Kemenperin Genjot Akselerasi Sertifikasi ISPO Industri Hilir Sawit Lewat KAN untuk Daya Saing Global

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengambil langkah strategis mempercepat Akselerasi Sertifikasi ISPO Industri Hilir Sawit melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN). Upaya ini bertujuan memperkuat tata kelola berkelanjutan dan meningkatkan daya saing.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) secara aktif mempercepat implementasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada industri hilir kelapa sawit. Langkah ini dilakukan melalui skema akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang diluncurkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Percepatan ini dikonfirmasi pada Sabtu, 11 April 2026, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk industri berkelanjutan.

Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola industri yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing produk kelapa sawit Indonesia di pasar global. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan dukungan penuh terhadap tata kelola industri hilir kelapa sawit yang berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan sektor agro yang menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Dengan luas lahan lebih dari 16 juta hektare dan produksi CPO (minyak sawit mentah) mencapai 51,66 juta ton pada tahun 2025, sektor sawit memiliki peran strategis. Kemenperin berupaya memastikan bahwa produk hilir sawit Indonesia memenuhi standar keberlanjutan internasional. Ini sekaligus memperluas penerimaan produk sawit di pasar internasional yang semakin menuntut transparansi.

Peran Strategis Industri Kelapa Sawit dan Tantangan Global

Industri kelapa sawit merupakan salah satu kontributor utama dalam sektor agro nasional, menunjukkan kinerja positif. Indeks Kepercayaan Industri (IKI) sektor agro pada Maret 2026 masih berada pada fase ekspansi di level 51,86. Ini menandakan optimisme dan pertumbuhan yang berkelanjutan di sektor ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika menyoroti nilai ekspor kelapa sawit dan produk turunannya. Pada tahun 2025, nilai ekspor mencapai 44,65 miliar dolar AS, dengan impor sebesar 1,417 miliar dolar AS. Hal ini mencatatkan surplus neraca perdagangan yang signifikan, yakni 43,23 miliar dolar AS.

Capaian ini menjadi bukti konkret keberhasilan kebijakan hilirisasi dalam meningkatkan nilai tambah sekaligus menciptakan multiplier effect bagi perekonomian. Sektor sawit juga berkontribusi signifikan bagi penyerapan tenaga kerja mencapai 16,5 juta orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Seiring dengan hilirisasi, jumlah produk turunan kelapa sawit meningkat drastis dari 48 jenis pada 2011 menjadi 208 jenis pada 2025. Namun, industri sawit nasional masih menghadapi tantangan besar. Tantangan tersebut terutama terkait tuntutan transparansi, keberlanjutan, dan ketertelusuran di pasar ekspor global.

Regulasi ISPO dan Peran KAN dalam Percepatan Sertifikasi

Untuk menjawab tantangan pasar global, pemerintah telah menerbitkan regulasi penting terkait keberlanjutan. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) menjadi landasan utama. Regulasi ini memastikan praktik berkelanjutan di seluruh rantai pasok.

Selain itu, Kemenperin juga mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 38 Tahun 2025. Permenperin ini secara khusus mengatur Sertifikasi ISPO terhadap industri hilir kelapa sawit. Aturan ini akan berlaku efektif mulai 12 Mei 2026.

Permenperin tersebut akan berlaku wajib untuk Industri Hilir Kelapa Sawit mulai 19 Maret 2027. Plt Dirjen Industri Agro Putu Juli Ardika menjelaskan bahwa masa transisi kurang dari satu tahun. Masa ini digunakan untuk menyiapkan infrastruktur dan instrumen pendukung agar implementasi sertifikasi ISPO sektor hilir berjalan optimal.

Keberhasilan implementasi ISPO di sektor hilir sangat bergantung pada kesiapan regulasi turunan. Ini termasuk skema sertifikasi dan skema akreditasi lembaga sertifikasi yang akan mendukung proses tersebut. Kemenperin mengapresiasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) atas peluncuran skema akreditasi KAN. Skema ini dinilai menjadi instrumen penting dalam percepatan sertifikasi ISPO.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Keberlanjutan Global

Kemenperin menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, serta pelaku industri dalam mendukung implementasi kebijakan ini. Sinergi antara berbagai pihak sangat krusial untuk memastikan keberhasilan program sertifikasi. Ini akan mewujudkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kemenperin menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung penerapan regulasi ini serta percepatan sertifikasi ISPO di sektor hilir kelapa sawit. Dukungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sosialisasi hingga fasilitasi teknis. Tujuannya adalah agar industri dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Sinergi diharapkan menjadi modal utama untuk memastikan kebijakan ISPO sektor hilir berjalan efektif di lapangan. Kolaborasi ini juga bertujuan untuk mewujudkan praktik bisnis yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan dapat ditelusuri (traceable). Ini akan meningkatkan keberterimaan produk kelapa sawit Indonesia di pasar global.

Melalui upaya bersama ini, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai produsen kelapa sawit berkelanjutan. Hal ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga citra positif produk sawit di mata dunia. Ini adalah langkah maju untuk masa depan industri yang lebih baik.

Sumber: AntaraNews