Gerindra Sebut Penambahan Kementerian Difinalisasi Sebelum Pelantikan Prabowo-Gibran

Presiden ingin menunjukkan bahwa ia memegang kendali penuh terhadap kekuasaan eksekutif yang dapat mengevaluasi kinerja dan performa para pembantu presiden.

Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih hari ini, 17 September 2025.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam UU sebelumnya, Presiden hanya boleh membentuk maksimal 34 kementerian.

Terlihat ada sejumlah kementerian yang baru di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

Pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, disebut-sebut akan berisikan 44 kementerian. Jauh lebih banyak dari jumlah kementerian pada pemerintahan sebel

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan akan ada penambahan jumlah komisi di DPR.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan wacana pembentukan AKD sebagai langkah DPR mengakomodir kemungkinan penambahan kementerian di pemerintahan.

Perombakan perlu dilakukan guna melaksanakan program strategis Prabowo di tahun pertamanya menjabat sebagai Presiden.

Muzani mengungkapkan jumlahnya akan lebih banyak ketimbang pemerintahan sebelumnya, karena fokus ke satu bidang tertentu.

Pengamat menilai menilai jumlah kementerian di kabinet Prabowo Subianto nanti dianggap terlalu besar dan tidak ada jaminan akan bekerja secara efektif.

Kementerian bisa dibentuk berdasarkan kebutuhan presiden.

Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menindak tegas pejabat yang terindikasi menyelewengkan uang rakyat, menegaskan tidak ada toleransi meski ada kedekatan pribadi.

Pimpinan sidang etik, Fikrah Auliurrahman membacakan putusan dan menyatakan memberi teguran keras dan terakhir pada Ahmad Syahri.

Ahmad Syahri tiba ruang sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra, di DPP Gerindra, Jakarta Selatan, didampingi Ketua DPC Gerindra Jember Ahmad Halim.

Menurut Habiburokhman, pemanggilan Syahri dilakukan untuk disidang karena sudah melanggar kode etik.

Baik NasDem maupun Gerindra menyatakan mereka baru mendengar isu tersebut dan tidak ada rencana untuk bergabung.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan bahwa Ketua Umum Surya Paloh menawarkan konsep blok politik, bukan merger atau fusi partai, menanggapi isu NasDem dan Gerindra akan merger.

Diketahui, Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 selama ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu).

Kehadiran para pejabat tersebut dinilai sebagai sinyal dukungan pemerintah terhadap stabilitas pasar modal Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.

Mengutip data RTI, IHSG hari ini dibuka turun menjadi 6.599,21 dari penutupan perdagangan sebelumnya di 6.599,24.

DPR mengajak serikat buruh terlibat dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. UU baru ditargetkan rampung 2026 sesuai putusan MK.

Menurut Dasco, apabila pembahasan Undang-Undang dipaksakan dan terburu-buru, maka berpotensi kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam pandangan mini fraksi, seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap RUU PPRT. Tidak ada satupun fraksi yang menolak.