Pemprov Jateng Anggarkan Rp8,59 Miliar untuk Pembangunan Embung Nglawiyan Blora

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora menargetkan proses ganti rugi lahan Bendungan Karangnongko di Blora rampung pada 2026, menjadi langkah penting proyek strategis nasional.

Hingga Desember 2025, **realisasi program cetak sawah di Bengkulu** telah mencapai 1.573 hektare, menjadi langkah strategis pemerintah daerah dan pusat untuk mewujudkan swasembada pangan pada tahun 2027.

Normalisasi Sungai Juwana di Kudus dan Pati akan segera dimulai BBWS Pemali Juana pada 2026, mengatasi kendala lahan dan anggaran besar demi penanganan banjir.

Proyek Pembangunan Drainase Rejang Lebong senilai Rp3,7 miliar di tiga lokasi krusial dipastikan rampung akhir tahun, mengatasi masalah banjir dan genangan air. Simak detailnya!

Menteri PU Dody Hanggodo menargetkan pembangunan Jaringan Irigasi Bendungan Sei Wampu di Langkat rampung 2026, diharapkan meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendesak pengawalan ketat penyelesaian proyek Bendungan Jragung di Semarang yang capai 89,3 persen, demi ketahanan pangan dan energi.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah merampungkan pembangunan tanggul bronjong di Situbondo untuk mencegah banjir dan mengembalikan fungsi irigasi puluhan hektare sawah. Simak detailnya!

Realisasi Banprov Blora tahun 2025 mencapai 97 persen dari total anggaran Rp61,34 miliar, fokus pada infrastruktur dasar desa. Apa saja manfaatnya bagi masyarakat?

Bendungan Budong-Budong mulai dibangun pada tahun 2020 dan ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

Kondisi cuaca ekstrem menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengerjaan

Proyek ini diselesaikan dalam waktu 1.202 hari, yakni mulai 16 September 2020 hingga 31 Desember 2023.

Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan progres pembangunan bendungan yang telah mencapai 98,55 persen.

Polres Blora terus mendalami Kasus KDRT Dokter Blora yang melibatkan kepala puskesmas dan suaminya, seorang dokter spesialis, dengan memeriksa saksi dan mengumpulkan bukti. Penyelidikan ini berlanjut setelah laporan sebelumnya tidak diproses.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah–Yogyakarta melanjutkan rehabilitasi Jalan Nasional Blora-Cepu pasca-Lebaran 2026. Proyek ini bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur dan keselamatan pengguna jalan.

Perum Bulog menegaskan komitmennya untuk menyerap seluruh hasil produksi jagung petani di Blora, Jawa Tengah, guna mendukung stabilitas pangan nasional dan kebutuhan bioetanol.

Sebuah mobil Toyota Avanza mengalami kecelakaan tunggal di ruas jalan Blora–Randublatung. Simak kronologi dan penanganan insiden kecelakaan tunggal Blora oleh pihak kepolisian.

Simak capaian luar biasa Pendapatan RSUD Cepu 2025 yang melampaui target, menunjukkan peningkatan signifikan dalam layanan kesehatan dan pengelolaan keuangan.

Proses pencairan Dana Desa Blora tahun 2026 terus bergulir. Sebanyak 155 desa telah mengajukan, namun baru 70 desa yang berhasil mencairkan dana untuk pembangunan. Simak detailnya!

Layanan Kereta Api Bandara Internasional Adi Soemarmo (KA BIAS) mencatat lonjakan signifikan penumpang pada triwulan I 2026, menegaskan perannya sebagai penghubung utama antar-moda transportasi.

PT KAI (Persero) resmi aktifkan Stasiun Batang Pemalang mulai 27 April 2026, mendekatkan layanan transportasi kereta api bagi masyarakat dan membuka rute perjalanan baru di Jawa Tengah.

Pemerintah Kabupaten Batang gencar memperkuat Jaring Pengaman Sosial melalui berbagai program bantuan dan pemberdayaan, fokus mencegah kemiskinan ekstrem serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan, bersama Pertamina dan Hiswana Migas, menjamin ketersediaan elpiji bersubsidi Pekalongan aman hingga akhir 2026. Masyarakat diimbau tidak perlu khawatir atau melakukan panic buying.

Kabar baik dari Batang! Sekitar seribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Batang sukses melakukan graduasi mandiri, menandakan peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mereka.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mendorong Pedagang Bakso Naik Kelas dengan berbagai program pendampingan. Inisiatif ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi mikro di wilayah tersebut.