LIVE

Prabowo Mau Tambah Jumlah Kementerian, Bagaimana Nasib PNSnya?

Kementerian PAN-RB masih tunggu keputusan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk penambahan kementerian menjadi 44.

menpanrb
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas (@ 2024 merdeka.com)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) tengah menunggu arahan dari presiden terpilih, Prabowo Subianto terkait pengaturan aparatur sipil negara (ASN) untuk 44 kementerian baru.

"Pokoknya segala hal yang diputuskan oleh presiden terpilih, Kementerian PANRB menyiapkan berbagai exercise dan terkait dengan kebutuhan yang diperlukan," ujar Menpan RB Abdullah Azwar Anas selepas acara SAKIP Award 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (2/10).

Setelahnya, Anas mengatakan, Kementerian PANRB akan menyiapkan pengadaan ASN di kementerian baru tersebut untuk berbagai kelas jabatan.

"Kalau sudah diputuskan oleh pemerintah, kita sudah menyiapkan. Termasuk kelas jabatan, proses-proses pengisian dan lain-lain. Kemenpan RB mengikuti keputusan pemerintah untuk menyiapkan itu semua secara profesional," ungkapnya.

Adapun Kementerian PANRB sendiri sebenarnya telah melakukan koordinasi dan harmonisasi terkait pengelolaan anggaran untuk kementerian/lembaga baru, bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono.

Namun, Anas belum mau membocorkan apa isi pembahasan bersama keponakan Prabowo tersebut. "Setelah diumumkan nanti baru saya komunikasikan," ucap dia singkat.

Isunya, kabinet Prabowo-Gibran bakal menambah jumlah kementerian dari 34 kementerian menjadi 44 kementerian. Menanggapi rencana itu, Ketua Banggar DPR RI periode 2019-2024, MH Said Abdullah menyebut, penambahan jumlah kementerian akan secara otomatis juga menambah jumlah komisi di DPR RI.

"Kalau untuk kementerian bertambah, sesuai dengan kebutuhan Bapak Presiden terpilih yang dilantik 20 Oktober nanti, kebutuhannya, katakanlah 40, 44, atau bahkan 45, maka dengan sendirinya Komisi juga akan bertambah," kata Said Abdullah kepada awak media di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Selasa (1/10) kemarin.

Anggaran Akan Naik Rp7 Miliar Per Tahun


Dalam hitung-hitungannya, jika kementerian kabinet Prabowo bertambah menjadi 44 maka jumlah komisi di DPR akan bertambah dari 11 menjadi 13 komisi. Saat ini, DPR RI masih menunggu keluarnya nomenklatur kementerian kabinet Prabowo-Gibran.

"Katakanlah Komisi 1, mereka mitranya sampai 17, kalau sudah tidak punya kemampuan, oleh itu kita kurangi, begitu juga komisi lain kita kurangi, kita sisir, kita pindahkan ke 12 dan 13, sambil menunggu nomenklatur atau STOK Kementerian baru dari presiden terpilih," beber dia.

Diakuinya, penambahan komisi ini berdampak terhadap kenaikan anggaran DPR RI. Dia memprediksi anggaran DPR RI naik sekitar Rp 7 miliar per tahun.

"Walaupun tambahan 2 komisi itu, penambahan anggarannya tidak lebih dari Rp 3-4 miliar saja. Karena kan jumlah anggotanya tetap, hanya pimpinannya saja yang nambah. Itu tidak lebih kami hitung maksimal hanya Rp 7 miliar per tahun," ucapnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yunita Amalia
Editor Yunita Amalia
Y
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Mantan Gubernur Lampung Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

{{caption}}
Buruh Rayakan May Day 2026 di Monas, Presiden Prabowo hingga Serikat Buruh Bakal Hadir

{{caption}}
PSG vs Bayern: Lini Pertahanan Jadi Sorotan, Seperti Gol Anak Sekolah

{{caption}}
Dirut KAI soal Perlintasan Kereta Dikuasai Ormas: Tak Penuhi Standar, Kami Tutup!

{{caption}}
PSG Vs Bayern, Laga Megah yang Dinodai Selebrasi Kelewat Batas Les Parisiens

{{caption}}
Top 3 Tekno: Doa Warganet untuk Korban Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Jadi Sorotan

Topik Terkait
{{caption}}
Puan Bakal Umumkan Pimpinan AKD DPR Usai Pelantikan Presiden

Pembentukan resmi AKD juga akan menunggu nomenklatur kementerian pada kabinet Prabowo.

Berita Puan Maharani
{{caption}}
Bocoran 46 Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran, Ada Kementerian 'Baru Rasa Lama'

Terlihat ada sejumlah kementerian yang baru di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Rencana 13 Komisi di DPR, Said Abdullah: Tunggu Jumlah Kementerian yang Diinginkan Prabowo

Pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, disebut-sebut akan berisikan 44 kementerian. Jauh lebih banyak dari jumlah kementerian pada pemerintahan sebel

Berita Said Abdullah
{{caption}}
MenPAN Anas: Pengadaan PNS untuk Kementerian Baru Tunggu Arahan Prabowo

Anas mengatakan, Kementerian PAN-RB akan menyiapkan pengadaan ASN di kementerian baru tersebut untuk berbagai kelas jabatan.

Kemenpan RB
{{caption}}
Dasco Sebut Salah Satu Komisi di DPR akan Dipecah: Terlalu Banyak Mitranya

Namun, Dasco belum menyebut komisi apa di DPR yang kini memiliki banyak mitra kerja dengan pemerintah.

Sufmi Dasco Ahmad
{{caption}}
VIDEO: Nada Tinggi Jokowi Ditanya Kabinet Prabowo-Gibran "Tanyakan ke Presiden Terpilih!"

Presiden Jokowi menegaskan agar meminta penjelasan langsung pada Prabowo Subianto

Presiden Jokowi
{{caption}}
Gerindra Sebut Penambahan Kementerian Difinalisasi Sebelum Pelantikan Prabowo-Gibran

Prabowo dan Gibran dijadwalkan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober.

Gerindra
{{caption}}
Prabowo Dikabarkan Bentuk 44 Kementerian, Jokowi: Kok Tanya Saya

Jokowi menanggapi wacana Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang dikabarkan bakal membentuk 44 kementerian

Jokowi
{{caption}}
Prabowo-Gibran Bakal Punya 44 Kementerian, Pengamat: Anggaran Habis Buat Gaji Menteri hingga Rawan Korupsi

Pengamat menilai menilai jumlah kementerian di kabinet Prabowo Subianto nanti dianggap terlalu besar dan tidak ada jaminan akan bekerja secara efektif.

Prabowo-Gibran
{{caption}}
Puan: Wacana Penambahan Kementerian, Tentu Saja Ada Penambahan Komisi juga di DPR RI

Adapun pada periode 2019-2024, DPR RI mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan mitra kerja masing-masing.

Puan Maharani
{{caption}}
UU Kementerian Negara Disahkan, Prabowo Bebas Tambah Kementerian Tanpa Batasan

Kementerian bisa dibentuk berdasarkan kebutuhan presiden.

RUU Kementerian Negara
{{caption}}
Kabinet 2024-2029 Terdiri dari 44 Menteri, Ini Tanggapan Said Abdullah

Menurut Said, mengenai jumlah kementerian merupakan hak dari Presiden yang dalam posisi ini sebagai pimpinan kabinet.

Said Abdullah
{{caption}}
Pemerintah Resmi Terapkan Kebijakan WFH ASN Jumat, Ini Alasan Menko Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan di balik penetapan hari Jumat sebagai hari WFH ASN, mulai berlaku 1 April 2026.

airlangga hartarto
{{caption}}
Fakta Menarik: 11 Polda dan 22 Polres Punya Satres PPA-PPO, MenPANRB Pastikan Layanan Publik Terbaik untuk Perempuan dan Anak

MenPANRB Rini Widyantini berkomitmen memastikan layanan publik terbaik bagi perempuan dan anak, didukung pembentukan Satres PPA-PPO di kepolisian. Apa saja langkah konkretnya?

keadilan restoratif
{{caption}}
Bertemu Menpora Erick, Menteri PANRB Soroti Capaian dan PR Kemenpora

Capaian Reformasi Birokrasi (RB) dan akuntabilitas kinerja di Kemenpora sepanjang 2024 menunjukkan perkembangan positif.

berita update
{{caption}}
MenPANRB Ungkap Strategi Perkuat Ketahanan Digital Nasional: Siapkan Governance 5.0 Hadapi Tantangan Masa Depan

Pemerintah telah menyusun strategi komprehensif untuk memperkuat ketahanan digital nasional, menghadapi tantangan era digital, termasuk ancaman siber dan literasi ASN. Apa saja langkahnya?

ai
{{caption}}
DPR Pertanyakan Potensi Karier dan Kesehatan Mental PNS

Zulfikar menilai, baru soal fleksibilitas kerja yang kini mulai diterapkan di lingkup ASN.

cpns
{{caption}}
Sekolah Kedinasan 2025 Bakal Dibuka, Pemerintah Siapkan 3.252 Formasi Nasional

Pendaftaran dilakukan pada 29 Juni sampai dengan 18 Juli 2025, serta dibarengi dengan seleksi administrasi hingga 21 Juli 2025.

berita update
{{caption}}
Indonesia dan Rusia Jajaki Kerja Sama Perkuat Transformasi Digital Pemerintahan

Indonesia dan Rusia tengah menjajaki kerja sama strategis untuk memperkuat inisiatif transformasi digital pemerintahan, bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola yang efektif. Kolaborasi ini membuka peluang besar dalam pertukaran keahlian da

indonesia rusia
{{caption}}
WFH di Kompleks Parlemen Sukses, KemenPANRB Dorong Efisiensi Energi Nasional

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyatakan kebijakan WFH di Kompleks Parlemen berhasil dilaksanakan, menunjukkan komitmen efisiensi energi dan mendukung program KemenPANRB untuk transformasi manajemen ASN.

asn
{{caption}}
Pemerintah Perketat Pengawasan ASN WFH Setiap Jumat, Jamin Kinerja Tetap Optimal

Kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat telah resmi berlaku. Pemerintah memastikan pengawasan ketat berbasis kinerja digital untuk menjaga produktivitas dan akuntabilitas ASN.

akuntabilitas asn
{{caption}}
Presiden Lantik Andi Rahadian sebagai Dubes RI untuk Oman dan Yaman, Perkuat Diplomasi Timur Tengah

Andi Rahadian resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Duta Besar RI untuk Oman dan Yaman. Penugasan ini diharapkan memperkuat hubungan bilateral serta perlindungan WNI di kawasan strategis Timur Tengah.

andi rahadian
{{caption}}
Pemerintah Genjot Persiapan SDM Dukung Program Quick Win Prabowo

Pemerintah Indonesia serius menggenjot persiapan sumber daya manusia (SDM) untuk menyukseskan Program Quick Win Prabowo, memastikan koordinasi dan pengawasan ketat demi implementasi efektif.

kebijakan adaptif
{{caption}}
Pemkab Sleman Tingkatkan Efisiensi Energi dan Transformasi Budaya Kerja ASN

Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen menindaklanjuti edaran Kemendagri dan KemenPANRB untuk mengintensifkan efisiensi energi serta transformasi budaya kerja ASN, memastikan pelayanan publik tetap prima.

asn