Freeport Tambah Investasi Rp337,6 Triliun untuk Masa 20 Tahun

Freeport berencana untuk meningkatkan investasi mereka dalam dua dekade mendatang. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai rencana tersebut.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Freeport berencana untuk meningkatkan investasinya dalam dua dekade mendatang. Hal ini terkait dengan pengelolaan mineral kritis yang merupakan bagian dari kesepakatan yang baru saja ditandatangani.

"Kemarin juga sudah ditandatangani kesepakatan MoU antara Freeport dan juga Pemerintah Indonesia dalam hal ini kami mewakili atas mandat yang diberikan kepada kami," ungkap Rosan dalam konferensi pers daring pada Jumat (20/2/2026).

Kesepakatan tersebut merujuk pada Memorandum of Agreement mengenai Mineral Kritis, yang ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, President & CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk, serta Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas. Ini merupakan bagian dari 11 MoU yang ditandatangani.

Rosan menjelaskan bahwa melalui MoU ini, Freeport dapat menambah investasi sebesar USD 20 miliar atau setara dengan Rp 337,6 triliun (dengan kurs Rp 16.884) dalam dua puluh tahun ke depan.

"Pihak Freeport bisa meningkatkan investasinya kurang lebih dalam 20 tahun ke depan nilainya itu 20 miliar dolar dan ini juga akan memberikan dampak yang positif kepada, baik dari segi penerimaan pajak dan yang lain-lainnya," jelasnya. "Oleh sebab itu ini tentunya akan ditindaklanjuti sehingga akan menjadi definitive agreement dalam waktu yang tidak lama," tambah Rosan.

Tarif Resiprokal Sebesar 19 Persen dengan AS

Baru-baru ini, Indonesia telah resmi menyepakati perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) yang menetapkan tarif resiprokal sebesar 19 persen. Dalam kesepakatan ini, terdapat 1.819 pos tarif yang diatur untuk kedua negara. Penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. Kesepakatan ini terjadi setelah agenda perdana pertemuan Dewan Perdamaian untuk Gaza atau Board of Peace (BoP).

"Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk memperkuat kerjasama ekonomi," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers daring yang diadakan pada Jumat (20/2/2026).

Ada 1.819 Pos Tarif yang Terdaftar

Dia menceritakan proses negosiasi yang dimulai pada bulan April 2025, saat Donald Trump mengumumkan bahwa Indonesia dikenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen. Negosiasi tersebut akhirnya menghasilkan penurunan tarif menjadi 19 persen, disertai berbagai ketentuan tambahan lainnya.

“90 persen dari dokumentasi yang dikirim oleh Indonesia dipenuhi oleh Amerika. Jadi, usulan Indonesia dipenuhi oleh Amerika yang tertuang dalam Agreement on Reciprocal Tariff,” ungkapnya. Sebagai hasil dari negosiasi ini, kedua Kepala Negara menandatangani ART yang mencakup 1.819 pos tarif. Beberapa komoditas bahkan mendapatkan pembebasan tarif. “Dalam ART ini terdapat 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik dari sektor pertanian maupun industri,” tambah Menko Airlangga.

Minyak Sawit Indonesia Tidak Dikenakan Tarif Masuk di Amerika Serikat

Sejumlah produk pertanian dan hasil manufaktur dari Indonesia akan bebas dari tarif bea masuk di Amerika Serikat (AS). Di antara produk tersebut adalah minyak kelapa sawit, kakao, serta tekstil dan garmen yang berasal dari Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa informasi ini tercantum dalam Agreement of Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. Dalam kebijakan ini, terdapat total 1.819 pos tarif yang diatur, di mana minyak sawit, kopi, dan kakao termasuk di antara produk yang dibebaskan dari tarif.

"Minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah 0 persen," ungkap Airlangga dalam konferensi pers daring, Jumat (20/2/2026). Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, khususnya di AS. Kebijakan ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk memperluas akses pasar bagi produk-produk unggulan Indonesia, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.