PAD Kota Bandung 2025 Lampaui Target, Tembus Rp3 Triliun

Pemerintah Kota Bandung berhasil mencatatkan realisasi PAD Kota Bandung tahun 2025 melampaui target, mencapai Rp3 triliun berkat kontribusi pajak daerah dan aktivitas ekonomi yang membaik.

Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 berhasil mencapai Rp3 triliun. Angka ini secara signifikan melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni sebesar Rp2,6 triliun. Capaian positif ini menunjukkan kinerja keuangan daerah yang kuat dan efektif dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung, Gun Gun Sumaryana, menjelaskan bahwa kontribusi terbesar PAD 2025 berasal dari beberapa sektor pajak utama. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi pilar utama peningkatan pendapatan ini. Selain itu, Pajak Restoran dan Hotel juga memberikan sumbangan yang cukup besar.

Peningkatan PAD tersebut sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi di Kota Bandung sepanjang tahun 2025. Berbagai kegiatan yang digelar oleh pemerintah daerah berdampak positif terhadap sektor jasa, khususnya restoran, hotel, dan hiburan, yang pada gilirannya turut mendongkrak penerimaan pajak.

Kontribusi Pajak Utama Dorong Kenaikan PAD Kota Bandung

Realisasi PAD Kota Bandung pada tahun 2025 yang mencapai Rp3 triliun didominasi oleh penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Gun Gun Sumaryana menegaskan bahwa ketiga jenis pajak ini menjadi penyumbang terbesar dalam pencapaian target. Keberhasilan ini mencerminkan kepatuhan wajib pajak serta efektivitas pengelolaan pajak daerah.

Sektor jasa juga menunjukkan performa yang menggembirakan dengan peningkatan signifikan pada Pajak Restoran dan Hotel. Realisasi Pajak Restoran pada 2025 tercatat sebesar Rp434 miliar, meningkat dari Rp398 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, Pajak Hiburan juga mengalami kenaikan dari Rp67 miliar pada 2024 menjadi Rp78 miliar pada 2025. Angka-angka ini mengindikasikan pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata serta gaya hidup di Kota Bandung.

Selain itu, pelimpahan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari pemerintah provinsi turut memperkuat struktur PAD Kota Bandung. PKB menyumbang sekitar Rp578 miliar, sedangkan BBNKB mencapai sekitar Rp199 miliar. Dukungan dari pemerintah provinsi ini menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan pendapatan daerah.

Optimisme Pemkot Bandung Sambut Target PAD 2026

Atas capaian positif di tahun 2025, Pemerintah Kota Bandung optimistis bahwa tren kenaikan PAD akan berlanjut dan mampu melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2026. Target PAD tahun 2026 dipatok lebih tinggi, yakni sebesar Rp3,6 triliun, menunjukkan ambisi Pemkot Bandung dalam mengelola keuangan daerah secara mandiri.

Gun Gun Sumaryana menjelaskan bahwa Pemkot Bandung tetap mengandalkan PBB dan BPHTB sebagai sumber pendapatan utama untuk tahun 2026, dengan target masing-masing Rp700 miliar. Sementara itu, PKB dan BBNKB secara gabungan ditargetkan sekitar Rp800 miliar. Strategi ini menunjukkan fokus pada sumber-sumber pajak yang terbukti stabil dan memiliki potensi pertumbuhan.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyoroti bahwa capaian PAD 2025 merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pelaku usaha. Ia sangat optimistis target PAD 2026 dapat terealisasi dengan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi dianggap sebagai kunci utama dalam mencapai keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga Kota Bandung.

Sumber: AntaraNews