Peraturan Pemerintah

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah memperkuat aturan sanksi terkait penyelenggaraan Jaminan Produk Halal melalui Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 yang baru diundangkan.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menekankan pentingnya penguatan penegakan hukum dalam pengawasan ekspor sawit untuk mengatasi praktik *under invoicing* yang merugikan penerimaan negara.

KPP Pratama Manokwari mencatatkan realisasi penerimaan pajak Manokwari yang signifikan hingga April 2026, mencapai Rp184,11 miliar dan menunjukkan pertumbuhan impresif 70,9 persen.

POPSI mendesak pemerintah memastikan transparansi ekspor SDA strategis, khususnya sawit, demi melindungi petani dari potensi penurunan harga TBS akibat kebijakan baru.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas Batasi Media Sosial Anak di bawah 16 tahun mulai berlaku, mendapat dukungan penuh dari orang tua yang cemas akan dampak digital.

Kebijakan **pembatasan medsos anak** usia di bawah 16 tahun mulai berlaku bertahap 28 Maret 2026. Sosiolog menilai ini strategis untuk membangun karakter dan melindungi anak di ruang digital, serta penting untuk proses sosialisasi alami anak.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp54,8 miliar untuk ASN, P3K, PJLP, perangkat desa, dan DPRD. Langkah ini diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan anggaran sebesar Rp10,6 miliar untuk pembayaran THR PPPK Paruh Waktu Bogor bagi 9.867 pegawai, menjamin kesejahteraan mereka menjelang Lebaran 2026.

Kementerian UMKM memprediksi omzet UMKM Lebaran 2026 akan meningkat drastis hingga empat kali lipat, didorong oleh pergerakan jutaan pemudik yang menciptakan potensi pasar besar.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan pajak THR swasta dijalankan secara adil, menyusul sorotan publik. Ia menyarankan pegawai swasta menyampaikan aspirasi kepada pimpinan perusahaan masing-masing untuk mencari solusi.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menekankan pentingnya Regulasi Ekonomi Digital yang tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga memberikan ruang bagi pertumbuhan ekosistem digital di tanah air.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup mendesak pemerintah daerah untuk mengintegrasikan RPPLH ke dalam revisi RTRW. Langkah ini krusial demi pembangunan yang selaras daya dukung lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang.

Warga Jakarta kini dapat memperpanjang masa berlaku SIM A dan C dengan mudah. Layanan SIM Keliling Jakarta tersedia di lima titik strategis pada Selasa, memudahkan proses administrasi dengan persyaratan lengkap.

Pemerintah melalui KemenkopUKM telah menetapkan kriteria bagi UKM yang ingin mengajukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara, membuka kesempatan bagi UKM Izin Tambang untuk berpartisipasi dalam sektor strategis ini.

Wakil Mendagri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya sinergi regional pengelolaan sampah serta ketegasan daerah dalam menghadapi masalah limbah yang kian mengkhawatirkan.

Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) diharapkan menjadi fondasi utama dalam pengelolaan royalti musik yang lebih transparan dan adil di Indonesia, menjawab tantangan industri musik.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo tegaskan akan patuhi kesepakatan Dewan Pengupahan terkait penetapan UMP Jakarta 2026, meski KSPI menuntut kenaikan lebih tinggi.

Pemerintah telah menaikkan gaji dan tunjangan hakim secara signifikan mulai awal 2026. Namun, kebijakan ini memunculkan pertanyaan besar mengenai **kesejahteraan hakim dan ujian integritas peradilan** di tengah harapan reformasi yang nyata.

Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat pemilik girik untuk tidak cemas. Proses pengurusan sertifikat tanah girik masih dapat dilakukan, memastikan kepastian hukum hak atas tanah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan resmi menetapkan UMK Lampung Selatan 2026 sebesar Rp3,21 juta, naik 4,64%. Ketahui detail kebijakan dan dampaknya bagi pekerja.