Fakta Menarik: 11 Polda dan 22 Polres Punya Satres PPA-PPO, MenPANRB Pastikan Layanan Publik Terbaik untuk Perempuan dan Anak

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini baru-baru ini menegaskan komitmen kuatnya.

Ia memastikan layanan publik terbaik bagi kelompok perempuan dan anak di seluruh Indonesia. Penegasan ini disampaikan saat inspeksi di Polrestabes Semarang pada Kamis lalu.

Inspeksi tersebut secara khusus menyoroti Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Satres PPA-PPO).

Unit ini merupakan inisiatif penting yang dibentuk di lingkungan kepolisian. Tujuannya adalah memperkuat upaya perlindungan dan penegakan hukum.

Komitmen ini merupakan bagian dari sinergi antara Kementerian PANRB, Polri, dan Kementerian PPPA. Mereka berkolaborasi untuk menjaga masyarakat dari perdagangan orang. Selain itu, mereka juga melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan.

Kementerian PANRB telah menyetujui pembentukan unit organisasi pelaksana PPA dan PPO di lingkup Polri, termasuk di Polrestabes Semarang. Inisiatif ini menjadi langkah krusial untuk memperkuat sistem penegakan hukum yang profesional, cepat, dan berkeadilan.

Menteri Rini menyebutkan bahwa telah dibentuk Direktorat Reserse PPA-PPO pada 11 polda dan Satres PPA-PPO pada 22 polres.

Pembentukan ini merupakan peningkatan signifikan atas unit yang sebelumnya melaksanakan fungsi tindak kekerasan terhadap anak, perempuan, dan kelompok rentan, serta fungsi perlindungan khusus.

Langkah transformasi kelembagaan ini mencerminkan adaptasi pemerintah terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat.

Ini menunjukkan bahwa kehadiran negara tidak diukur dari banyaknya aturan, tetapi dari perlindungan yang benar-benar dirasakan oleh rakyatnya.

Dalam memberikan pelayanan terhadap kasus kekerasan pada anak dan perempuan serta perdagangan orang, Menteri Rini mendorong jajaran Polrestabes Semarang untuk tidak hanya mengutamakan penegakan hukum. Ia menekankan pentingnya memberikan pendekatan yang ramah korban.

Oleh karenanya, aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan yang tepat dan koordinasi yang kuat. Koordinasi ini harus terjalin mulai dari tahap pelaporan hingga pendampingan korban secara menyeluruh.

“Apa yang sudah dilakukan oleh Polrestabes ini adalah salah satu bagian daripada birokrasi yang harus turun ke masyarakat dan mendekatkan diri kepada masyarakat,” kata Menteri Rini.

Ia menambahkan, “Kita memastikan bahwa tata kelola pemerintah itu tidak boleh hanya selesai dibalik meja saja, tetapi harus betul-betul bisa termanfaatkan di masyarakat.”

Menteri Rini juga menyampaikan bahwa Satreskrim PPA-PPO diisi dengan SDM yang kompeten dan profesional. Mereka memiliki orientasi inklusif, mampu mendekatkan diri pada kelompok rentan, memperlakukan korban dengan bermartabat, dan memastikan layanan tidak diskriminatif.

Menteri Rini mendukung dan mengapresiasi langkah Polrestabes Semarang yang berkomitmen memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak. Upaya pemberantasan perdagangan orang juga menjadi fokus utama yang diapresiasi.

“Semoga keberadaan Satres PPA-PPO di Polrestabes Semarang dapat menjadi contoh baik di daerah lain sebagai bentuk nyata komitmen negara hadir untuk melindungi warganya,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, MenPANRB didampingi oleh Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Syahduddi.

Mereka juga meninjau pelayanan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan.

Sumber: AntaraNews