POPSI Soroti Pentingnya Tata Kelola Perdagangan Sawit untuk Stabilitas Industri Nasional

Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) menekankan pentingnya perbaikan tata kelola perdagangan sawit demi menjaga stabilitas ekosistem industri nasional, menyusul pembentukan PT DSI.

Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) menilai perbaikan regulasi tata kelola perdagangan sawit sangat krusial bagi stabilitas ekosistem industri kelapa sawit nasional. Pernyataan ini muncul menyusul pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) oleh pemerintah. PT DSI didirikan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis nasional, termasuk sawit.

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menegaskan bahwa kebijakan terkait tata niaga sawit harus mempertimbangkan dampaknya. Terutama, dampak tersebut harus diperhatikan bagi petani swadaya yang merupakan pemasok utama bahan baku sawit di Indonesia. POPSI mendukung langkah pemerintah untuk menutup kebocoran devisa negara.

Upaya pemerintah memberantas praktik yang merugikan penerimaan negara, seperti dugaan under-invoicing dalam perdagangan komoditas, juga mendapat dukungan. Mansuetus menyatakan pemahaman POPSI akan pentingnya peningkatan devisa negara. Peningkatan devisa akan memungkinkan lebih banyak program pembangunan untuk kepentingan masyarakat.

Peran PT DSI dan Tujuan Pemerintah dalam Tata Kelola Perdagangan Sawit

PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) memiliki tugas mengelola dan mengawasi transaksi ekspor beberapa komoditas sumber daya alam penting seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferro alloy. Pembentukan DSI merupakan upaya pemerintah untuk menutup potensi kerugian negara yang selama ini terjadi dalam perdagangan ekspor. Kerugian tersebut diduga muncul akibat praktik seperti under-invoicing dan transfer pricing.

Pemerintah berupaya meningkatkan devisa negara melalui perbaikan tata kelola ini. Dengan devisa yang lebih tinggi, diharapkan lebih banyak program pembangunan dapat dijalankan untuk kepentingan masyarakat. POPSI secara prinsip mendukung semangat pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Langkah ini dianggap penting untuk keberlanjutan pembangunan nasional.

Kewaspadaan POPSI terhadap Dampak Kebijakan Tata Kelola Perdagangan Sawit

Meskipun mendukung tujuan pemerintah, POPSI mengingatkan agar setiap kebijakan baru dirancang secara hati-hati. Wacana ekspor satu pintu, misalnya, harus dipertimbangkan dampaknya secara menyeluruh. Hal ini penting agar tidak mengganggu stabilitas ekosistem industri sawit yang melibatkan jutaan petani di seluruh Indonesia. Petani swadaya adalah bagian integral dari rantai pasok sawit nasional.

Mansuetus Darto menekankan perlunya kejelasan regulasi dan tata kelola yang transparan. Pemerintah juga harus melakukan kajian mendalam dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam industri sawit. Kebijakan yang baik memerlukan kepastian regulasi dan jaminan integritas. Perhitungan matang terhadap dampak sosial dan ekonomi di setiap mata rantai industri juga krusial.

Menjaga Stabilitas dan Kesejahteraan Petani Sawit

POPSI juga menyoroti bahwa apabila nantinya DSI memiliki peran aktif dalam mekanisme perdagangan atau ekspor sawit, maka lembaga tersebut juga harus mampu menjaga kelancaran pembayaran. Stabilitas harga juga menjadi prioritas agar tidak menimbulkan gejolak yang merugikan petani. Kesejahteraan petani swadaya harus tetap terjaga di tengah berbagai upaya perbaikan tata kelola yang dilakukan pemerintah.

“Kejelasan dan kepastian regulasi adalah kunci,” ujar Mansuetus. Ia menambahkan bahwa stabilitas ekosistem industri harus menjadi prioritas utama. Dengan demikian, kesejahteraan petani swadaya dapat terus terjamin.

Sumber: AntaraNews