OJK: Sekarang Perbankan Sudah Bisa Deteksi Rekening Judi Online

Kementerian Komunikasi dan Digital bersama OJK telah memblokir hampir 24.000 rekening bank terkait judi online, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan masyarakat.

Data itu diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Pemblokiran rekening dilakukan dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang perbankan.

Upaya ini merupakan bagian dari strategi OJK dalam menjaga stabilitas sektor keuangan.

Data pemblokiran rekening-rekening tersebut dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Perputaran uang transaksi judi online juga meningkatkan risiko pencucian uang dan pendanaan aktivitas ilegal lainnya.

Menurut Juda, langkah pembekuan ini dilakukan sebagai upaya dari otoritas sistem pembayaran melindungi sistem pembayaran judi online.

Pemerintah melalui OJK telah memblokir 10 ribu rekening yang terafiliasi dengan judi online, termasuk milik pemain. Langkah itu sesuai dengan arahan Prabowo.

Pemerintah melalui OJK telah memblokir 10 ribu rekening yang terindikasi dengan judi online.

OJK meminta bank menganalisa transaksi nasabah yang terindikasi melakukan transaksi judi online.

Perbankan diminta segera melakukan Enhance Due Diligence (EDD) dan melaporkan hasilnya kepada pengawas OJK.

OJK telah memerintahkan bank untuk memblokir sekitar 6.000 rekening yang terafiliasi dengan kegiatan judi online.

Sebelumnya tercatat 33.250 yang terindikasi judi online.

PPATK berperan krusial dalam mencegah pencucian uang dari judi online melalui pemantauan dan penghentian transaksi.

Jumlah rekening yang diblokir karena indikasi terkait judi online terus meningkat.

Jumlah ini meningkat dibandingkan laporan sebelumnya yang berjumlah 14.117 rekening. Artinya, terdapat penambahan sebanyak 2.883 rekening.

Hingga saat ini, jumlah rekening yang diblokir tercatat sebanyak 10.016 rekening, meningkat dibandingkan laporan sebelumnya yang berjumlah 8.618 rekening.

Pemblokiran ini di lakukan dalam rangka pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan.

OJK didorong siapkan langkah antisipatif hadapi potensi peningkatan Kredit Bermasalah OJK akibat tekanan ekonomi global dan domestik.

Menurut Direktur Utama BRI Hery Gunardi, stabilitas pasar yang terjaga merupakan faktor penting dalam mendukung iklim investasi yang sehat.

Selain penegakan hukum, OJK juga gencar melakukan edukasi. Literasi keuangan kepada masyarakat disebut menjadi kunci agar warga tidak terjebak investasi bodong.

Bareskrim menetapkan FH, founder PT Dana Syariah Indonesia dan mantan petinggi OJK serta BEI, sebagai tersangka baru kasus dugaan penipuan Rp2,4 triliun.

Nilai tersebut setara dengan 30,25% dari total dana buyback yang telah dialokasikan oleh emiten sejak kebijakan buyback tanpa RUPS diberlakukan pada Maret 2025.

OJK melihat market sudah rebound setelah BI menaikkan suku bunga.