Revisi Aturan DHE SDA, Menkeu Purbaya Tunggu Izin Mensesneg

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yakin kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) akan memperkuat Stabilisasi Rupiah dan ketahanan ekonomi Indonesia. Simak dampaknya terhadap pasar domestik!

Pemerintah menetapkan kewajiban repatriasi devisa hasil ekspor SDA sebesar 100 persen ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunggu izin Mensesneg untuk revisi aturan DHE SDA. Langkah ini diharapkan mengoptimalkan devisa hasil ekspor, namun apa saja poin perubahannya?

Hanya saja, Juli belum bisa merinci berapa total sumbangan DHE SDA terhadap cadangan devisa.

Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, akan mengevaluasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) karena belum optimal meningkatkan cadangan devisa nasional. Ada apa sebenarnya?

Langkah ini dilakukan karena implementasi aturan tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan cadangan devisa nasional.

Menkeu Purbaya menilai Satgas BLBI tidak banyak memberikan bukti dalam mewujudkan janji mengantongi aset tunggakan senilai ratusan triliun rupiah.

Kebijakan ini berpotensi memperkuat cadangan devisa negara, yang pada gilirannya dapat menguatkan nilai tukar rupiah.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Purbaya menepis anggapan bahwa kebijakan tersebut setara dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang pernah dijalankan pemerintah.

Bea Cukai masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi dan menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Menurut Purbaya, salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan aparat penegak hukum adalah mengategorikan pakaian bekas impor ilegal sebagai sampah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan **pertumbuhan ekonomi Indonesia** pada Kuartal I 2026 melampaui rata-rata G20, didukung stabilitas harga dan ketahanan kebijakan yang kredibel.

Pemerintah Indonesia diketahui menyiapkan rencana penerbitan surat utang 'Panda Bonds' di China demi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Panja Defisit dan Pembiayaan juga menyepakati target defisit anggaran tahun 2027 pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.

Rumor ini beredar usai Purbaya menghadiri Rapat Paripurna terkait revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.

Oleh karenanya, Purbaya meyakini pelaporan pajak dan bea cukai bakal terus meningkat hingga tahun-tahun berikutnya.

Kata Purbaya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar gejolak rupiah tetap terkendali. Salah satunya melalui intervensi di pasar obligasi.

Sebagai perbandingan, defisit APBN per 31 Maret mencapai 0,93 persen PDB atau Rp240,1 triliun.

Menkeu memberikan sinyal akan ada penghematan anggaran program MBG lanjutan, meski ia belum merinci detail rencana ke depan.