap tinggi. Istirul Widilastuti menyatakan, "Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan kurang sedikit, tapi kita optimistis bisa sesuai bahkan bisa melampaui target. Karena memang ada beberapa kendala, faktornya banyak misalnya adanya jalur lintas selatan atau kemungkinan pengunjung yang turun."

Namun demikian, sektor pariwisata Bantul tetap menjadi salah satu potensi pendapatan terbesar. Dengan objek wisata yang beragam, Bantul menjadi tujuan utama wisatawan. Istirul menambahkan, "Kalau pendapatan yang miliaran itu sektor pariwisata, dan realisasi PAD dari Dinas Pariwisata yang masuk ke kami sudah sebesar Rp21,8 miliar."

Angka ini menegaskan pentingnya sektor pariwisata bagi keuangan daerah. Upaya terus dilakukan untuk mengatasi kendala dan memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor ini.

Proyeksi APBD dan Tantangan Pengurangan Dana Transfer

Target Realisasi PAD Bantul yang tercantum dalam APBD bersifat proyeksi. Angka ini bisa saja tercapai atau tidak, karena merupakan satu kesatuan dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Namun, harapan besar tetap tertuju pada pencapaian target tersebut.

Istirul Widilastuti menjelaskan bahwa APBD adalah angka prediksi. "Jadi hanya angka angka prediksi kalau APBD itu sebenarnya, kalau harapan kami prediksi kita itu tidak meleset, toh kalau ada meleset pasti ada alasan yang jelas harus kita sampaikan," ujarnya.

Tantangan lain yang dihadapi adalah pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat. APBD Bantul Tahun 2026 diperkirakan mengalami pengurangan signifikan sebesar Rp156 miliar. Angka ini cukup besar dan berpotensi berdampak pada kegiatan serta program daerah.

Meskipun demikian, Bantul tidak sendirian dalam menghadapi situasi ini. "Tetapi Bantul tidak sendirian, karena di kabupaten/kota lain juga sama porsinya. Cuma strategi pemecahan itu akan berbeda beda antara kabupaten satu dengan yang lain. Nah, kita masih proses panjang di APBD, nanti coba kita lihat perkembangan dan situasi seperti apa," tutup Istirul.

Sumber: AntaraNews