Premanisme Turun, Pemerintah Jamin Investasi di Indonesia Aman
Pemerintah secara serius telah membasmi praktik premanisme yang selama ini dikenal memungut biaya ilegal.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyatakan bahwa kasus premanisme yang mengganggu investor telah mengalami penurunan signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
“Setiap minggu teman-teman Kapolda melaporkan bahwa kondisinya sudah jauh menurun,” ujar Todotua dilansir dari Antara, Kamis (19/6).
Todotua menegaskan bahwa pemerintah secara serius telah membasmi praktik premanisme yang selama ini dikenal memungut biaya ilegal dan berpotensi mencederai iklim investasi nasional.
Menurutnya, isu keamanan, termasuk pungutan liar dan perizinan ilegal, selalu menjadi topik utama dalam setiap road show pemerintah yang bertemu dengan investor baik dalam maupun luar negeri.
Salah satu kasus besar yang sedang ditangani adalah dugaan pemalakan proyek pembangunan pabrik Chandra Asri Alkali (CAA) senilai Rp 5 triliun, yang melibatkan Kadin Cilegon dan beberapa ormas. Todotua memastikan kasus tersebut kini memasuki tahap proses hukum dan situasi di lokasi sudah relatif kondusif.
Pemerintah menekankan bahwa laporan terkait premanisme akan ditindaklanjuti secara cepat. Todotua menyoroti bahwa biaya ilegal semacam ini dapat menambah beban investasi hingga 15–20 persen, yang dikhawatirkan dapat membuat investor mengurungkan niat menanam modal di Indonesia.
Proyek CAA sendiri merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional dalam RPJMN 2025–2029 (Perpres No. 12/2025). Pembangunan ini mendukung hilirisasi petrokimia dengan potensi ekspor mencapai Rp 35–40 triliun hingga 2040.
Realisasi Investasi
Data BKPM menunjukkan realisasi investasi di Provinsi Banten pada Triwulan I 2025 mencapai Rp 31,1 triliun, dengan tiga sektor utama penyumbang, yaitu:
- Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran: Rp 4,8 triliun
- Industri logam dasar dan barang logam: Rp 4,1 triliun
- Industri kimia dan farmasi: Rp 3,7 triliun