PHK Massal 10.665 Buruh Sritex: Bayang-Bayang Kelam di Mata Ribuan Keluarga

PHK massal di Sritex menimbulkan kesulitan ekonomi, kecemasan, dan potensi perpindahan ke sektor informal bagi ribuan keluarga buruh di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Penutupan permanen PT Sri Rejeki Isman (Sritex) pada 1 Maret 2025 berbarengan tingginya gelombang PHK massal terhadap 10.665 karyawannya. Keputusan ini, yang diawali dengan gugatan pailit dari PT Indo Bharat Rayon dan diputuskan Pengadilan Niaga Semarang, telah menghantam keras kehidupan ribuan keluarga buruh di Sukoharjo dan sekitarnya.

Hilangnya pendapatan utama keluarga ini memicu ketidakpastian ekonomi yang meluas dan menimbulkan berbagai dampak sosial yang signifikan.

Dampak PHK ini terasa langsung pada kehidupan sehari-hari keluarga buruh. Banyak yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan dasar, kini harus berjuang keras untuk sekadar makan dan memenuhi kebutuhan sandang dan papan. Kehilangan penghasilan utama memaksa banyak keluarga untuk mengurangi pengeluaran secara drastis atau bahkan bergantung pada pinjaman online untuk bertahan hidup.

Situasi ini diperparah oleh janji pemerintah sebelumnya yang menyatakan tidak akan terjadi PHK, yang kini telah menimbulkan kekecewaan besar di kalangan pekerja.

"Di Sritex ini berkenang banget. Saya dapet pasangan, dapet anak, sampai sudah sekolah. Udah 20 tahun. Ya banyak kenangan momen sama teman-teman juga banyak. Temen teman biasanya ngumpul terus di rumah," ujar Sri Wiyani, salah satu karyawan.

Ketidakpastian masa depan dan kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga buruh Sritex juga menimbulkan kecemasan dan stres yang tinggi. Laporan media sosial menunjukkan curahan hati para pekerja yang khawatir tentang masa depan anak dan keluarga mereka. Kondisi ini berpotensi berdampak buruk pada kesehatan mental dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Dampak PHK Terhadap Kehidupan Keluarga Buruh

Kesulitan Ekonomi yang Menekan. Hilangnya pendapatan utama menyebabkan kesulitan ekonomi yang sangat signifikan. Banyak keluarga terpaksa mengurangi konsumsi makanan bergizi, mengurangi pengeluaran pendidikan anak, dan bahkan kesulitan membayar biaya hidup.

"Ujung-ujungnya karyawan lagi yang jadi korban, padahal mereka ini bekerja secara profesional. Patuh pada seluruh aturan yang ditetapkan, baik oleh pemerintah maupun perusahaan," kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (28/2).

Situasi tersebut tak pelak akan sangat menyedihkan dan memprihatinkan di tengah kondisi saat ini.

"Namun dalam situasi dan kondisi seperti ini, mereka yang kelihatannya harus rela berkorban, padahal kebutuhan mereka saat ini tengah meningkat, memenuhi kebutuhan selama Ramadhan dan Lebaran," ucapnya.

Kecemasan dan Stres yang Meningkat. Kehilangan pekerjaan menimbulkan kecemasan dan stres yang luar biasa, tidak hanya bagi pekerja tetapi juga bagi seluruh anggota keluarga. Ketidakpastian masa depan dan beban ekonomi yang berat dapat memicu masalah kesehatan mental dan mengganggu keharmonisan keluarga.

Menurut Saleh, di tengah situasi perekonomian saat ini tidak mudah untuk mencari pekerjaan yang pas dan sesuai, tak terkecuali bagi 8.000 orang lebih eks karyawan PT Sritex.

"Saya yakin, mereka tidak punya tempat mengadu karena itu, pemerintah harus proaktif untuk membantu," katanya.

"Mereka masyarakat kelas menengah. Tidak berpikiran ke langit. Sehari-hari hanya fokus menghidupi keluarga, dan yang pasti, mereka juga sangat cinta Indonesia".

Migrasi ke Sektor Informal. Banyak buruh yang terpaksa mencari pekerjaan di sektor informal, yang umumnya menawarkan upah rendah dan tanpa jaminan sosial. Meskipun sektor informal dapat menyerap tenaga kerja, pekerjaan di sektor ini kerap tidak stabil dan tidak menjamin keberlanjutan penghasilan, memperburuk kondisi ekonomi keluarga.

Saleh menyinggung hasil Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR ke PT Sritex dengan Kementerian Perindustrian beberapa waktu lalu, di mana Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, sempat menyampaikan bahwa pemerintah telah memiliki skema penanganan perusahaan itu dan memastikan tidak akan ada PHK karyawan dalam semua opsi yang ada.

"Ya, sekarang kita perlukan Menteri Perindustrian turun tangan. Diperlukan keberpihakan dan kebijakan afirmatif untuk para karyawan. Sebagai menteri senior, saya yakin Pak AGK (Agus Gumiwang Kartasasmita) pasti memiliki jalan dan solusi," tuturnya.

Dampak Sosial yang Luas. PHK massal ini juga berdampak pada stabilitas sosial di Sukoharjo dan sekitarnya. Kehilangan mata pencaharian dalam jumlah besar berpotensi memicu masalah sosial lainnya, seperti peningkatan angka kriminalitas dan konflik sosial.

Mereka Tak Punya Tempat Mengadu

Pemerintah telah berupaya membantu para pekerja melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), namun upaya tersebut belum cukup untuk mengatasi dampak buruk PHK massal ini.

"Itu tadi pada ngisi sebagian. Saya yakin, mereka tidak punya tempat mengadu karena itu, pemerintah harus proaktif untuk membantu," ungkap Widada, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Sritex.

Pernyataan ini menyoroti perlunya solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.Pemkab Sukoharjo telah menyediakan sekitar 8.000 lowongan kerja sebagai upaya meringankan beban para pekerja yang terkena PHK. Namun, jumlah ini masih jauh dari cukup untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh lebih dari 10.000 pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Upaya pemerintah perlu ditingkatkan dan difokuskan pada pelatihan vokasi, penciptaan lapangan kerja baru, dan dukungan sosial ekonomi yang berkelanjutan bagi keluarga yang terdampak.

Situasi ini membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menciptakan solusi jangka panjang yang efektif. Perlu adanya program-program yang mampu meningkatkan keterampilan para pekerja, membantu mereka beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi, dan memberikan dukungan sosial yang memadai untuk memastikan kesejahteraan keluarga mereka.

PHK massal di Sritex menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan pekerja dan kesiapsiagaan menghadapi risiko ekonomi. Pemerintah dan perusahaan perlu belajar dari pengalaman ini untuk menciptakan sistem yang lebih tangguh dan mampu melindungi pekerja dari dampak negatif PHK massal di masa mendatang.