Penjualan BBM Pertamina Turun di Tengah Isu Pertamax Oplosan dan Korupsi, DPR Rayu Masyarakat

Anggota DPR merayu masyarakat untuk kembali membeli BBM di SPBU Pertamina di tengah turunnya kepercayaan publik dan isu Pertamax Oplosan

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi sempat menyebutkan terjadinya penurunan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina. Kondisi ini efek perkara yang tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyeret petinggi Pertamina Patra Niaga dan isu Pertamax oplosan.

Anggota DPR merayu masyarakat untuk kembali membeli BBM di SPBU Pertamina. Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta masyarakat tak ragu untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dari pertamina. 

Hal itu dia sampaikan merespons ramainya masyarakat yang beralih penggunaan BBM di SPBU pertamina ke Shell hingga menyebabkan antrean panjang. 

"Ya saya rasa kan jelas ya, penjelasan Pertamina kemarin, lalu penjelasan tambahan-tambahan DPR Komisi XII dan juga Kejaksaan Agung kan jelas bahwa tidak ada oplosan," kata Andre, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2). 

"Silahkan masyarakat mengkonsumsi Pertamina. Jadi kami mengimbau kepada seluruh masyarakat konsumen Pertamina tidak usah ragu," sambung dia. 

Andre menambahkan, DPR RI sudah melakukan sidak dibeberapa SPBU Pertamina dan tidak ada BBM yang dioplos.

"Bahwa kita sudah cek, teman-teman DPR melalui komisi XII sudah cek, Kejaksaan pun sudah menyampaikan bahwa kualitas pertamax ya pertamax bukan barang oplosan untuk saat ini. Jadi mari kita gunakan kembali pertamina tidak usah ragu dan kami di DPR akan memantau terus memastikan bahwa kualitasnya sesuai ron 92," imbuh Andre.

Penurunan Penjualan BBM Pertamina

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi mengatakan, terjadi penurunan penjualan terhadap Pertamina. Hal ini karena efek perkara yang tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyeret petinggi Pertamina.

"Penurunan penjualan. Ya karena isu, terjadinya isu ini kan membuat trust (kepercayaan) publik menurun," kata Bambang kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).

Dia melihat jika terjadi penurunan kepercayaan publik terhadap Pertamina. Maka, masyarakat beralih dan terjadi penumpukan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) lainnya.

"Kita mengkhawatirkan kalau seandainya trust publik menurun, sedangkan kita tahu sebaran SPBU itu paling banyak ini Pertamina. Dia ini ada 6 ribu, sedangkan yang lain ini hanya shell itu 200. Vivo itu cuma 40," jelasnya.

"Jadi kalau seandainya terganggu rantai pasok atau rantai distribusi Pertamina nanti akan menumpuk di SPBU-SPBU lainnya. Sedangkan, kami tadi konfirmasi satu per satu seluruh badan usaha, sifat pengawasan sama," sambungnya.

Politisi Partai Gerindra ini meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir. Apalagi, pihaknya percaya kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut perkara tersebut.

"Semua diawasin oleh Migas. Jadi kita pikir tidak ada perlu yang dikhawatirkan. Mungkin ini ada sedikit miss lah dalam konteks pemeriksaan hukum di ini," ucapnya.

"Kita mendukung penegakan hukum. Kami sangat mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Tapi kami juga ingin publik juga meyakini bahwa memiliki ketenangan," tambahnya.

Selain itu, dirinya menegaskan, jika produk yang dibeli oleh masyarakat sudah sesuai dengan apa yang diharapkan.

"Bahwa produk yang dibeli adalah sesuai dengan yang mereka harapkan," pungkasnya.

Korupsi dan Isu Pertamax Oplosan

Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap 9 tersangka kasus korupsi tata Kelola minyak mentah tahun 2018-2023. Total kerugian negara akibat ulah mafia minyak mentah ini mencapai nyaris Rp1.000 triliun. 

Tersangka dari pihak Pertamina di antaranya Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin.

Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, serta VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono. Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga dan Edward Corne selaku VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga.

Tiga tersangka dari pihak swasta adalah Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Sejumlah temuan pun didapat dari praktik curang pengelolaan minyak. Mulai dari permainan impor, pengaturan broker, hingga cara mengoplos Pertalite (Ron 90) dan Premium (Ron 88) menjadi Pertamax (Ron 92) untuk penjualan.

Kejagung juga mengungkapkan peran yang dimainkan pejabat Pertamina dan swasta dalam kongkalikong pengadaan minyak mentah hingga pengoplosan Pertamax sampai ke tangan masyarakat. 

Bantah Pertamax Oplosan

Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra memastikan, pihaknya tidak melakukan praktik upgrade blending atau pencampuran pada Pertalite dengan Pertamax. Dia memastikan, produk yang diterima dan dijual di SPBU telah sesuai dengan spesifikasi.

"Baik yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri itu kami sudah menerima RON 92. Yang membedakan adalah meskipun sudah berada di RON 90 dan 92 itu sifatnya masih base fuel artinya belum ada adiktif yang kita terima di Pertamina Patra Niaga ya," kata Ega dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).

Ega menjelaskan, Pertamina Patra Niaga melakukan pengolahan bahan bakar mulai dari terminal hingga ke SPBU. Sementara itu, untuk proses pengangkutan bahan bakar dari kilang ke terminal dilakukan oleh kapal milik Pertamina.

"Tidak ada proses perubahan RON, tetapi yang ada itu Pertamax kita tambahkan adiktif. Jadi di situ ada proses penambahan adiktif dan proses penambahan warna. Proses inilah yang memberikan keunggulan perbedaan dalam produk," jelasnya.

Ega mengungkapkan, proses penambahan adiktif tersebut dikenal sebagai injection blending.

"Blending ini adalah proses yang common dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair, namanya ini bahan cair. Jadi, pasti akan ada proses blending ketika kita menambahkan blending ini tujuannya adalah untuk meningkatkan value daripada produk tersebut," ungkapnya.

Menurutnya, setiap bahan bakar yang diterima, baik dari dalam maupun luar negeri, selalu melalui pengujian laboratorium sebelum dan sesudah bongkar muat.

"Setelah kita terima di terminal itu pun, di terminal juga melakukan rutin pengujian kualitas produk di tempat-tempat Pertamina itu pun kita terus jaga sampai dengan ke SPBU," tegasnya.

Temuan Versi Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah pernyataan Pertamina yang mengklaim Pertamax yang dijual tidak dicampur alias dioplos. Kejagung mendapatkan fakta terbalik bahwa ada praktik curang mencampurkan BBM RON 90 dan 88 dengan RON 92 yang selanjutnya dijual menjadi Pertamax.

"Penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 atau di bawahnya ya 88 diblending dengan RON 92, jadi RON dengan RON, jadi tadi kan tidak seperti itu," kata Diridik Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar saat konferensi pers, Rabu (26/2).

Qohar menjelaskan, Pertamina membeli BBM RON 90 atau yang lebih rendah dengan harga yang setara dengan RON 92. Praktik ini menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi tidak sesuai dengan kualitas barang. BBM jenis Pertalite itu kemudian dibawa ke PT Orbit Terminal Merak untuk dilakukan proses blending.

"Tersangka MK memerintahkan dan/atau memberikan persetujuan kepada Tersangka EC untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 (premium) dengan RON 92 (pertamax) di terminal (storage) PT Orbit Terminal Merak milik Tersangka MKAR dan Tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92," jelas Qohar.