Pemerintah Bocorkan Gaji PNS dan PPPK, Ternyata Lebih Besar PNS 'Part Time'

Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025.

Pencairan kenaikan gaji PNS ini telah dikonfirmasi langsung oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata.

Dalam rekrutmen tahun ini, Pemerintah membuka 1,6 juta formasi untuk PPPK.

Aturan tentang gaji PNS lulusan SMA diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2019.

Ketahui perbedaan gaji antara PNS dan PPPK, sebelum pendaftaran dibuka.

Kedudukan hukum PPPK sebagai ASN diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dan turunannya pada PP 11 Tahun 2017, PP Nomor 49 Tahun 2018.

Saat ini, gaji PNS untuk tahun 2026 tidak mengalami perubahan dan tetap merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024.

Kenaikan gaji pensiunan PNS pada 2025 masih dalam isu, belum ada regulasi resmi yang mengesahkan perubahan tersebut.

Rini menekankan pentingnya diskusi dengan Menkeu Purbaya mengenai rencana kenaikan gaji PNS yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Selain itu, PNS juga akan mulai menikmati berbagai fasilitas tambahan serta jaminan pensiun di masa depan.

Kendati begitu, ia masih buka kemungkinan gaji PNS di tahun depan bakal naik, lagi-lagi tergantung kemampuan anggaran yang ada.

Sistem ini diusulkan untuk menggantikan skema penggajian lama yang memisahkan antara gaji pokok dan berbagai tunjangan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan agar gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menyusul kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah yang akan berlaku mulai tahun 2027.

Mendagri Tito minta daerah efisiensi anggaran dan tingkatkan PAD untuk bayar PPPK. Belanja seremonial dinilai bisa dipangkas demi gaji pegawai.

Pemerintah Provinsi NTB resmi menunjuk BPR NTB sebagai bank penyalur gaji PPPK dan pegawai pemerintah lainnya. Langkah ini diharapkan mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan memperkuat ekonomi lokal.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberlakukan kebijakan WFH PPPK selama dua bulan. Langkah ini diambil karena kondisi fiskal daerah yang menantang dan potensi dampak kenaikan harga BBM, serta ketidakmampuan membayar THR dan gaji ke-13.

Kabar gembira bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Banten! Pemprov Banten memastikan PPPK paruh waktu akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2026. Simak detail alokasi anggaran dan mekanisme pencairannya.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung alokasikan Rp50 miliar untuk pembayaran gaji PPPK Tulungagung paruh waktu di 2026. Anggaran ini tidak pengaruhi komposisi belanja pegawai daerah.