LIVE

Mengapa Devisa Hasil Ekspor Belum Optimal? Pemerintah Evaluasi Kebijakan untuk Dongkrak Cadangan Devisa

Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, akan mengevaluasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) karena belum optimal meningkatkan cadangan devisa nasional. Ada apa sebenarnya?

devisa hasil ekspor
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan menaikkan harga rokok dan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2026. Keputusan ini diambil untuk mencegah peredaran rokok ilegal dan menjaga stabilitas industri.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan menaikkan harga rokok dan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2026. Keputusan ini diambil untuk mencegah peredaran rokok ilegal dan menjaga stabilitas industri. (AntaraNews)

Pemerintah Indonesia berencana mengevaluasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) menyusul dampak yang belum optimal terhadap peningkatan cadangan devisa nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa hasil kebijakan tersebut belum secara signifikan memengaruhi jumlah cadangan devisa negara.

Evaluasi ini akan melibatkan diskusi lintas kementerian dan lembaga yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Purbaya menyampaikan bahwa Bank Indonesia (BI) kemungkinan akan turut meninjau kembali efektivitas kebijakan DHE ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menggelar rapat terbatas pada Minggu, 12 Oktober, di kediaman pribadinya di Jakarta, untuk membahas isu-isu strategis, termasuk efektivitas DHE. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta pejabat tinggi TNI dan BIN.

Evaluasi Kebijakan Devisa Hasil Ekspor

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kebijakan devisa hasil ekspor akan ditinjau ulang karena belum memberikan dampak yang diharapkan. Menurutnya, dampak kebijakan tersebut belum betul-betul terlihat pada peningkatan cadangan devisa negara.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengonfirmasi bahwa evaluasi ini dilakukan lantaran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025, yang mengatur DHE, belum memberikan hasil maksimal. Pembahasan dalam rapat terbatas tersebut juga mencakup sistem keuangan dan perbankan nasional.

Prasetyo mengakui masih terdapat beberapa celah dalam regulasi yang memungkinkan sebagian eksportir tidak menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam mereka di perbankan dalam negeri. Kondisi ini membuat aliran devisa belum seoptimal yang pemerintah harapkan, sehingga perlu segera dipelajari kembali.

Target Ambisius dan Proses Diskusi Lintas Kementerian

Kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam sendiri mulai berlaku pada 1 Maret 2025, setelah Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025. Peraturan ini mewajibkan seluruh eksportir untuk menyimpan devisa hasil ekspor mereka di bank-bank dalam negeri.

Dalam pidato pada Februari 2025, Presiden Prabowo menargetkan devisa Indonesia dapat mencapai minimal 100 miliar dolar AS dalam setahun setelah kebijakan DHE berjalan. Target ini menunjukkan harapan besar pemerintah terhadap peningkatan cadangan devisa.

Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa arah kebijakan lebih lanjut akan ditentukan setelah proses diskusi lintas kementerian dan lembaga selesai. Diskusi ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, menegaskan komitmen pemerintah untuk mencari solusi terbaik demi optimalisasi cadangan devisa nasional.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Patung Jenderal Sudirman Tetap Berdiri Tegak di Dukuh Atas

{{caption}}
Terpuruk Saat Pandemi, Ernawati Bangkit Lewat Usaha Seblak

{{caption}}
Pemkot Medan Buka Suara Usai Viral Anggaran Air Mineral Rp 1,1 Miliar

{{caption}}
Dari Sunda Kelapa hingga Batavia, Siapa Penemu Nama Jakarta?

{{caption}}
Sambangi Asmat, Wapres Gibran Tanam Pohon Cemara di Katedral Salib Suci

{{caption}}
Genjot Ekonomi Baru, Danantara Sasar Konser Musik hingga Sport Tourism

Topik Terkait
{{caption}}
Wamentan Ungkap Alasan Presiden Prabowo Bentuk Badan Ekspor

Wamentan Sudaryono menyebut badan ekspor yang disiapkan pemerintah bertujuan menekan kebocoran devisa akibat praktik ekspor bermasalah.

Badan Ekspor
{{caption}}
Menkeu Purbaya Tunggu Lampu Hijau Mensesneg untuk Revisi Aturan DHE SDA, Demi Optimalisasi Devisa?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunggu izin Mensesneg untuk revisi aturan DHE SDA. Langkah ini diharapkan mengoptimalkan devisa hasil ekspor, namun apa saja poin perubahannya?

devisa hasil ekspor
{{caption}}
Revisi Aturan DHE SDA, Menkeu Purbaya Tunggu Izin Mensesneg

Surat tersebut dilayangkan kepada Mensesneg agar Kementerian Keuangan bisa jadi pelopor untuk mengubah sedikit aturan soal DHE SDA.

Menkeu Purbaya
{{caption}}
Bank Indonesia Klaim Setoran Devisa Hasil Ekspor SDA Berjalan Positif, Bisa Jaga Stabilitas Rupiah

Hanya saja, Juli belum bisa merinci berapa total sumbangan DHE SDA terhadap cadangan devisa.

devisa hasil ekspor
{{caption}}
Aturan DHE SDA Akan Dirombak? Ini Penjelasan Menkeu Purbaya

Langkah ini dilakukan karena implementasi aturan tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan cadangan devisa nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
{{caption}}
Rapat Kertanegara 3 Jam: Presiden Prabowo Evaluasi DHE, Efektivitas Belum Menggembirakan?

Presiden Prabowo panggil menteri bahas evaluasi DHE di Kertanegara. Efektivitas PP Nomor 8 Tahun 2025 dinilai belum optimal, ada celah yang perlu diperbaiki.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Eksportir Wajib Setor DHE 100 Persen, Negara Bakal Untung Rp1.279 Triliun

Pemerintah ingin agar manfaat devisa hasil ekspor bisa dioptimalkan.

Berita Update
{{caption}}
Prabowo Wajibkan 100 Persen Devisa Hasil Ekspor SDA Disimpan di Bank-Bank Nasional

Aturan ini berlaku mulai 1 Maret 2025. Adapun ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2025.

Presiden Prabowo
{{caption}}
Aturan Baru: Hasil Devisa Ekspor Sumber Daya Alam Wajib Disimpan di Dalam Negeri

Dengan kebijakan ini diproyeksikan akan menambah devisa negara hingga USD80 miliar.

Berita Update
{{caption}}
PEDAS: Hilirisasi dan DHE Perkuat Nasionalisme Ekonomi di Era Presiden Prabowo

Lembaga riset PEDAS menilai kebijakan hilirisasi industri dan optimalisasi devisa hasil ekspor (DHE) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperkuat fondasi nasionalisme ekonomi Indonesia. Simak analisis lengkapnya.

danantara
{{caption}}
Kementerian Keuangan Beri Insentif Pajak DHE Hingga 0 Persen untuk Dorong Repatriasi Devisa Ekspor

Simak kebijakan terbaru Kementerian Keuangan yang memberikan Insentif Pajak DHE hingga 0 persen bagi eksportir Sumber Daya Alam yang menempatkan devisanya di dalam negeri, berlaku mulai 1 Juni 2026.

devisa hasil ekspor
{{caption}}
Mengurai Kebijakan Ekspor Satu Pintu: DSI Kendalikan Komoditas SDA Strategis

Pemerintah meluncurkan Kebijakan Ekspor Satu Pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal komoditas strategis, bertujuan optimalkan penerimaan negara dan berantas praktik ilegal.

danantara sumber daya indonesia
{{caption}}
Mengapa Prabowo Minta Tinjau Ulang Aturan Devisa Hasil Ekspor? Ternyata Ini Alasannya!

Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan meninjau ulang Peraturan Pemerintah tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) demi optimalisasi, sekaligus membahas peningkatan penerimaan pajak.

devisa hasil ekspor
{{caption}}
Transaksi Valas di Indonesia Dapat Tambahan USD 1 Miliar per Hari, Ternyata Hasil Ekspor

Angka ini berasal dari eksportir besar yang secara konsisten menjual devisa mereka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru.

devisa hasil ekspor
{{caption}}
Ternyata Makin Banyak Eksportir Tukar Devisa Hasil Ekspor ke Rupiah, Kurs Jadi Terjaga Stabil

Menurut Firman, ketika devisa hasil ekspor ditukarkan ke Rupiah, otomatis suplai dolar AS di pasar meningkat.

bank indonesia
{{caption}}
Pemerintah Pertahankan Harga BBM Subsidi: Jaga Daya Beli dan Stabilitas Ekonomi Nasional

Kebijakan pemerintah mempertahankan Harga BBM Subsidi seperti Pertalite dan Bio-Solar dinilai tepat untuk melindungi daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.

bio solar
{{caption}}
Forum Masyarakat Jember Dukung Lanjutan Program Makan Bergizi Gratis Pemerintah

Ratusan warga Jember menggelar aksi damai, menyuarakan dukungan kuat agar pemerintah melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat.

dprd jember
{{caption}}
Indomobil eMotor: Insentif Motor Listrik Dorong Penjualan dan Keberlanjutan Industri

CEO Indomobil eMotor Internasional menilai insentif motor listrik sangat penting untuk mendorong penjualan dan adopsi kendaraan ramah lingkungan, sembari menanti kepastian skema baru dari Kemenkeu.

indomobil emotor
{{caption}}
Menko Yusril Ihza Mahendra Akan Sampaikan Tuntutan BEM SI kepada Presiden Prabowo, Pemerintah Terbuka Kritik

Menko Yusril Ihza Mahendra akan menyampaikan lima poin tuntutan BEM SI kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menegaskan keterbukaan terhadap kritik dan perbedaan pendapat, menjamin kebebasan berekspresi.

aspirasi mahasiswa
{{caption}}
Gapasdap NTB Desak Pemerintah Segera Lakukan Penyesuaian Tarif Penyeberangan

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) NTB meminta pemerintah pusat segera merealisasikan penyesuaian tarif penyeberangan untuk mengatasi tingginya biaya operasional yang membebani operator kapal.

asdp indonesia ferry
{{caption}}
AMMSI Dukung Penyesuaian Operasional, Perkuat Efisiensi Anggaran MBG

Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI) mendukung penuh penyesuaian operasional program, demi tercapainya Efisiensi Anggaran MBG dan tata kelola yang akuntabel.

ammsi