OJK Panggil MTF Terkait Dugaan Tindakan Kekerasan Debt Collector

OJK memanggil Indosaku serta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk menjelaskan persoalan ini.

Dalam pernyataannya, Kombes Manang Soebeti menyebut bahwa dirinya tidak membela pihak yang mangkir membayar utang.

Oleh karena itu, OJK mengimbau agar perusahaan pembiayaan tetap mengikuti prosedur penarikan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (Pindar) atau dulu disebut Pinjol mendominasi laporan pelanggaran sebanyak 1.106.

Penagihan kredit dilarang menggunakan cara kekerasan, tidak secara terus menerus yang bersifat mengganggu.

OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap PUJK di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terhadap perilaku penagihan ini.

Indikasi pelanggaran dimaksud terjadi di industri perbankan, perusahaan pembiayaan, dan financial technology (fintech).

Pihak ketiga atau debt collector diperbolehkan menagih utang nasabah yang sudah melewati batas keterlambatan yaitu lebih dari 90 hari.

Himbauan Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti kepada para anggota reserse.

Pengenaan denda sendiri hanya menjadi salah satu instrumen dari sanksi administratif yang tertera dalam aturan tersebut.

OJK menegaskan bahwa debt collector yang akan melakukan penagihan utang harus membawa dokumen lengkap.

OJK mendapat respons positif dari MSCI jelang evaluasi global. Reformasi pasar modal dinilai jadi kunci agar RI tetap di kategori emerging market.

Dua paket calon direksi BEI sudah masuk ke OJK, namun nama belum diumumkan. Komposisi masih bisa berubah hingga batas waktu 4 Mei 2026.

OJK telah menerima paket calon direksi BEI dan mulai evaluasi administrasi jelang RUPS Juni 2026. Pansel juga dibentuk untuk proses seleksi.

Dari total 26,12 juta investor per 24 April 2026, sekitar 54,71 persen di antaranya berusia di bawah 30 tahun.

Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, kebutuhan investasi nasional pada periode 2025 hingga 2029 diperkirakan mencapai Rp47.573 triliun.

OJK menilai potensi terjadinya penarikan dana besar-besaran oleh nasabah (bank rush) sangat kecil, bahkan hampir tidak ada.

Ia juga meminta maaf kepada jajaran Damkar Kota Semarang serta pemilik warung yang menjadi lokasi laporan fiktif.

Tujuan hukuman dijalankan sebagai edukasi dan bisa merasakan betapa susahnya ketika tim bekerja di lapangan.

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mengambil langkah hukum dengan melaporkan pelaku prank kebakaran palsu ke Polrestabes Semarang. Damkar Semarang tidak akan menoleransi penyalahgunaan layanan darurat.

Setibanya di tempat kejadian, petugas tidak menemukan adanya kebakaran seperti yang dilaporkan.

Polisi membawa pelontar gas air mata sambil meminta massa mundur dan menjauhi lokasi kejadian.

Seorang debt collector berinisial AM (53) meninggal dunia setelah mengalami luka tusuk dalam peristiwa tersebut.