Begini Skema Pemerintah Selamatkan 8.400 Karyawan PHK Sritex

Sebanyak 8.400 karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berhenti bekerja per 1 Maret 2025.

Sebanyak 8.400 karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berhenti bekerja per 1 Maret 2025. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah, dengan salah satunya berupaya mempekerjakan mereka kembali, paling cepat dua minggu ke depan.

"Bapak Presiden berkali-kali memberikan pengarahan kepada kami untuk dicarikan jalan keluar supaya teman-teman pekerja di Sritex dapat diperhatikan, dapat dicarikan solusi terhadap permasalahan yang menimpa PT Sritex," tutur Mensesneg Prasetyo Hadi di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (3/3).

Kurator PT Sritex Nurma Sadikin mengulas, pihaknya telah membuka opsi untuk penyewaan alat berat untuk meningkatkan harta pailit dan menjaga aset agar nilainya tidak turun. Sejauh ini, tim kurator telah membangun komunikasi dengan sejumlah investor, yang nantinya dalam dua minggu ke depan mereka akan memutuskan siapa pihak yang akan menyewa aset Sritex tersebut.

"Yang mana ini akan menyerap tenaga kerja, yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-hire kembali kemudian oleh penyewa yang baru," jelas Nurma.

Dia menegaskan, tim kurator Sritex berkomitmen untuk membayarkan seluruh hak para buruh yang terdampak PHK, yang masih dalam proses pendaftaran tagihan.

"Di situ terdapat dari hak-hak buruh, termasuk dengan pesangon dan juga hak-hak lainnya," ungkapnya.

Kementerian Ketenagakerjaan turut mengapresiasi komitmen dan langkah yang dilakukan oleh kurator Sritex, termasuk soal opsi mempekerjakan kembali karyawan yang terkena PHK lewat skema investor baru.

"Seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa dalam dua minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK," beber Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Menurutnya, pihaknya tengah mengawal hak-hak para pekerja PT Sritex Group, baik berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya agar tetap terpenuhi.

"Selain itu, Kementerian Ketenangan Kerjaan juga akan mengawal agar PT Sritex Group atas manfaat jaminan sosial ketenangan kerjaan, termasuk Jaminan Hari Tua atau JHT dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP dapat terpenuhi. Sehingga diharapkan JHT dan JKP tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh para pekerja," ujar Yassierli.