OJK Panggil MTF Terkait Dugaan Tindakan Kekerasan Debt Collector

OJK meminta penjelasan dan klarifikasi dari PT TAFS, atas informasi yang beredar terkait dugaan keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum tenaga penagihan.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan OJK dan tindak lanjut atas pengaduan konsumen.

OJK memanggil Solusiku untuk klarifikasi dugaan pelanggaran penagihan pinjaman online. Aduan konsumen menyoroti praktik tak sesuai ketentuan dan masalah perlindungan data pribadi.

OJK memanggil Indosaku serta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk menjelaskan persoalan ini.

Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (Pindar) atau dulu disebut Pinjol mendominasi laporan pelanggaran sebanyak 1.106.

Penagihan kredit dilarang menggunakan cara kekerasan, tidak secara terus menerus yang bersifat mengganggu.

OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap PUJK di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terhadap perilaku penagihan ini.

Indikasi pelanggaran dimaksud terjadi di industri perbankan, perusahaan pembiayaan, dan financial technology (fintech).

Pengenaan denda sendiri hanya menjadi salah satu instrumen dari sanksi administratif yang tertera dalam aturan tersebut.

OJK menegaskan bahwa debt collector yang akan melakukan penagihan utang harus membawa dokumen lengkap.

OJK didorong siapkan langkah antisipatif hadapi potensi peningkatan Kredit Bermasalah OJK akibat tekanan ekonomi global dan domestik.

Menurut Direktur Utama BRI Hery Gunardi, stabilitas pasar yang terjaga merupakan faktor penting dalam mendukung iklim investasi yang sehat.

Selain penegakan hukum, OJK juga gencar melakukan edukasi. Literasi keuangan kepada masyarakat disebut menjadi kunci agar warga tidak terjebak investasi bodong.

Bareskrim menetapkan FH, founder PT Dana Syariah Indonesia dan mantan petinggi OJK serta BEI, sebagai tersangka baru kasus dugaan penipuan Rp2,4 triliun.

Nilai tersebut setara dengan 30,25% dari total dana buyback yang telah dialokasikan oleh emiten sejak kebijakan buyback tanpa RUPS diberlakukan pada Maret 2025.

OJK melihat market sudah rebound setelah BI menaikkan suku bunga.

Dalam video yang beredar, pengendara wanita itu tampak tak bisa melaju karena didekati beberapa penagih utang.

Ia juga meminta maaf kepada jajaran Damkar Kota Semarang serta pemilik warung yang menjadi lokasi laporan fiktif.

Tujuan hukuman dijalankan sebagai edukasi dan bisa merasakan betapa susahnya ketika tim bekerja di lapangan.

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mengambil langkah hukum dengan melaporkan pelaku prank kebakaran palsu ke Polrestabes Semarang. Damkar Semarang tidak akan menoleransi penyalahgunaan layanan darurat.

Setibanya di tempat kejadian, petugas tidak menemukan adanya kebakaran seperti yang dilaporkan.

Polisi membawa pelontar gas air mata sambil meminta massa mundur dan menjauhi lokasi kejadian.