LIVE

Aturan Baru: Hasil Devisa Ekspor Sumber Daya Alam Wajib Disimpan di Dalam Negeri

Dengan kebijakan ini diproyeksikan akan menambah devisa negara hingga USD80 miliar.

berita update
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan sistem pascaproduksi penangkapan ikan terukur (PIT) meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ...
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan sistem pascaproduksi penangkapan ikan terukur (PIT) meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ... (© 2025 planet.merdeka.com)

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan perusahaan untuk penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri mulai 2 Maret 2025.

"Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2).

Melalui PP Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional. Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan ini tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

Prabowo memproyeksikan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor akan menambah penerimaan devisa hingga USD80 miliar di tahun 2025.

"Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret, kalau lengkap 12 bulan hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar,” ungkap Presiden.

Prabowo menjelaskan bahwa eksportir tetap diberikan fleksibilitas dalam menggunakan DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri. Di antaranya adalah untuk menukar ke rupiah di bank yang sama guna operasional bisnis, membayar kewajiban pajak dan penerimaan negara bukan pajak serta kewajiban lainnya dalam valuta asing, hingga membayar dividen dalam bentuk valuta asing.

“Empat, pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong atau barang modal yang belum tersedia, tidak tersedia namun hanya sebagian, tersedia tapi spesifikasinya tidak memenuhi di dalam negeri dalam bentuk valuta asing. Lima, pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing,” jelasnya.

Sementara itu, bagi eksportir yang tidak mematuhi kebijakan ini, pemerintah akan memberikan sanksi berupa penangguhan layanan ekspor. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penerapan aturan ini akan dimulai pada 1 Maret 2025, dan pemerintah akan terus mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yunita Amalia
Editor Yunita Amalia
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kemendagri Beri Penghargaan Pemda Berprestasi Regional Jawa-Bali

{{caption}}
Rekomendasi Saham Hari Ini 5 Juni 2026: BUMI, BIPI, CUAN, UNTR, PTRO, JPFA

{{caption}}
Bak Roller Coaster, IHSG Jumat Pagi Bolak-Balik Arah dalam Hitungan Menit

{{caption}}
IHSG Diprediksi Menguat, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

{{caption}}
Lahan Basah Silmy Karim dan Geng Imigrasi

{{caption}}
Hari yang Menyedihkan Bagi Prabowo

Topik Terkait
{{caption}}
Pemerintah Wajibkan Repatriasi 100 Persen Devisa Hasil Ekspor SDA Mulai Juni 2026

Airlangga menjelaskan, dalam aturan baru tersebut eksportir SDA diwajibkan memasukkan 100% DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia dengan tingkat kepatuhan.

Airlangga Hartarto
{{caption}}
Pemerintah Wajibkan Eksportir SDA Simpan DHE di Bank Himbara Mulai Juni 2026

Pemerintah menetapkan kewajiban repatriasi devisa hasil ekspor SDA sebesar 100 persen ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Airlangga Hartarto
{{caption}}
Menkeu Purbaya Tunggu Lampu Hijau Mensesneg untuk Revisi Aturan DHE SDA, Demi Optimalisasi Devisa?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunggu izin Mensesneg untuk revisi aturan DHE SDA. Langkah ini diharapkan mengoptimalkan devisa hasil ekspor, namun apa saja poin perubahannya?

devisa hasil ekspor
{{caption}}
Eksportir Wajib Setor DHE 100 Persen, Negara Bakal Untung Rp1.279 Triliun

Pemerintah ingin agar manfaat devisa hasil ekspor bisa dioptimalkan.

Berita Update
{{caption}}
Prabowo Wajibkan 100 Persen Devisa Hasil Ekspor SDA Disimpan di Bank-Bank Nasional

Aturan ini berlaku mulai 1 Maret 2025. Adapun ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2025.

Presiden Prabowo
{{caption}}
Pemerintah Siapkan Sanksi Berat bagi Eksportir yang Tidak Setor 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam

Pemerintah akan menyetop izin ekspor bagi perusahaan yang terbukti melanggar kewajiban setor devisa hasil ekspor.

Berita Update
{{caption}}
Pengusaha Simpan Uang Hasil Ekspor Dalam Negeri, Cadangan Devisa Bisa Naik USD60 Miliar per Tahun

Airlangga menyebut pertahun akan ada tambahan USD60,9 miliar dalam setahun.

devisa hasil ekspor
{{caption}}
Disebut Bakal Masuk Kabinet, Ini Tanggapan Presiden Partai Buruh Said Iqbal

Mensesneg Prasetyo Hadi kemarin memberi sinyal Said Iqbal akan masuk dalam kabinet.

berita update
{{caption}}
Mendagri Tito soal Penilaian Apresiasi Pemda Berprestasi: Tim Menilai Betul-Betul Saya Awasi

Penilaian dilakukan menggunakan data kuantitatif yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

berita update
{{caption}}
Pemerintah Resmikan Aplikasi 'Ayo ke Taman Nasional', Permudah Akses Wisata Alam Indonesia

Menhut Raja Juli Antoni meluncurkan aplikasi Ayo ke Taman Nasional.

berita update
{{caption}}
Dorong Kinerja Daerah, Kemendagri Beri Penghargaan Pemda Berprestasi Regional Jawa-Bali

Penghargaan tersebut merupakan bagian dari upaya Kemendagri untuk mendorong peningkatan kinerja Pemda melalui sistem apresiasi.

berita update
{{caption}}
PBB: 5 Juta Penduduk Yaman Terancam Kelaparan Akut

PBB telah mengusulkan dana sebesar Rp38,7 triliun untuk mendukung bantuan kemanusiaan yang bertujuan menyelamatkan nyawa masyarakat Yaman.

berita update
{{caption}}
Trump Ancam Akhiri Gencatan Senjata dengan Iran Bila Ada Tentara AS Tewas

Kabar itu dilaporkan harian The Wall Street Journal dengan mengutip sejumlah pejabat.

berita update
{{caption}}
Indonesia Bidik Mineral Afrika Lewat Madagaskar, Perkuat Kerja Sama Indonesia Madagaskar

Indonesia memandang Madagaskar sebagai gerbang strategis ke kekayaan mineral Afrika. Kedua negara berkomitmen memperdalam kerja sama Indonesia Madagaskar di berbagai sektor vital untuk kepentingan bersama.

alice ndiaye
{{caption}}
Pemerintah Beri Insentif Pajak DHE SDA Hingga 0 Persen untuk Eksportir Patuh

Kementerian Keuangan memberikan Insentif Pajak DHE SDA hingga 0 persen bagi eksportir sumber daya alam yang patuh menempatkan devisa hasil ekspornya di sistem keuangan domestik, mendorong repatriasi dan kepatuhan.

devisa ekspor
{{caption}}
Danantara Umumkan Manajemen DSI Pekan Depan, Siap Awasi Ekspor Komoditas Strategis

Danantara Indonesia bersiap mengumumkan tim Manajemen DSI pekan depan, menandai langkah penting dalam pengawasan ekspor komoditas strategis nasional yang bertujuan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. Penasaran siapa saja yang akan memimpin?

bumn
{{caption}}
Danantara Umumkan Pengurus PT DSI Pekan Depan, Perkuat Tata Kelola Ekspor Komoditas Strategis

Danantara Indonesia akan mengumumkan jajaran pengurus PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) pekan depan, setelah melalui proses seleksi ketat untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.

bumn
{{caption}}
Emiten Kelapa Sawit Dukung Aturan Tata Kelola Ekspor SDA, Ini Alasannya

Perseroan berkomitmen untuk menjalankan seluruh kegiatan usaha dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

berita update
{{caption}}
LMND Dukung Penegasan Prabowo soal Pasal 33 UUD 1945: Ekonomi Berdikari untuk Kesejahteraan Rakyat

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dukung penegasan Presiden Prabowo Subianto soal Pasal 33 UUD 1945. Ini momentum wujudkan ekonomi berdikari dan kedaulatan nasional yang berpihak pada rakyat.

ekonomi berdikari