Pemerintah Bakal Tambah 10 Persen Saham Freeport, BUMD Papua Dapat Jatah
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia telah berkomunikasi dengan Freeport MC MoRan maupun PT Freeport Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk menambah 10 persen lebih porsi saham negara di PT Freeport Indonesia. Ini jadi bagian dari negosiasi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2041 mendatang.
Demi memuluskan rencana tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia telah berkomunikasi dengan Freeport MC MoRan maupun PT Freeport Indonesia.
"Kami telah mendapat arahan dari pak Presiden, di mana salah satu tawarannya adalah adanya penambahan saham. Belum diputuskan angka finalnya, tapi di atas 10 persen," jelas Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/9).
Dari jumlah saham tambahan tersebut, sebagian akan menjadi milik badan usaha milik daerah atau BUMD Papua. Kepastian tersebut bakal dilakukan dalam rapat final dengan Freeport pada Oktober 2025 nanti.
"Saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua, dan ini terjadi nanti di pasca 2041. Supaya apa? Supaya eksplorasi bisa dilakukan," kata Bahlil.
Minta Freeport Bangun Smelter
Selain penambahan porsi saham negara, pemerintah juga telah meminta Freeport untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) baru. Sebagai syarat perpanjangan IUPK Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2041 mendatang.
Bahlil telah meminta Freeport untuk membuat smelter baru di Papua. Hanya saja, saat ini proses berfokus untuk penambahan porsi saham.
"Tadinya kita ingin untuk ada smelter di Papua, tapi itu sekarang masih dalam diskusi karena penambahan jumlah saham di atas 10 persen itu. Apalagi ini untuk sebagian di Papua, maka itu salah satu opsi untuk diprioritaskan pemanfaatan smelternya di Gresik," tuturnya.