OJK Minta Bank Blokir 25.912 Rekening Terkait Judi Online

Jumlah ini meningkat dari sebelumnya 29.906 rekening.

Kementerian Komunikasi dan Digital bersama OJK telah memblokir hampir 24.000 rekening bank terkait judi online, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan masyarakat.

Modus yang digunakan pelaku sangat beragam, termasuk pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga manipulasi data dan identitas.

Angka itu diambil berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Pemblokiran rekening dilakukan dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang perbankan.

Layanan ini menjadi pusat pelaporan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan rekening mencurigakan.

Upaya ini merupakan bagian dari strategi OJK dalam menjaga stabilitas sektor keuangan.

Hingga saat ini, jumlah rekening yang diblokir tercatat sebanyak 10.016 rekening, meningkat dibandingkan laporan sebelumnya yang berjumlah 8.618 rekening.

Data pemblokiran rekening-rekening tersebut dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Pemerintah melalui OJK telah memblokir 10 ribu rekening yang terafiliasi dengan judi online, termasuk milik pemain. Langkah itu sesuai dengan arahan Prabowo.

OJK meminta bank menganalisa transaksi nasabah yang terindikasi melakukan transaksi judi online.

Perbankan diminta segera melakukan Enhance Due Diligence (EDD) dan melaporkan hasilnya kepada pengawas OJK.

Menurut Direktur Utama BRI Hery Gunardi, stabilitas pasar yang terjaga merupakan faktor penting dalam mendukung iklim investasi yang sehat.

Selain penegakan hukum, OJK juga gencar melakukan edukasi. Literasi keuangan kepada masyarakat disebut menjadi kunci agar warga tidak terjebak investasi bodong.

Bareskrim menetapkan FH, founder PT Dana Syariah Indonesia dan mantan petinggi OJK serta BEI, sebagai tersangka baru kasus dugaan penipuan Rp2,4 triliun.

Nilai tersebut setara dengan 30,25% dari total dana buyback yang telah dialokasikan oleh emiten sejak kebijakan buyback tanpa RUPS diberlakukan pada Maret 2025.

OJK melihat market sudah rebound setelah BI menaikkan suku bunga.

Pihak otoritas juga bakal memantau ketahanan sektor jasa keuangan nasional. Terutama untuk bank yang punya exposure terhadap nilai tukar cukup banyak.

Pemprov Sumut gencar lakukan Patroli Gabungan Berantas Narkoba Asahan bersama berbagai instansi. Ini upaya menekan peredaran barang haram dan melindungi generasi muda dari ancaman narkotika serta judi online.

Pelaku menggondol sejumlah alat masak dan handphone dan menjualnya demi bermain judi online.

Dony menambahkan, pemeriksaan dilakukan guna mendalami peran masing-masing tersangka.

Kementerian PPPA menyoroti urgensi perlindungan anak judi online setelah data Komdigi menunjukkan ratusan ribu anak terpapar, menuntut respons kolaboratif dari berbagai pihak.

Anggota DPR RI Dini Rahmania menekankan pentingnya Literasi Digital Anak secara masif di sekolah dan keluarga untuk membendung ancaman judi online (judol) yang merusak generasi muda.

Menkomdigi Meutya Hafid mengungkap hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online, termasuk 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun.