Peredaran Miras Hingga Rokok Ilegal di Bekasi Masih Sulit Diberantas, Ini Alasannya

Bea Cukai Maluku bersama Kanwil Bea Cukai Banten dan Jayapura berhasil menggagalkan peredaran lebih dari sejuta batang rokok ilegal lintas wilayah, mencegah potensi kerugian negara yang signifikan.

KPPBC Bengkulu terus meningkatkan operasi bersama instansi terkait untuk menekan peredaran rokok ilegal di Provinsi Bengkulu, menyita jutaan batang dan mengimbau masyarakat untuk melaporkan temuan demi optimalisasi penerimaan negara.

Pemusnahan dilakukan secara simbolis dengan cara dibakar di halaman Kanwil Bea Cukai Kalbagbar.

Bea Cukai Malang berhasil menyita 18,2 juta batang rokok ilegal dari Januari hingga September 2025, mengungkap kerugian negara mencapai Rp13,6 miliar. Bagaimana modus peredarannya?

Bea Cukai Aceh berhasil menyita 22.900 batang rokok ilegal dalam operasi pasar di Banda Aceh, mengungkap modus peredarannya dan dampaknya yang merugikan negara. Simak selengkapnya!

Bea Cukai Jambi memusnahkan jutaan batang rokok dan miras ilegal senilai Rp1,9 miliar, mencegah potensi kerugian negara hingga Rp2,67 miliar. Apa dampak lain dari peredaran barang ilegal ini?

Operasi gabungan Bea Cukai dan Satpol PP berhasil menyita 62 ribu batang rokok ilegal senilai Rp48 juta di Aceh Jaya. Mengapa peredaran rokok tanpa cukai ini masih marak?

Menurut dia, pendekatan yang humanis dan strategis seperti ini dapat menekan peredaran rokok ilegal secara signifikan.

Operasi pasar digelar di wilayah Bandar Lampung, Lampung dan Kebumen, Jawa Tengah

Barang ilegal yang dimusnahkan di antaranya 4,16 juta batang rokok senilai Rp2,82 miliar dan 466,22 liter miras senilai Rp5,32 miliar.

Dia menduga, kian maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Bekasi imbas dari kenaikan cukai rokok.

Bea Cukai semakin gencar memberantas peredaran rokok ilegal di masyarakat. Rokok ilegal merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2026 anjlok 50% menjadi Rp55 miliar, namun Pemkab berkomitmen mempertahankan program strategis daerah.

Petugas menyita jutaan batang rokok ilegal dalam operasi penindakan di wilayah Jakarta dan Banten.

Penerapan kemasan rokok yang seragam diperkirakan dapat menyebabkan terjadinya PHK secara massal serta membuka peluang bagi peredaran rokok ilegal.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang **Penyeragaman Kemasan Rokok** yang dinilai akan membebani jutaan pedagang kecil dan berpotensi memicu peredaran rokok ileg

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Bea Cukai Sulbagsel) berhasil menyita 43,39 juta batang rokok ilegal hingga April 2026, menimbulkan potensi kerugian negara yang fantastis. Peningkatan penindakan rokok ilegal ini menunjukkan komi

Bea Cukai Jayapura musnahkan 73.928 batang rokok ilegal dan MMEA di Papua, menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas peredaran barang ilegal serta menyelamatkan potensi kerugian negara hingga puluhan juta rupiah.

Satresnarkoba Polresta Sorong Kota berhasil menyita 70 liter miras lokal dalam operasi penertiban. Langkah ini dilakukan untuk menekan peredaran miras ilegal yang memicu gangguan kamtibmas di Sorong.

Polres Bantul berhasil mengamankan puluhan botol miras ilegal dan satu tersangka dalam operasi serentak di dua lokasi, menindaklanjuti laporan masyarakat demi menjaga keamanan.

Minuman beralkohol ilegal itu ditemukan dalam operasi pengamanan di Pelabuhan Ferry Daruba, Kabupaten Pulau Morotai.

Satpol PP Kabupaten Bogor kembali menertibkan peredaran miras ilegal Bogor di Cileungsi Kidul, menyita ribuan botol dari tiga toko. Ini wujud komitmen menjaga ketertiban umum.

Aparat Kepolisian Sektor Salahutu, Maluku Tengah, memusnahkan 500 liter sopi ilegal hasil razia guna menekan potensi gangguan keamanan dan tindak kriminalitas di wilayah tersebut, menjadi langkah tegas dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Satpol PP Lombok Timur sukses menggelar Pemusnahan Miras Lombok Timur, menindak ribuan liter minuman keras hasil operasi yustisi. Langkah ini menegaskan komitmen daerah dalam menjaga ketertiban umum.