Pemerintah Siapkan Sanksi Berat bagi Eksportir yang Tidak Setor 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam

Kementerian Keuangan memberikan Insentif Pajak DHE SDA hingga 0 persen bagi eksportir sumber daya alam yang patuh menempatkan devisa hasil ekspornya di sistem keuangan domestik, mendorong repatriasi dan kepatuhan.

Simak kebijakan terbaru Kementerian Keuangan yang memberikan Insentif Pajak DHE hingga 0 persen bagi eksportir Sumber Daya Alam yang menempatkan devisanya di dalam negeri, berlaku mulai 1 Juni 2026.

Airlangga menjelaskan, dalam aturan baru tersebut eksportir SDA diwajibkan memasukkan 100% DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia dengan tingkat kepatuhan.

Pemerintah menetapkan kewajiban repatriasi devisa hasil ekspor SDA sebesar 100 persen ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Langkah ini dilakukan karena implementasi aturan tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan cadangan devisa nasional.

Pemerintah ingin agar manfaat devisa hasil ekspor bisa dioptimalkan.

Dengan kebijakan ini diproyeksikan akan menambah devisa negara hingga USD80 miliar.

Airlangga bilang, aturan penempatan DHE SDA (Sumber Daya Alam) telah ditetapkan mulai 1 Agustus 2023.

Bagi pelaku eksportir yang tidak mengikuti ketentuan tersebut akan dijatuhkan sanksi berupa penangguhan pelayanan ekspor.

Program tersebut akan menggerakkan berbagai sektor usaha, mulai dari perbankan, pengembang perumahan, hingga toko material bangunan.

Sidang kali ini mengungkap fakta baru sekaligus perdebatan sengit mengenai status aliran dana miliaran rupiah yang diterima oleh Ade Kuswara.

Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan menjadwalkan pemanggilan terduga pelaku.

Menhub menjelaskan bahwa proses finalisasi saat ini berada di tangan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg).

Pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30 persen dari harga tiket untuk kereta api dari 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

Puan mengingatkan bahwa komitmen PLN untuk mengurangi pemadaman listrik bergilir tidak boleh menghentikan proses evaluasi.

Lembaga riset PEDAS menilai kebijakan hilirisasi industri dan optimalisasi devisa hasil ekspor (DHE) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperkuat fondasi nasionalisme ekonomi Indonesia. Simak analisis lengkapnya.

Pemerintah meluncurkan Kebijakan Ekspor Satu Pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal komoditas strategis, bertujuan optimalkan penerimaan negara dan berantas praktik ilegal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunggu izin Mensesneg untuk revisi aturan DHE SDA. Langkah ini diharapkan mengoptimalkan devisa hasil ekspor, namun apa saja poin perubahannya?

Surat tersebut dilayangkan kepada Mensesneg agar Kementerian Keuangan bisa jadi pelopor untuk mengubah sedikit aturan soal DHE SDA.

Hanya saja, Juli belum bisa merinci berapa total sumbangan DHE SDA terhadap cadangan devisa.

Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan meninjau ulang Peraturan Pemerintah tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) demi optimalisasi, sekaligus membahas peningkatan penerimaan pajak.