Bahlil Targetkan Divestasi Saham Freeport Papua Rampung Kuartal I 2026
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menargetkan divestasi 10 persen saham Freeport untuk masyarakat Papua dapat tuntas pada Kuartal I 2026, memperkuat hak ekonomi daerah dan sinergi pusat-daerah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membidik divestasi 10 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk pemerintah daerah Papua agar rampung pada Kuartal I 2026. Target ini disampaikan setelah pertemuan dengan Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri di Jakarta. Pembahasan tersebut berfokus pada hak kepemilikan saham bagi masyarakat asli Papua.
Proses divestasi saham Freeport Papua ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden menginginkan agar 10 persen saham PTFI dialokasikan khusus untuk masyarakat Papua. Hal ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam.
Bahlil menekankan komitmen pemerintah untuk segera menyelesaikan proses ini. Ia menyatakan optimisme bahwa target penyelesaian pada Kuartal I 2026 dapat tercapai. Gubernur Papua juga akan membahas arahan ini secara internal sebelum menyampaikan hasilnya kepada kementerian terkait.
Percepatan Divestasi Saham Freeport untuk Papua
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara tegas menyatakan target penyelesaian divestasi saham Freeport untuk Papua. Ia membidik proses ini dapat tuntas pada Kuartal I 2026 mendatang. Pernyataan ini disampaikan usai Rapat Kerja (Raker) Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen Jakarta.
Bahlil mengungkapkan bahwa ia telah bertemu dengan Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu krusial, termasuk persoalan 10 persen saham Papua di Freeport. Keduanya sepakat untuk mempercepat penyelesaian hak kepemilikan saham tersebut.
Melalui akun resmi Instagramnya, Bahlil juga membagikan momen pertemuannya dengan Mathius Fakhiri. Ia menuliskan bahwa diskusi tersebut berpusat pada penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Komitmen kuat ditunjukkan untuk segera menuntaskan isu penting ini.
Arahan Presiden dan Hak Masyarakat Adat Papua
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan jelas terkait divestasi saham Freeport Papua. Presiden berencana mengalokasikan 10 persen saham PT Freeport Indonesia khusus bagi masyarakat Papua. Arahan ini disampaikan usai pengarahan Kepala Daerah se-Papua di Istana Negara Jakarta.
Ketua Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP), Velix Wanggai, mengonfirmasi arahan tersebut. Ia menyebut bahwa pembahasan skema divestasi Freeport menjadi prioritas. Fokus utama adalah 10 persen saham yang menjadi hak orang asli Papua.
Penyerahan saham ini diharapkan dapat memberikan dampak positif signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memastikan pembagian manfaat sumber daya alam. Dukungan penuh dari berbagai pihak diperlukan untuk kelancaran proses ini.
Langkah Tindak Lanjut Pemerintah Daerah Papua
Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri menyambut baik arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan akan segera membahas arahan tersebut secara internal. Diskusi ini akan melibatkan gubernur-gubernur Papua lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama.
Hasil dari pembahasan internal tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada kementerian terkait, seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Koordinasi yang erat antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan divestasi.
Komitmen pemerintah daerah Papua dalam menindaklanjuti arahan Presiden sangat penting. Langkah ini menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Diharapkan proses ini dapat berjalan transparan dan akuntabel demi kemajuan Papua.
Sumber: AntaraNews